Jakarta, Optimaise News – Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji merespons lonjakan penangkapan pejabat lokal oleh KPK dengan menegaskan mahalnya biaya berpolitik sebagai akar persoalan yang belum pernah diselesaikan secara tuntas. Pernyataan itu ia sampaikan Senin 3 Agustus 2026 di kantor pusat partainya di Slipi saat memimpin sesi pelatihan kader internal untuk 2026.
Inti artikel
- Pernyataan itu ia sampaikan Senin 3 Agustus 2026 di kantor pusat partainya di Slipi saat memimpin sesi pelatihan kader internal untuk 2026
- Sarmuji menekankan kewajiban partai melakukan pendidikan politik yang serius
- Orang yang ditarik masuk harus punya integritas, kapasitas, dan kemampuan profesional, bukan sekadar popularitas atau modal besar
Ia menuntut partai tak hanya mengejar jabatan publik, melainkan mendidik, membina, dan mengawasi kader sejak dini hingga mereka duduk di kursi kekuasaan agar tetap pada koridor yang benar. Optimaise News merangkum desakan itu sebagai bagian dari perdebatan nasional soal reformasi sistem yang juga disuarakan lembaga antikorupsi dan sejumlah politisi lain.
Rekrutmen Integritas Jadi Prioritas Utama
Sarmuji menekankan kewajiban partai melakukan pendidikan politik yang serius. Orang yang ditarik masuk harus punya integritas, kapasitas, dan kemampuan profesional, bukan sekadar popularitas atau modal besar.
Menurutnya, proses itu tidak berhenti di tahap pencalonan. Partai wajib terus membina kader bahkan setelah mereka dilantik menjadi pejabat publik. Pengawasan internal dianggap kunci agar anggota tidak melenceng dari jalur yang semestinya.
Ia menyebut frasa “memagari setiap anggota” sebagai tugas permanen. Tanpa pagar itu, godaan di lapangan mudah menjerat siapa pun yang kurang siap secara moral dan kapasitas.
Biaya Kampanye Tinggi Dinilai Akar Masalah Berulang
Persoalan biaya berpolitik yang sangat mahal disebut Sarmuji sebagai masalah mendasar yang terus dibahas berulang kali tanpa solusi konkrit. Ia menilai sistem saat ini memaksa calon mengeluarkan dana besar yang kemudian berpotensi ditutup lewat cara-cara menyimpang.
Dalam proses pembahasan undang-undang politik, khususnya aturan pemilihan kepala daerah, akar itu harus ditilik bersama dan dicarikan jalan keluar yang sebenar-benarnya. Tanpa perbaikan di level regulasi, pola penangkapan serupa diperkirakan akan terus berulang.
Konteks nasional memperkuat desakan itu. Beberapa laporan media lain mencatat KPK dan pimpinan parlemen juga menyinggung biaya tinggi sebagai faktor pemicu. Optimaise News melihat posisi Golkar ini menambah tekanan agar revisi aturan segera menyentuh sisi pembiayaan kampanye, bukan hanya teknis pemilihan.
Pembinaan Sejak Dini hingga Pengawasan di Kursi Jabatan
Sarmuji mengingatkan partai tidak cukup mencetak kader untuk mengisi jabatan. Yang lebih krusial adalah membina mereka secara berkelanjutan. Pembinaan dimulai jauh sebelum pencalonan dan dilanjutkan saat yang bersangkutan sudah menjadi pejabat.
Ia menjelaskan bahwa rel yang benar harus dijaga lewat mekanisme internal partai. Jika partai abai, risiko pelanggaran etika dan hukum meningkat tajam, terutama di daerah yang pengawasan publiknya masih terbatas.
Pendekatan ini dinilai relevan di tengah deretan kasus yang melibatkan pejabat lokal. Dengan rekrutmen ketat plus pendampingan, peluang penyimpangan diharapkan bisa ditekan dari hulu.
