Surabaya, Optimaise News – Pemerintah Kota Surabaya membuka rekrutmen Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Kebun Binatang Surabaya secara nasional. Proses itu berlangsung di tengah penyidikan dugaan korupsi pengelolaan keuangan, dengan penekanan keras pada integritas anggaran dan audit independen.
Inti artikel
- Pemerintah Kota Surabaya membuka rekrutmen Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Kebun Binatang Surabaya secara nasional
- Pendaftaran digelar 13, 31 Juli 2026 lewat laman resmi surabaya.go.id
- Wali Kota Eri Cahyadi memastikan lowongan tidak dibatasi warga Surabaya atau Jawa Timur saja
Pendaftaran digelar 13, 31 Juli 2026 lewat laman resmi surabaya.go.id. Catatan Optimaise News menunjukkan, navigasi berita setempat juga menyebut Pemkot Surabaya lakukan seleksi 24 calon direksi KBS, menandai skala pencarian pimpinan baru yang lebih luas dari pola lama.
Pendaftaran Direksi KBS Dibuka Luas ke Profesional se-Indonesia
Wali Kota Eri Cahyadi memastikan lowongan tidak dibatasi warga Surabaya atau Jawa Timur saja. Ia ingin profesional di seluruh Indonesia tahu ada peluang di BUMD kota, termasuk KBS dan Pasar Surya.
“Perekrutan Dirut KBS yang baru ini kita buka seluas-luasnya,” ujar Eri. Menurutnya, publikasi terbuka perlu digencarkan agar kandidat tidak lagi didominasi orang yang sama yang berpindah dari satu perusahaan daerah ke perusahaan lain.
“Saya berharap bukan hanya di lingkup Surabaya dan Jawa Timur, tapi di seluruh nasional bisa tahu jika ada lowongan terkait dengan BUMD. Bukan hanya KBS, ada Pasar Surya, yang juga kita lakukan (rekrutmen),” katanya. Pola daftar di Pasar Surya, lalu KBS, lalu PDAM dinilai harus diputus lewat jangkauan nasional.
Syarat Utama: Integritas, Pengalaman 5 Tahun, dan Kompetensi Satwa
Tim pansel menetapkan calon Dirut harus punya keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku baik, serta dedikasi memajukan perusahaan. Pelamar juga dituntut memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menguasai manajemen perusahaan.
Pengalaman manajerial di perusahaan berbadan hukum minimal lima tahun dan kemampuan memimpin tim menjadi syarat baku. Khusus KBS, kompetensi pengelolaan satwa wajib, baik lewat kursus maupun rekam jejak relevan, sesuai karakteristik kebun binatang.
“Sudah ada di persyaratannya. Di antaranya sudah pasti dia kalau KBS memiliki kemampuan terkait dengan satwa apakah dia kursus atau apa, bisa dilihat persyaratannya terbuka untuk umum,” jelas Eri. Informasi lengkap tetap bisa dicek di portal Pemkot.
Audit Independen BPK Jadi Benteng Cegah Penyimpangan BUMD
Eri menegaskan tidak ada penekanan istimewa hanya untuk Dirut KBS. Semua kepala BUMD, katanya, bertanggung jawab penuh atas anggaran masing-masing.
“Jadi sebenarnya tidak ada yang ditekankan. Semua kepala BUMD itu kan bertanggung jawab penuh terhadap anggarannya,” ujarnya Senin, 3 Agustus 2026. Komitmen itu, menurutnya, harus dibarengi pengawasan ketat.
Sejak 2023 Pemkot menerapkan audit independen atas seluruh BUMD. Auditor tidak dipilih BUMD sendiri, melainkan ditunjuk pemerintah kota berdasarkan rekomendasi nama di bawah Badan Pemeriksa Keuangan.
“Karena anggaran ini dibutuhkan komitmen untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi dan lain-lain. Maka itulah akan ada audit dan audit yang saya minta mulai tahun 2023 itu audit yang dilakukan independen, tapi bukan dipilih oleh BUMD,” katanya. “Jadi dia (ditunjuk) oleh pemerintah kota berdasarkan rekomendasi nama-nama audit yang ada di bawah badan pemeriksa keuangan.”
Momentum Kasus Korupsi Dorong Tata Kelola Lebih Transparan
Seleksi berjalan beriringan dengan penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atas dugaan korupsi di PDTS KBS. Mantan Dirut periode 2016, 2024 ditetapkan tersangka pada 21 Juli 2026, dengan sorotan publik pada skandal yang disebut mencapai Rp10,2 miliar di sejumlah laporan.
Bagi warga Surabaya yang peduli satwa dan tata kelola BUMD, hasil pansel menjadi ujian pemulihan kepercayaan. Optimaise News merangkum, rekrutmen terbuka plus audit lewat jalur BPK dirancang agar pimpinan baru tidak hanya cakap manajerial, tetapi juga menjaga transparansi pengelolaan anggaran dan kesejahteraan satwa di KBS.
Kronologi singkatnya jelas: pendaftaran dibuka 13, 31 Juli, penekanan akuntabilitas disampaikan awal Agustus, sementara kasus hukum masih berjalan. Kombinasi itu menempatkan 24 calon yang disebut dalam seleksi direksi di bawah sorotan publik lebih ketat dari rekrutmen BUMD biasa.
