Bandung, Optimaise News – Satpol PP Kota Bandung bersama mitra provinsi menertibkan 645 bangunan liar dari Januari sampai Juli 2026. Operasi mandiri menyumbang 193 unit, sedangkan 452 unit terselesaikan lewat aksi gabungan di sejumlah titik padat kota.
Inti artikel
- Satpol PP Kota Bandung bersama mitra provinsi menertibkan 645 bangunan liar dari Januari sampai Juli 2026
- Operasi mandiri menyumbang 193 unit, sedangkan 452 unit terselesaikan lewat aksi gabungan di sejumlah titik padat kota
- Rincian gabungan meliputi 300 bangunan di koridor Pasirkoja dan 152 unit plus sarana pedagang kaki lima di area Pasar Cicadas
Rincian gabungan meliputi 300 bangunan di koridor Pasirkoja dan 152 unit plus sarana pedagang kaki lima di area Pasar Cicadas. Langkah itu dijalankan setelah koordinasi kewilayahan agar ruang publik kembali berfungsi tanpa menutup peluang usaha yang sesuai aturan.
Rincian operasi mandiri dan gabungan di Bandung
Dari total 645 bangunan, 193 dibongkar lewat kerja satuan kota sendiri. Titik mandiri tersebar di ruas Pandanwangi, KH Ahmad Dahlan, Burangrang, Macan, Babakan Tarogong, dan Gatot Subroto. Fokusnya membersihkan kawasan yang sering memicu konflik ruang jalan dan trotoar.
Sisanya, 452 unit, merupakan hasil operasi bersama Satpol PP Jawa Barat. Di Pasirkoja saja tercatat 300 bangunan. Kawasan Pasar Cicadas menambah 152 bangunan liar beserta fasilitas PKL yang menempati lahan tidak semestinya. Angka ini menegaskan skala penertiban di zona ekonomi informal yang padat.
Lokasi lain yang disentuh mencakup tepian Cikakak, Ambon, Dipatiukur, Singaperbangsa, aset pemerintah di Ciumbuleuit, Banten, dan Rajiman. Pemetaan lapangan mendahului setiap aksi agar risiko sosial terukur. Optimaise News mencatat pola ini sebagai penegakan berlapis, bukan razia dadakan tanpa persiapan.
Prosedur koordinasi Forkopimcam sebelum bongkar
Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kota Bandung, Sukma Kencana, menegaskan setiap penertiban dibuka dengan rapat koordinasi Forkopimcam dan aparat setempat. Petugas memetakan kondisi di lapangan, menaksir dampak sosial, lalu memastikan jalannya aman dan kondusif. Pernyataan itu disampaikan 4 Agustus 2026.
Hambatan serta penolakan sempat muncul, namun tidak menghentikan program. Menurut Sukma, mayoritas pemilik menyadari bangunannya melanggar ketentuan. Dialog awal membantu menurunkan tensi sebelum alat berat atau pembongkaran manual digelar.
Pemerintah kota menekankan tidak melarang warga mencari nafkah. Yang diatur hanyalah lokasi dan cara berdagang agar tidak merampas hak pejalan kaki, jalur darurat, atau fungsi drainase. Pendekatan ini menempatkan penertiban sebagai penataan ruang, bukan pengusiran semata.
Dampak ruang publik bagi pelaku usaha kecil
Bagi UMKM di Bandung, penertiban 645 bangunan liar memberi sinyal ganda. Di satu sisi, koridor seperti Pasirkoja dan Cicadas yang sempat padat bangunan liar bisa kembali lebih tertata. Di sisi lain, pedagang formal maupun informal dituntut menyesuaikan tempat usaha agar tidak kena razia lanjutan.
Operasi tujuh bulan menunjukkan prioritas pada zona rawan kemacetan dan padat penduduk. Satuan kota membagi beban: 193 aksi mandiri di ruas residensial dan komersial, 452 aksi bersama untuk skala lebih besar. Kombinasi itu mempercepat pemulihan fungsi jalan tanpa menunggu penjadwalan tunggal.
Pembaca yang menjalankan kios atau lapak disarankan memastikan legalitas lahan dan tidak menumpuk di trotoar. Koordinasi kecamatan tetap jadi pintu awal jika ada rencana relokasi. Optimaise News memandang data 645 unit sebagai snapshot penegakan, bukan angka final sepanjang tahun.
