Jakarta, Optimaise News – Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menanggapi keputusan Megawati Soekarnoputri yang memilih tak bergabung dalam kabinet. Ia menegaskan partai di luar pemerintahan berperan sebagai instrumen demokrasi, bukan musuh eksekutif.
Inti artikel
- Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menanggapi keputusan Megawati Soekarnoputri yang memilih tak bergabung dalam kabinet
- Ia menegaskan partai di luar pemerintahan berperan sebagai instrumen demokrasi, bukan musuh eksekutif
- Viva Yoga menekankan demokrasi membutuhkan fungsi governing dan checking secara beriringan agar penyalahgunaan kekuasaan dicegah
Sikap itu selaras dengan pandangan PDIP bahwa sistem presidensial Indonesia secara konstitusional tak mengenal oposisi formal sebagai lembaga negara. Viva Yoga menekankan demokrasi membutuhkan fungsi governing dan checking secara beriringan agar penyalahgunaan kekuasaan dicegah.
Viva Yoga Tegaskan PAN Sepakat dengan Megawati soal UUD 1945
Viva Yoga menyatakan PAN sependapat dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri. Ia mengingatkan tak satu pun pasal UUD 1945 menyebut partai koalisi, partai oposisi, atau kabinet bayangan. Sistem presidensial hanya mengenal partai yang mendukung pemerintah atau yang memilih berada di luar.
Ia mengajak semua pihak membaca ulang konstitusi sebagaimana diminta Megawati. Menurut Viva Yoga, pemahaman yang keliru soal oposisi hanya memicu polarisasi yang tak perlu. Keberadaan partai luar kabinet justru memperkuat akuntabilitas tanpa harus menjadi lawan permanen.
Dalam konteks ini, Optimaise News mencatat respons PAN menjadi sinyal important bahwa koalisi maupun nonkoalisi dapat berjalan sehat. Viva Yoga menilai posisi PDIP sebagai kekuatan penyeimbang sudah tepat untuk menjaga marwah demokrasi.
Diundang Prabowo ke Istana, Megawati Dipastikan Tak Gabung Kabinet
Fakta diundang Prabowo ke Istana, Megawati dipastikan tak masuk kabinet memperkuat pilihan personal yang sudah disampaikannya. Megawati mengungkap pernah berbincang pribadi dengan Prabowo soal posisi PDIP. Ia menegaskan sudah memilih tetap di luar sebagai penyeimbang.
Viva Yoga menilai pilihan itu layak dihormati. Partai yang tak bergabung tetap dapat mengoreksi dan mengawasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Fungsi check and balances ini disebut oposisi konstruktif yang tetap mendukung kebijakan yang berpihak rakyat sambil mengkritik yang dianggap keliru.
Menurutnya, demokrsi modern justru butuh dua fungsi simultan: memerintah dan mengontrol. Pemerintahan yang kuat harus diimbangi pengawasan yang kuat pula. Tanpa itu, risiko abuse of power meningkat. PDIP kini menjalankan peran itu tanpa harus menduduki kursi menteri.
Fungsi Checking PDIP Dinilai Memperkuat Demokrasi
Viva Yoga menjelaskan keberadaan partai luar kabinet bukan ancaman. Ia menyebutnya instrumen sah untuk menjaga keseimbangan. PDIP disebut sebagai kekuatan yang akan melakukan koreksi sekaligus pengawasan terhadap kebijakan eksekutif.
Ia menambahkan bahwa Megawati sudah menyampaikan kepada semua pihak agar memahami sistem presidensial secara jernih. Obrolan pribadi dengan Prabowo menjadi fondasi sikap PDIP yang tak masuk kabinet. PAN menghormati keputusan itu sepenuhnya.
Bagi Viva Yoga, yang penting adalah kedua fungsi demokrasi tetap berjalan. Governing dijalankan kabinet, checking dijalankan partai di luar. Kombinasi itu menjaga agar kebijakan tetap berorientasi kepentingan publik. Tanpa penyeimbang, pemerintahan rawan kehilangan kontrol diri.
