Jakarta, Optimaise News – KPK menampung penahanan eks Jampidsus Febrie Adriansyah di Rutan Gedung Merah Putih selama 20 hari pertama setelah ia ditetapkan tersangka TPPU oleh Kejagung pukul 19.00 WIB, usai diperiksa sejak pukul 13.00 WIB. Langkah ini dilandasi surat resmi penitipan penahanan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK.
Inti artikel
- Langkah ini dilandasi surat resmi penitipan penahanan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK
- Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan KPK memberi dukungan perbantuan penitipan penahanan terkait perkara Kejagung
- Kewenangan penahanan sepenuhnya di tangan penyidik Kejagung berdasarkan kebutuhan perkara
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan KPK memberi dukungan perbantuan penitipan penahanan terkait perkara Kejagung. Kewenangan penahanan sepenuhnya di tangan penyidik Kejagung berdasarkan kebutuhan perkara. Febrie bukan tahanan Kejagung pertama yang dititipkan di rutan KPK.
Surat Kejagung Jadi Dasar KPK Tampung Penahanan Febrie
Budi Prasetyo menjelaskan KPK sudah menerima surat penitipan penahanan dari Kejaksaan Agung. Surat itu menjadi landasan formal agar Febrie bisa ditampung di fasilitas rutan lembaga antikorupsi.
KPK menyediakan dukungan perbantuan tanpa menggeser status perkara. Proses hukum tetap dijalankan penuh oleh penyidik Kejaksaan Agung. Optimaise News mencatat penjelasan formal ini memberi kejelasan mekanisme antarlembaga yang jarang diurai utuh.
Langkah KPK bersifat netral. Mereka hanya merespons permintaan resmi dengan fasilitas penahanan yang tersedia di Gedung Merah Putih.
20 Hari Pertama di Rutan Gedung Merah Putih
Febrie menjalani 20 hari pertama penahanan di Rutan KPK cabang yang berada di Gedung Merah Putih, Jakarta. Ia tiba malam hari setelah penetapan tersangka di Kejagung.
Durasi 20 hari itu mengikuti ketentuan tahap awal penahanan dalam perkara pidana. Rutan cabang tersebut berfungsi sebagai tempat penitipan sementara bagi tahanan dari lembaga lain.
Praktik ini sudah pernah dilakukan sebelumnya. Febrie hanya melanjutkan daftar tahanan Kejagung yang pernah dititipkan di fasilitas yang sama.
Kewenangan Penahanan Tetap di Tangan Penyidik Kejagung
Penahanan Febrie sepenuhnya menjadi keputusan penyidik Kejaksaan Agung. Keputusan itu didasarkan pada kebutuhan perkara TPPU yang sedang digarap.
KPK tidak mengambil alih atau mengintervensi penyidikan. Soal Mengapa KPK Belum Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, jawaban formalnya terletak pada status perkara yang masih dipegang penuh Kejagung lewat surat yang dikirim.
Secara praktis, perbantuan rutan hanya berarti KPK menyediakan tempat penahanan. Akuntabilitas proses hukum tetap pada Kejaksaan. Ini bentuk sinergi antarlembaga tanpa pergeseran yurisdiksi yang bisa membingungkan publik.
Empat Sprindik dan Dugaan TPPU Emas 74 Kg di Sentul
Febrie tersandung empat Sprindik sekaligus. Tiga di antaranya terkait kasus ASABRI, Krakatau Steel, dan pengadaan batubara PLTU yang sempat memicu blackout.
Sprindik keempat adalah TPPU terbaru. Ia berkaitan dengan temuan 74 kg emas dan uang ratusan miliar rupiah di rumah di kawasan Sentul.
Dua perkara sudah menghasilkan status tersangka. Temuan di Sentul menjadi fokus utama penyidik Kejagung untuk menelusuri aliran dana.
Modus yang Disinggung Jamwas: Saat Menjabat di Kejaksaan
Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono menyinggung dugaan modus TPPU. Perbuatan itu diduga terjadi saat Febrie menjabat sebagai jaksa atau pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan.
Pemeriksaan Febrie dimulai pukul 13.00 WIB. Enam jam kemudian, pukul 19.00 WIB, ia resmi ditetapkan tersangka. Malam harinya ia dibawa ke Rutan Gedung Merah Putih.
Timeline ringkas dari pemeriksaan hingga penitipan memberi gambaran alur yang cepat. Sintesis sudut KPK bersama konteks empat Sprindik menyajikan mekanisme penitipan pejabat tinggi secara utuh dalam satu rangkaian.
