Surabaya, Optimaise News – Pemerintah Kota Surabaya membuka rekrutmen untuk tiga kursi pimpinan di Perumda Kebun Binatang Surabaya. Ada 24 pelamar yang sudah mendaftar untuk posisi Direktur Utama, Direktur Operasional dan Umum, serta Direktur Keuangan dan SDM.
Inti artikel
- Pemerintah Kota Surabaya membuka rekrutmen untuk tiga kursi pimpinan di Perumda Kebun Binatang Surabaya
- Ada 24 pelamar yang sudah mendaftar untuk posisi Direktur Utama, Direktur Operasional dan Umum, serta Direktur Keuangan dan SDM
- Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan pada Senin (3/8) bahwa setiap calon harus siap bertanggung jawab penuh atas anggaran
Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan pada Senin (3/8) bahwa setiap calon harus siap bertanggung jawab penuh atas anggaran. Ia menuntut komitmen keras agar praktik menyimpang seperti korupsi tak terjadi di lingkungan BUMD.
Seleksi ini bersifat terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia yang punya kualifikasi profesional. Domisili di Jawa Timur bukan syarat mutlak. Langkah tersebut memperluas peluang bagi talenta dari luar wilayah untuk memimpin kebun binatang ikonik kota pahlawan.
Optimaise News mencatat bahwa skema pengawasan berlapis sudah dijalankan Pemkot Surabaya sejak 2023. Auditor independen dilibatkan agar setiap rupiah yang dikelola BUMD bisa dilacak secara rapi dan akuntabel.
Eri Cahyadi Tekankan Tanggung Jawab Anggaran sebagai Syarat Mutlak
Dalam pernyataannya, Eri Cahyadi mengingatkan bahwa kepala BUMD wajib menjaga transparansi penuh. Ia menyebut akuntabilitas bukan sekadar slogan, melainkan kewajiban yang harus melekat di setiap keputusan manajerial.
Pesan itu disampaikan di tengah proses seleksi yang sedang berjalan. Pemkot ingin memastikan orang yang terpilih mampu mengelola keuangan dan sumber daya manusia tanpa celah penyalahgunaan.
Sistem kontrol berlapis yang sudah aktif dua tahun terakhir menjadi jaring pengaman. Dengan auditor independen, laporan keuangan KBS diharapkan lebih kredibel di mata publik dan dewan pengawas.
Kebutuhan Pemimpin yang Paham Konservasi Satwa Liar
Syamsul Hariadi, pejabat yang menangani urusan perekonomian dan pembangunan di Pemkot Surabaya, menjelaskan perbedaan mendasar KBS dibanding BUMD lain. Tanggung jawab utama lembaga ini menyentuh pelestarian alam dan lingkungan hidup.
Pada Selasa (4/8) ia menyatakan bahwa pimpinan yang dicari bukan hanya ahli bisnis dan manajemen. Calon harus memiliki kepedulian nyata terhadap satwa liar serta pemahaman mendalam soal aspek konservasi.
Faktor itu membuat kriteria seleksi lebih ketat. KBS diposisikan sebagai pusat yang menggabungkan fungsi pelestarian, edukasi publik, dan rekreasi yang tetap berlanjut tanpa merusak ekosistem.
Bagi warga Surabaya dan pengunjung dari luar kota, kepemimpinan baru diharapkan mampu menjaga kualitas habitat di dalam kebun binatang. Pengalaman rekreasi keluarga juga harus sejalan dengan upaya perlindungan satwa.
Tahapan Uji Kompetensi dan Psikotes oleh Tim Ahli
Pelamar yang lolos tahap administrasi lanjut ke uji kompetensi dan psikotes. Penilaian dilakukan tim yang terdiri atas ahli dari BBKSDA Jawa Timur, akademisi, serta tenaga ahli kedokteran hewan.
Keterlibatan pihak-pihak tersebut menjamin standar profesional yang tinggi. Mereka menilai kemampuan teknis, integritas personal, dan pemahaman soal pengelolaan satwa secara holistik.
Tujuan akhir seleksi jelas: membentuk jajaran direksi yang kompeten. Mereka diharapkan membawa KBS menjadi lembaga yang solid di bidang konservasi, edukasi, dan rekreasi yang berkelanjutan.
Proses terbuka ini juga menjadi contoh tata kelola BUMD yang modern. Masyarakat bisa memantau apakah orang-orang terpilih benar-benar memenuhi janji akuntabilitas yang digaungkan Wali Kota.
Bagi pelaku usaha mikro di sekitar kawasan KBS, kepemimpinan baru berpotensi membuka peluang kerja sama wisata edukasi. Jika pengelolaan membaik, arus pengunjung bisa lebih stabil dan memberi dampak ekonomi lokal.
Pemkot Surabaya ingin memastikan bahwa tiga direksi yang terpilih nanti tidak hanya cakap di ruang rapat. Mereka harus mampu turun ke lapangan, memahami kebutuhan satwa, dan menjaga kepercayaan publik terhadap BUMD.







