Prabowo Perintahkan Pangkas Anak Cucu Pertamina-PLN

Jakarta, Optimaise News – Presiden Prabowo Subianto, Minggu 9 Agustus 2026 di kediaman Hambalang, Jawa Barat, menerima Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri dan memberi arahan tegas: kurangi layer serta anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lain. Optimaise News mencatat, perintah itu diungkapkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebagai langkah mempercepat keputusan dan menjaga efisiensi.

Rapat dihadiri Menteri Pertahanan Sjafie Sjamsoeddin, Kepala BIN Herindra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Seskab. Di pertemuan yang sama, Dirut Pertamina melaporkan kemajuan Mandatori B50 yang diluncurkan Juli 2026 dan kesiapan infrastruktur bioetanol. Arahan ini melanjutkan gelombang konsolidasi Danantara yang sudah menghemat sekitar Rp50 triliun dari 250 entitas yang dirampingkan.

Arahan di Kediaman Hambalang: Fokus Pertamina dan PLN

Inti arahan bukan sekadar mengecilkan holding, melainkan memangkas rantai anak dan cucu usaha di perusahaan energi dan kelistrikan utama. Menurut Teddy, Presiden secara eksplisit meminta pengurangan layer di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya agar hierarki keputusan tidak berbelit.

Hadirin silang kementerian dan intelijen menandai bahwa penataan BUMN energi diperlakukan sebagai isu eksekusi, bukan sekadar laporan administratif. Dalam rangkuman Optimaise News, konteks itu juga menyentuh rantai pasok energi nasional yang bergantung pada kecepatan koordinasi Pertamina dan PLN.

Sebelumnya, media bisnis mencatat Presiden pernah kaget ketika melihat skala anak cucu Pertamina yang dulu disebut mencapai sekitar 200 entitas. Perintah Hambalang menempatkan raksasa energi sebagai prioritas penipisan struktur, setelah ratusan BUMN sudah dikonsolidasi lewat merger dan penutupan.

Tujuan: Keputusan Lebih Cepat dan Produktivitas BUMN

Teddy menjelaskan tujuan pemangkasan secara ringkas: pengambilan keputusan lebih cepat, produktivitas naik, dan efisiensi seluruh BUMN terjaga. Layer berlebih sering memperlambat persetujuan investasi, pengadaan, serta respons operasional di lapangan.

Bagi pembaca yang mengikuti isu energi, efek praktisnya jelas. Di rantai bahan bakar dan listrik, lapis anak perusahaan yang tumpang tindih bisa memperpanjang jalur persetujuan harga, proyek infrastruktur, atau alokasi stok. Menyederhanakan rantai itu dimaksudkan agar respons ke pasar lebih lincah tanpa mengorbankan pengawasan.

Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara, Muliaman Hadad, sebelumnya menggambarkan ambisi rasionalisasi drastis: dari lebih seribu entitas menjadi kisaran 300-an. Ia menyoroti BUMN yang punya hotel atau sekitar 150 rumah sakit di luar bisnis inti, sehingga fokus perusahaan sering terpecah.

Catatan Penghematan Rp50 Triliun dari 250 Entitas

Pada Sidang Kabinet Paripurna 20 Juli 2026, Prabowo membeberkan laporan Danantara. Setelah 250 BUMN ditutup atau dikonsolidasi dari total sekitar 1.077 entitas, overhead rutin yang bisa diselamatkan disebut Rp50 triliun.

“Mereka (Danantara) laporan, dengan ditutupnya 250 BUMN overhead biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah Rp 50 triliun, Rp 50 triliun, gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transport, bayar ini, rapat kerja, Rp 50 triliun,” ujar Prabowo. Konsolidasi itu digarap sekitar 18 bulan lewat merger dan penertiban serupa.

Kepala negara memprediksi angka penghematan bisa mendekati Rp70 hingga Rp80 triliun per 31 Desember 2026 seiring pengurangan lanjutan. Target total entitas yang tersisa di berbagai pernyataan berkisar 250 hingga sekitar 350 atau 300-an, tergantung tahap rasionalisasi yang dilaporkan pejabat Danantara dan istana.

COO Danantara Dony Oskaria pernah menyebut sekitar 167 perusahaan sudah dilikuidasi dalam gelombang streamlining. Ia menekankan proses menarget efisiensi bisnis, bukan PHK massal, dengan penempatan ulang karyawan. Data lain yang kerap dikutip menyebut hampir seluruh dividen BUMN tersentral di segelintir perusahaan besar, sehingga ratusan anak usaha non-inti menjadi beban overhead.

Laporan Progress Mandatori B50 dan Kesiapan Bioetanol

Selain struktur korporasi, rapat Hambalang membahas substansi energi. Dirut Pertamina melaporkan kemajuan Program Mandatori B50 (Biodiesel 50 persen) yang diluncurkan Presiden pada Juli 2026, serta kesiapan infrastruktur tahap awal mandatori bioetanol.

Kaitan langsung dengan pangkas layer: implementasi bauran bahan bakar dan penyiapan infrastruktur butuh keputusan lintas anak usaha yang cepat. Jika rantai perintah masih panjang, penyesuaian stok, distribusi, dan kesiapan depo cenderung lebih lambat di lapangan.

Dengan demikian, perintah menyederhanakan anak cucu di Pertamina tidak berdiri sendiri. Ia menjadi komponen operasional agar target bauran bahan bakar dan persiapan bioetanol tidak tersendat di birokrasi internal holding.

Peran Danantara dalam Konsolidasi Berlanjut

Danantara menjadi instrumen utama penertiban. Prabowo berulang kali menekankan agar ratusan BUMN yang tidak produktif dirampungkan pada akhir 2026 agar lebih efisien, transparan, dan bekerja untuk rakyat. Ia menggambarkan beban overhead ratusan direksi dan komisaris di perusahaan yang merugi sebagai uang rakyat yang terbuang.

Muliaman mengakui konsolidasi tidak sederhana karena kompleksitas internal tinggi, tetapi tetap harus dijalankan agar produktivitas berkesinambungan. Dony menegaskan streamlining berorientasi proses bisnis; karyawan diarahkan tetap aman dalam skema penempatan ulang.

Sintesis arahan Hambalang 9 Agustus dengan data hemat Rp50 triliun menuju prediksi Rp70-80 triliun menempatkan pangkas layer di Pertamina dan PLN sebagai fase lanjutan, bukan sekadar wacana angka. Pembaca melihat satu alur: penghematan overhead, fokus bisnis inti, serta kecepatan keputusan di sektor energi dan listrik yang menyentuh harian publik.