Dakwaan dr Tifa Batal Demi Hukum Usai Dual Rezim KUHP Bentrok

Jakarta, Optimaise News – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi dr Tifa atau Tifauzia Tyassuma pada 23 Juli 2026. Surat dakwaan nomor PDM-133/M.1.14/EOH.2/06/2026 tanggal 22 Juni 2026 dinyatakan batal demi hukum. Pemeriksaan pokok dihentikan seketika.

Cacat formil muncul karena jaksa memuat delik identik lewat dua rezim KUHP sekaligus. Berkas dikembalikan ke penuntut umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara. Putusan sela ini menghentikan proses sebelum tahap pembuktian saksi.

Putusan Sela PN Jakarta Timur: Dakwaan Dinyatakan Batal

Ketua majelis Christina Endarwati membacakan putusan sela di PN Jakarta Timur. Majelis menilai surat dakwaan mengandung ketidakpastian hukum yang nyata. Penyusunan pasal menunjukkan keraguan penuntut umum dalam memilih norma yang berlaku.

Amar putusan tegas menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Berkas perkara dikembalikan sepenuhnya ke jaksa penuntut umum. Langkah ini menutup ruang pemeriksaan materiil di sidang yang sedang berjalan.

Majelis menekankan bahwa dakwaan yang rancu mengganggu hak terdakwa untuk memahami tuduhan secara jelas. Keputusan ini bersifat formil murni dan belum menyentuh substansi perbuatan. Biaya perkara dibebankan ke negara sebagai konsekuensi logis.

Benturan Dua Rezim KUHP di Dakwaan Alternatif

Jaksa menyusun dakwaan alternatif yang memuat delik pencemaran nama baik yang sama. Alternatif pertama subsider memakai pasal dari KUHP lama. Alternatif kedua subsider memakai pasal serupa dari KUHP Nasional atau UU Nomor 1 Tahun 2023.

Pasangan pasal itu mengatur perbuatan identik di dua rezim berbeda. Struktur seperti itu memicu cacat formil karena menciptakan kerancuan hukum. Hakim melihat penuntut umum seolah ragu mana norma yang mesti diterapkan.

Optimaise News menyoroti sintesis benturan ini: dual rezim pada delik yang sama melanggar kepastian. Pelimpahan perkara ke pengadilan terjadi jauh setelah KUHP Nasional sudah berlaku. Jaksa seyogianya sudah menilai pasal lewat mekanisme yang tersedia.

Apa yang Harus Dilakukan Jaksa Setelah Berkas Dikembalikan

Berkas kembali ke tangan jaksa penuntut umum. Jaksa bisa menyusun ulang dakwaan dengan satu rezim hukum yang konsisten. Pilihan lain adalah menghentikan penuntutan jika bukti dianggap kurang kuat.

Batal demi hukum di tahap sela berarti pemeriksaan pokok berhenti total. Perkara belum masuk pembuktian saksi atau alat bukti lain. Jaksa punya ruang untuk memperbaiki formalitas tanpa mengulang dari nol.

Praktisnya, terdakwa dr Tifa belum dibebaskan secara materiil. Status hukumnya menunggu keputusan jaksa berikutnya. Langkah ini memberi kepastian sementara bagi semua pihak yang terlibat.

Kaitan Perkara dengan Tudingan Ijazah Jokowi

Perkara berawal dari tudingan fitnah dan pencemaran nama baik. Isu yang dilontarkan menyangkut keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. dr Tifa menjadi tersangka atas pernyataan yang dinilai merugikan nama baik.

Konteks politik membuat kasus ini mendapat sorotan luas. Namun majelis tetap fokus pada cacat formil dakwaan. Substansi tudingan ijazah belum diuji di sidang pokok.

Putusan sela memisahkan formalitas dari materi. Hal ini menjaga proses agar tidak terburu-buru masuk ke pembuktian. Publik diminta menunggu langkah jaksa selanjutnya.

Asas Lex Posterior dan Lex Mitior dalam Pertimbangan Hakim

Hakim merujuk asas lex posterior derogat legi priori. Undang-undang yang lebih baru mengesampingkan yang lama. KUHP Nasional sudah berlaku jauh sebelum pelimpahan, sehingga pasal lama tak lagi relevan untuk delik yang sama.

Asas lex mitior juga dipertimbangkan. Hukum yang lebih ringan bagi terdakwa mesti diutamakan jika ada perubahan norma. Dual rezim dalam satu dakwaan justru mengaburkan penerapan kedua asas itu.

Pertimbangan ini menegaskan kewajiban jaksa menilai pasal lewat Pasal 3 dan 618 KUHP Nasional. Penyusunan yang menggabungkan dua rezim dinilai melanggar kepastian hukum. Majelis tak ragu menyatakan batal demi hukum.