Surabaya, Optimaise News – DPRD Surabaya mendorong optimalisasi aset daerah dengan deregulasi agar pendapatan asli daerah lebih maksimal. Kebijakan ini dinilai dapat mengubah aset menganggur menjadi sumber penghasilan baru yang berorientasi investasi dan ekonomi.
Inti artikel
- DPRD Surabaya mendorong optimalisasi aset daerah dengan deregulasi agar pendapatan asli daerah lebih maksimal
- Kebijakan ini dinilai dapat mengubah aset menganggur menjadi sumber penghasilan baru yang berorientasi investasi dan ekonomi
- Aset daerah yang selama ini dibiarkan begitu saja dinilai berpotensi besar kalau didukung regulasi yang lebih fleksibel
Aset daerah yang selama ini dibiarkan begitu saja dinilai berpotensi besar kalau didukung regulasi yang lebih fleksibel. Pemkot Surabaya diharapkan berani mengelola aset secara bisnis agar PAD naik tanpa bergantung pada sumber pendapatan konvensional saja.
Peran DPRD Surabaya Dorong Deregulasi Aset Daerah
Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menekankan pentingnya langkah berani Pemkot dalam optimalisasi aset daerah. Aset menganggur saat ini bisa dimanfaatkan untuk tambah pendapatan dan buka lapangan kerja jika regulasi didukung secara fleksibel.
Peningkatan PAD perlu lebih dari sumber biasa. Pola pengelolaan aset harus berubah dari yang administratif menjadi yang berorientasi investasi dan ekonomi. Deregulasi aturan pemanfaatan aset jadi langkah penting untuk memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah daerah.
Kendala Administrasi yang Masih Menghambat Aset Daerah
Kendala utama saat ini adalah pemikiran administrasi yang masih kuat di Pemda Surabaya. Banyak aset daerah yang terhambat karena mindset administratif yang belum sepenuhnya melihat aset sebagai aset bisnis.
Badan pengelola keuangan daerah dikritik masih mengandalkan aspek birokrasi lebih daripada pendekatan bisnis murni. Penentuan harga sewa aset dan klausul kerja sama dianggap kurang pro-investasi serta kurang lentur dengan kondisi pasar.
Pejabat daerah terlalu hati-hati khawatir keputusan kerja sama berujung masalah hukum. Kemendagri diminta memberikan kepastian hukum melalui deregulasi aturan terkait agar kebijakan ini bisa lebih cepat dan luas penerapannya.
Deregulasi dan PP 7/2024 yang Memengaruhi Aset Daerah
Undang-undang terbaru yang mendorong daerah lebih kreatif memang membawa harapan besar. Namun PP 7/2024 masih dinilai belum sepenuhnya pro pebisnis sehingga membatasi ruang gerak pemerintah daerah.
Banyak aset daerah masih terabaikan karena regulasi yang kaku. Deregulasi diperlukan agar Pemda Surabaya bisa lebih bebas dan inovatif dalam pengelolaan aset sesuai kondisi lokal.
Manfaat Optimalisasi Aset Daerah untuk Surabaya
Berbagai kota di Indonesia menunjukkan potensi besar jika aset daerah dioptimalkan. Konsep ini juga didorong pemerintah provinsi sekitar seperti DPRD Jatim yang fokus pada optimalisasi aset daerah dengan target pendapatan yang besar.
Surabaya berpotensi mengikuti tren ini jika pemerintah daerah lebih berani. Optimalisasi aset daerah akan memberikan ruang bagi banyak pihak terlibat dalam kerja sama dengan dunia usaha.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa yang dimaksud deregulasi aset daerah? Deregulasi adalah pembentukan regulasi yang lebih fleksibel agar pemerintah daerah lebih bebas mengelola aset tanpa pembatasan berlebih.
Bagaimana cara genjot pendapatan daerah melalui aset? Dengan mengubah pola pengelolaan dari administratif ke bisnis sehingga aset yang menganggur bisa menghasilkan PAD lebih tinggi.
Apakah pemerintah pusat telah memberikan dukungan cukup? Pemerintah pusat diminta lebih memberikan kepastian hukum melalui regulasi agar daerah lebih berani mengambil langkah optimalisasi aset.
Apa manfaat jangka panjang dari kebijakan ini? Optimalisasi aset daerah tidak hanya tingkatkan PAD saat ini tapi juga jadikan aset daerah menjadi aset investasi berkelanjutan.
