Sidoarjo, Optimaise News – Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin dari Fraksi PKB mendorong model Pilkada yang hanya memilih kepala daerah, sementara wakil cukup ditunjuk setelah dilantik. Gagasan itu ia sampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri pada 30 Juli agar posisi wakil tak lagi digunakan sebatas penarik suara.
Inti artikel
- Khozin menegaskan data internal menunjukkan hampir 60 persen relasi kepala daerah dan wakilnya di seluruh Indonesia kurang harmonis
- Konflik terbuka terjadi di Kabupaten Sidoarjo antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana
- Perpecahan memanas setelah mutasi besar-besaran aparat sipil negara digelar September 2025 tanpa sepengetahuan wakil
Khozin menegaskan data internal menunjukkan hampir 60 persen relasi kepala daerah dan wakilnya di seluruh Indonesia kurang harmonis. Dukungan serupa muncul dari anggota lintas fraksi Komisi II yang membuka opsi jumlah deputi lebih dari satu menyesuaikan beban kerja wilayah.
Mutasi Massal ASN Picu Ketegangan di Sidoarjo
Konflik terbuka terjadi di Kabupaten Sidoarjo antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana. Perpecahan memanas setelah mutasi besar-besaran aparat sipil negara digelar September 2025 tanpa sepengetahuan wakil.
Mimik menyatakan proses mutasi melanggar prosedur resmi. Ia mengancam melaporkan langkah itu ke Kementerian Dalam Negeri melalui surat resmi tertanggal 29 September 2025 bernomor 000.6.3.4/11268/438.1/2025. Ketegangan ini menjadi contoh nyata disharmoni yang dipaparkan Khozin.
Keluhan Koordinasi Anggaran di Bandung
Di Kota Bandung, Wakil Wali Kota Erwin menyampaikan keluhan serupa pada 6 Juli 2026. Sejak dilantik ia mengaku tidak pernah dilibatkan Wali Kota Muhammad Farhan dalam pembahasan anggaran, program kerja, maupun mutasi pejabat.
Farhan membantah tudingan itu. Ia memastikan Erwin tetap mendapat undangan agenda resmi dan menyebut hubungan keduanya harmonis. Menurut Farhan, ruang gerak wakil diatur Permendagri dan hanya aktif bila kepala daerah memberi pendelegasian.
Sindiran Terbuka di Halalbihalal Lebak
Di Kabupaten Lebak, Bupati Hasbi Jayabaya dan Wakil Bupati Amir Hamzah saling berhadapan di depan para ASN. Ketegangan meledak saat acara halalbihalal di Pendopo Lebak Senin 30 Maret bertepatan Idulfitri 1447 Hijriah.
Hasbi sempat menyinggung masa lalu Amir sebagai mantan narapidana yang beruntung menempati kursi wakil. Amir pernah divonis tiga tahun lima bulan pada 21 Desember 2015 terkait kasus suap sengketa Pilkada Lebak 2013 bersama TCW dan Akil Mochtar.
Sehari kemudian, 1 April, Hasbi datang ke rumah Amir dan keduanya berjabat tangan. Hasbi menyebut Amir sebagai senior sekaligus orang tua. Rujuk yang cepat itu tetap meninggalkan jejak ketegangan publik yang sulit dihapus.
Optimaise News mencatat rangkaian pecah kongsi di Sidoarjo, Bandung, dan Lebak terjadi berbarengan dengan diskusi nasional soal efisiensi pemilihan. Beberapa media lain mengangkat kekhawatiran potensi pelanggaran konstitusi jika wakil dihilangkan sepenuhnya dari mekanisme pemilu, sehingga usulan Komisi II masih membutuhkan kajian lebih dalam sebelum masuk ranah legislasi.
Para pengamat lokal melihat posisi wakil yang semata ditunjuk berpeluang mengurangi politik transaksional di awal kampanye. Di sisi lain, tanpa legitimasi pemilih langsung, kedudukan wakil bisa semakin lemah di hadapan kepala daerah. Perdebatan itu kini menjadi sorotan lintas fraksi di parlemen.
