Jakarta, Optimaise News – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah menelaah permohonan untuk Ferry Hongkiriwang alias Ferry Boboho. Ia berstatus saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febrie Adriansyah. Permohonan itu diajukan Kejaksaan Agung sejak Kamis 30 Juli 2026.
Inti artikel
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah menelaah permohonan untuk Ferry Hongkiriwang alias Ferry Boboho
- Ia berstatus saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febrie Adriansyah
- Permohonan itu diajukan Kejaksaan Agung sejak Kamis 30 Juli 2026
Ketua LPSK Achmadi menegaskan proses masih pada tahap asesmen kebutuhan pelindungan. Tim Sembilan Kejagung berencana menitipkan Ferry demi keamanan selama penyidikan. Optimaise News merangkum kronologi lengkap dari penetapan tersangka hingga langkah perlindungan ini.
Proses Telaah dan Asesmen Kebutuhan Pelindungan oleh LPSK
Achmadi menyatakan LPSK belum memberi keputusan final. Setiap permohonan wajib melalui penelaahan dulu. Identifikasi mencakup sifat penting keterangan saksi, potensi ancaman, dan situasi khusus yang dihadapi.
Proses ini menentukan bentuk pelindungan sesuai tingkat risiko. LPSK siap dukung Kejagung mengungkap perkara. Asesmen memastikan Ferry tetap aman memberi keterangan tanpa tekanan.
Rincian potensi ancaman menjadi fokus utama. Situasi khusus Ferry sebagai saksi kunci dinilai bisa memengaruhi kelancaran pemeriksaan. LPSK tekankan penelaahan dulu sebelum memutuskan dukungan nyata.
Koordinasi Sejak Awal dengan Aparat Penegak Hukum untuk Kasus TPPU
Koordinasi LPSK dengan aparat penegak hukum sudah jalan sejak pengungkapan kasus TPPU Febrie. Lembaga itu menjalin komunikasi intens agar data saksi terlindungi. Kerja sama ini mempercepat asesmen tanpa mengganggu proses hukum.
Ferry masih berstatus saksi murni dalam penyidikan. Status itu membuat pelindungan bersifat preventif. Optimaise News mencatat langkah ini penting agar keterangan kunci tidak terhambat ancaman dari luar.
LPSK menekankan peran sebagai lembaga yang punya tugas dan fungsi di bidang saksi serta korban. Dukungan mereka membantu aparat fokus pada pengungkapan fakta. Koordinasi awal jadi fondasi agar semuanya berjalan rapi.
Dasar Hukum Perlindungan Saksi dalam Peraturan Undang-Undang
Perlindungan saksi merupakan amanat Pasal 53 ayat 4 UU Nomor Tahun 2025 tentang KUHAP. Aturan itu mewajibkan lembaga terkait memberi pelindungan sesuai kebutuhan. LPSK menjalankan mandat tersebut setelah asesmen selesai.
Pasal ini memberi kepastian hukum bagi saksi dalam perkara besar. Tanpa dasar kuat, proses penyidikan rawan terganggu. Amandat spesifik itu jadi rujukan utama LPSK saat menelaah permohonan Ferry.
Pelaksanaan perlindungan diserahkan ke lembaga yang berwenang. Hal ini menjaga objektivitas dan profesionalisme. Dasar hukum jelas membuat setiap langkah transparan bagi publik.
Febrie Adriansyah Terjerat TPPU dan Tiga Perkara Korupsi Lainnya
Febrie ditetapkan tersangka TPPU terkait temuan 74 kilogram emas dan Rp543 miliar di rumah Sentul. Nurman Herin (NH) ikut ditetapkan tersangka swasta bersama Febrie. Keduanya ditangkap setelah status tersangka diumumkan.
Febrie juga terjerat tiga perkara korupsi lain. Perkara itu mencakup PT Krakatau Steel, pengadaan batu bara PLTU PLN, dan PT ASABRI. Kasus TPPU diduga berasal dari hasil korupsi yang disembunyikan.
Febrie kini ditahan di Rutan Cabang KPK Merah Putih. Hubungan kasus TPPU dengan tiga perkara sebelumnya memperbesar kepentingan pelindungan saksi. Ferry Hongkiriwang disebut saksi kunci yang bisa membuka alur dana dan barang bukti.
Sintesis kronologi menunjukkan betapa luas jaringan perkara. Dari penetapan tersangka hingga rencana penitipan saksi, setiap tahap saling terkait. Perlindungan Ferry menjadi kunci agar penyidikan tidak macet di tengah jalan.
Rencana Kejagung Menitipkan Ferry ke LPSK Demi Keamanan Penyidikan
Rudi Margono menyatakan rencana menitipkan Ferry ke LPSK demi kepentingan penyidikan. Tim Sembilan Kejagung ingin jaga keamanan selama proses hukum berlangsung. Langkah itu diambil agar Ferry bisa memberi keterangan tanpa rasa takut.
Mengapa perlindungan penting? Karena keamanan saksi kunci menjamin pengungkapan perkara korupsi besar tetap lancar. Tanpa itu, ancaman bisa menghentikan alur pemeriksaan. LPSK siap berikan dukungan penuh setelah asesmen selesai.
Ferry masih berstatus saksi, belum naik ke tersangka. Status itu membuat pelindungan bersifat sementara sesuai hasil telaah. Rencana penitipan ini diharapkan perkuat posisi Kejagung dalam mengungkap TPPU dan perkara terkait.
