Kementerian Luar Negeri RI menelusuri dugaan penyanderaan dua WNI berinisial A.E. dan S. di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta. Pantauan Optimaise News, KBRI Yangon sudah mengirim nota diplomatik ke otoritas setempat setelah menerima laporan pada 15 Juli 2026.
Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang menyampaikan langkah itu saat dihubungi Jumat (17/7/2026). Kasus ini viral karena kondisi korban yang dilaporkan miris dan pola rekrutmen nonprosedural yang berulang di kawasan Asia Tenggara.
Laporan 15 Juli dan nota diplomatik ke Myanmar
“Kementerian Luar Negeri dan KBRI Yangon telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua WNI berinisial A.E. dan S. di Myanmar dengan tuntutan tebusan sebesar Rp 200 juta,” kata Yvonne. Ia menambahkan bahwa respons lapangan dimulai segera setelah laporan masuk.
“Segera setelah menerima laporan pada 15 Juli 2026, KBRI Yangon melakukan penelusuran awal, termasuk berkomunikasi dengan pihak keluarga dan berbagai sumber informasi di lapangan,” sambungnya. Komunikasi dengan keluarga menjadi pintu masuk verifikasi identitas dan rute keberangkatan.
Sebagai tindak lanjut formal, pada 16 Juli 2026 KBRI Yangon menyampaikan nota diplomatik. Dokumen itu dilampiri salinan paspor agar otoritas Myanmar dapat membantu konfirmasi keberadaan kedua WNI.
“Sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026 KBRI Yangon telah menyampaikan Nota Diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Myanmar guna meminta bantuan penelusuran dan konfirmasi keberadaan kedua WNI dengan melampirkan salinan paspor sebagai dokumen identitas yang tersedia,” kata Yvonne.
Indikasi lokasi dan persiapan langkah penyelamatan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, KBRI Yangon telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua WNI. Tim di lapangan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak di Myanmar untuk memperdalam data.
Baca juga: Dibawa ke Kejaksaan, Begini Penampakan Don Ritto Berbaju · KPK Tolak Laporan Gratifikasi Menhut Raja Juli karena Perkom
Apabila keberadaan keduanya terkonfirmasi, KBRI menyiapkan langkah penyelamatan. Direktorat Pelindungan WNI di Kemlu juga tetap berkomunikasi dengan keluarga demi memperoleh keterangan tambahan yang menunjang penelusuran.
Optimaise News mencatat, Kemlu menegaskan koordinasi dengan otoritas Myanmar serta kementerian dan lembaga terkait di Indonesia akan terus digelar. Fokus utamanya tetap pada keselamatan dan pemulangan yang aman.
Pola rekrutmen online scam lewat Thailand
“Kasus ini kembali menjadi pengingat akan tingginya risiko yang dihadapi WNI yang bekerja secara nonprosedural di kawasan Asia Tenggara, khususnya pada sektor online scam,” kata Yvonne. Peringatan itu menyasar pola perekrutan yang sama dari kasus-kasus sebelumnya.
Korban umumnya digoda tawaran gaji tinggi di Thailand, misalnya di sektor konstruksi, perhotelan, atau pekerjaan lain. Setelah tiba, mereka diseberangkan ilegal lewat jalur darat menuju Myawaddy, Myanmar, lalu dipaksa bekerja di jaringan online scam.
Di lokasi itu, korban kerap mengalami penyitaan paspor, pembatasan gerak, intimidasi, kekerasan, hingga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Viral kondisi miris 2 WNI disandera di Myanmmar memperkuat urgensi kewaspadaan publik terhadap pola tersebut.
1.203 WNI dipulangkan dan imbauan pencegahan
Catatan Kemlu menyebut, sejak 20 Februari 2025 hingga 16 Juli 2026 sebanyak 1.203 WNI berhasil dipulangkan dari pusat-pusat online scam di Myanmar melalui Thailand. Upaya itu melibatkan Kemlu, KBRI Yangon, KBRI Bangkok, serta kementerian dan lembaga terkait.
“Upaya tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam memberikan pelindungan kepada WNI yang menjadi korban eksploitasi maupun TPPO, meskipun proses penanganannya menghadapi tantangan yang kompleks karena sebagian besar lokasi berada di wilayah yang berada di luar kendali efektif Pemerintah Myanmar,” katanya.
“Pemerintah Indonesia kembali mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji tinggi tanpa melalui mekanisme penempatan yang resmi,” tegas Yvonne. Masyarakat diminta memeriksa legalitas perusahaan, jenis pekerjaan, negara tujuan, dan jalur penempatan resmi.
“Pencegahan merupakan langkah terbaik untuk melindungi masyarakat Indonesia dari risiko eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang di luar negeri,” sambungnya. Imbauan itu menjadi penutup penanganan kasus yang masih dalam tahap penelusuran diplomatik.
