Jakarta, Optimaise News – Tiga gelombang berita palsu yang memakai nama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla kembali muncul di Facebook, dari klip BTS Mei 2023, poster misi Iran Maret 2026, hingga video suara buatan pada 7 Agustus 2026. Gelombang terbaru meniru dukungan terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal bantuan dana pensiunan, bagian dari kluster serupa yang juga menempel nama Purbaya (18 Juni 2026) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (10 Juni 2026).
Inti artikel
- Pada 7 Agustus 2026 sebuah akun Facebook mengunggah klip seolah-olah Jusuf Kalla berbicara
- Caption memakai tagar #yusufkalla #purbayayudisadewa #pnsindonesia serta ajakan berita viral hari ini
- Bagi pensiunan atau PNS, janji kuota terbatas plus kontak admin di profil adalah tanda klasik pencurian data
Optimaise News merangkum, ragam hoaks catut nama Jusuf Kalla beredar di media sosial, simak daftarnya lewat kerangka teknik, bukan urutan artikel cek fakta terpisah. Pola yang berulang: deepfake suara, foto sabuk pengaman PMI, dan judul leetspeak yang menempel narasi penggeledahan.
Video AI yang menyalin suara dukungan pensiunan
Pada 7 Agustus 2026 sebuah akun Facebook mengunggah klip seolah-olah Jusuf Kalla berbicara. Isi yang dikutip tim cek fakta berbunyi: “Assalamualaikum saya Pak Jusuf Kalla sangat mendukung program dari Menteri Keuangan Bapak Purbaya Sadewa mengenai bantuan dana pensiunan bagi yang sudah berjasa bagi negara, sangat mendukung sekali”.
Caption memakai tagar #yusufkalla #purbayayudisadewa #pnsindonesia serta ajakan berita viral hari ini. Pola yang sama sudah muncul lebih dulu: 18 Juni 2026 video menempel nama Menkeu Purbaya dengan ajakan daftar lewat admin bio TikTok, lalu 10 Juni 2026 klip mengaku menyampaikan bantuan dana pensiunan atas nama Gibran dan menampilkan tombol kirim pesan.
Bagi pensiunan atau PNS, janji kuota terbatas plus kontak admin di profil adalah tanda klasik pencurian data. Tidak ada pengumuman resmi kementerian yang meminta pendaftaran lewat pesan langsung Facebook.
Poster penerbangan damai ke Iran yang menempel foto PMI
Unggahan 26 Maret 2026 mengklaim Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla terbang ke Iran untuk upaya perdamaian di tengah eskalasi Timur Tengah. Teks poster kapital: “PERANG MASIH MEMANAS JK DAN ROMBONGAN DIKABARKAN TERBANG KE IRAN UNTUK UPAYA PERDAMAIAN”.
Foto yang dipakai memperlihatkan JK bersama Hamid Awaluddin, pengurus PMI dan mantan menteri, duduk memakai sabuk pengaman. Caption panjang mencampur bendera dan tagar damai, Israel, Iran, serta nama tokoh asing. Foto perjalanan resmi PMI mudah dipotong dari konteks, lalu diberi judul geopolitik yang tidak pernah dikonfirmasi lembaga.
Kumpulan hoaks catut nama Jusuf Kalla, simak daftarnya, sering menumpuk identitas kemanusiaan (rompi PMI, sabuk pesawat) agar terasa otoritatif. Itu berbeda dari siaran pers PMI atau pernyataan tertulis tokoh yang bisa dicek di kanal resmi.
Klip BTS 2 triliun yang menempel narasi penggeledahan PLN
Jejeak lebih tua muncul 29 Mei 2023. Judul video memakai ejaan leetspeak: “Jvsuf Ka11a Terl1bat K0rupsi B-ts T0wer – Kej4gung T3mukan 2 Tri1iun S4at Penggled4han”. Gambar merangkai JK berrompi putih dikawal seragam cokelat dan tumpukan uang.
Narasi audio menyebut kejaksaan menggeledah rumah kerabat JK terkait pengadaan tower, dugaan menikmati lebih dari 2 triliun, serta temuan tambahan 3 ribu set tower di luar kontrak adendum PLN. Penyidik disebut menggeledah kantor Bukaka, rumah, dan apartemen seseorang berinisial SH.
Penelusuran terpisah ke pemberitaan rm.id menyinggung penggeledahan terkait tower PLN dan Bukaka tanpa menempatkan Jusuf Kalla sebagai pelaku korupsi. Menempel foto tokoh pada narasi penggeledahan kerabat atau korporasi adalah teknik lama: satu klausa judul mengubah saksi visual menjadi terdakwa imajiner.
Cara pembaca membedakan suntingan AI dan berita resmi
Tiga teknik berbeda, satu motif: meminjam otoritas nama besar agar tautan, admin, atau amarah publik bergerak cepat. Video AI 2026 meniru suara dan salam. Poster 2026 menempel foto sabuk PMI. Klip 2023 memakai leetspeak plus angka 2 triliun.
Checklist singkat: cari siaran resmi kementerian atau PMI, bukan bio admin; jangan isi nama, KTP, atau Telegram di tautan tidak jelas (pola yang sama muncul pada hoaks tautan bantuan alat perikanan Juli 2026); bandingkan apakah berita menyebut penggeledahan kerabat atau menuduh tokoh secara langsung.
Berdasarkan sumber yang dihimpun Optimaise News, kanal Cek Fakta Liputan6 tergabung di International Fact Checking Network sejak 2 Juli 2018 dan menjadi mitra Facebook. Aduan bisa dikirim ke cekfakta.liputan6@kly.id atau WhatsApp 0811-9787-670.
