Surabaya, Optimaise News – Staf DPRKPP Surabaya Anugrah memimpin evaluasi fisik rumah kos di Kompleks Perumahan Dharmahusada Permai Blok V, Kecamatan Mulyorejo, pada Selasa 4 Agustus 2026. Tim menemukan beberapa area bangunan tidak selaras dengan dokumen izin yang sudah diterbitkan sebelumnya.
Inti artikel
- Tim menemukan beberapa area bangunan tidak selaras dengan dokumen izin yang sudah diterbitkan sebelumnya
- Hasil peninjauan itu akan dipakai Pemkot Surabaya untuk meninjau ulang izin operasional pemilik indekos
- Sementara itu warga RW 11 memasang baliho penolakan di gapura masuk dan mengawal seluruh proses di lokasi agar transparansi terjaga
Hasil peninjauan itu akan dipakai Pemkot Surabaya untuk meninjau ulang izin operasional pemilik indekos. Sementara itu warga RW 11 memasang baliho penolakan di gapura masuk dan mengawal seluruh proses di lokasi agar transparansi terjaga.
Warga RW 11 Pasang Baliho dan Kawal Evaluasi di Gapura
Sejak pagi warga setempat berkumpul di sekitar pintu masuk perumahan. Mereka memasang baliho besar yang menolak kehadiran indekos yang dianggap melanggar aturan lingkungan. Suasana tetap kondusif meski ketegangan terasa di antara penghuni lama dan pengelola.
Kehadiran warga yang mengawal langsung membuat proses evaluasi berlangsung di bawah sorotan publik. Mereka menuntut agar temuan di lapangan benar-benar diungkap tanpa menutup-nutupi. Optimaise News mencatat langkah ini sebagai wujud partisipasi warga dalam menjaga kenyamanan kawasan residensial.
Bagi pemilik usaha kos-kosan di Surabaya, momen ini menjadi pengingat bahwa izin tidak cukup hanya di atas kertas. Kesesuaian fisik bangunan dengan dokumen wajib dipenuhi agar operasional tidak terganggu. Banyak UMKM indekos di kota ini kini lebih waspada terhadap audit mendadak serupa.
Anugrah: Perizinan Ada, Area Tertentu Masih Bermasalah
Anugrah menjelaskan bahwa dokumen perizinan memang sudah dimiliki pengelola. Namun, beberapa bagian bangunan yang berdiri di lapangan belum cocok dengan spesifikasi yang disetujui. Tim masih mengkaji hasil pengukuran secara menyeluruh.
Dia menambahkan belum ada langkah tegas yang diambil saat ini. Bangunan yang menyimpang diminta segera menyesuaikan diri dengan Perda Nomor 4 Tahun 2026. Verifikasi ketinggian dan jumlah lantai masih berjalan sehingga detail tersebut belum bisa diumumkan.
Kuasa hukum pengelola, Edy Tarigan, meminta agar pemeriksaan dilakukan secara profesional. Ia menegaskan kliennya sudah mengantongi seluruh dokumen perizinan jauh sebelum penolakan warga muncul. Pihaknya siap memberikan klarifikasi lengkap kepada tim Pemkot.
Implikasi bagi Pengelola Indekos dan Lingkungan Sekitar
Temuan di Dharmahusada Permai berpotensi memicu tinjauan serupa di kawasan lain di Mulyorejo. Pemkot menekankan bahwa evaluasi ini menyusul dugaan ketidaksesuaian fisik dengan izin yang beredar di masyarakat. Proses kajian masih berlangsung dan belum final.
Bagi pelaku usaha indekos skala kecil-menengah, kondisi ini mendorong mereka untuk mengecek ulang setiap detail bangunan. Mulai dari tata letak ruangan hingga tinggi struktur harus selaras agar terhindar dari sanksi administratif. Transparansi data izin kini menjadi aset penting dalam bisnis sewa kamar.
Warga sekitar merasa lega karena suara mereka didengar. Mereka berharap hasil evaluasi mampu menjaga karakter perumahan yang semula dirancang untuk keluarga, bukan hunian padat sewa. Pengawalan warga di lapangan terus berlanjut hingga laporan resmi keluar.
Optimaise News memantau bahwa kasus ini menyoroti pentingnya sinkronisasi antara dokumen perizinan dan realitas di lapangan. Tanpa penyesuaian cepat, risiko peninjauan ulang izin operasional akan terus membayangi pengelola. Semua pihak menunggu keputusan final Pemkot dalam waktu dekat.
