Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung memastikan pembahasan reaktivasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri Jabar tidak dihentikan. Proses itu tetap dilanjutkan pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, meski mendapat penolakan dari Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Ketua DPRD Ono Surono.
Wacana itu muncul awal pekan ini dalam rapat Komisi V bersama Dinas Pendidikan Provinsi. Optimaise News mencatat, Yomanius menilai penolakan sebagai sikap wajar selama kajian mendalam belum tersedia.
Pansus Ranperda tetap bahas opsi pembiayaan sekolah
Menurut Yomanius, keberatan dari berbagai pihak tidak menutup ruang pembahasan di tingkat pansus. Ia menangkap penolakan Gubernur justru sebagai sinyal bahwa kajian komprehensif wajib didahulukan sebelum keputusan final.
“Enggak masalah. Penolakan itu kan pandangan, sikap. Nah kalau saya sih menangkap Pak Gubernur itu menolak karena belum ada kajian. Kan itu sambungan Pak Gubernur bilang bahwa perlu ada kajian yang mendalam,” kata Yomanius, Jumat (17/7).
Politikus Golkar itu menambahkan, bila hasil kajian kelak menunjukkan dasar yang kuat dan masuk akal, seluruh pihak akan memiliki bahan pertimbangan yang lebih utuh. “Jadi saya pribadi menafsirkan penolakan itu dilakukan karena belum ada kajian. Kalau sudah ada kajian yang kajiannya positif dan itu masuk akal, saya nggak yakin Pak Gubernur akan sekeras gitu,” ujarnya.
Ia menegaskan opsi pembiayaan, termasuk kemungkinan reaktivasi SPP, akan masuk dalam pembahasan Ranperda bersama Pemerintah Provinsi. “Iya itu kan bagian dari pembahasan di Perda. Jadi nanti kita lihat aja di Perdanya gimana,” katanya.
Proses di pansus, lanjutnya, tetap berjalan pasal demi pasal sesuai mekanisme. “Jalan terus. Jalan terus. Ini kan masih panjang. Tapi harus dibahas dari sekarang kan,” tegasnya. Keputusan akhir apakah pasal soal SPP masuk Perda atau tidak bergantung pada sikap fraksi-fraksi di DPRD Jawa Barat.
Gubernur dan pimpinan DPRD tolak beban biaya ke orang tua
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan belum saatnya sekolah negeri kembali memungut SPP dari masyarakat. Ia mendorong optimalisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dulu sebagai penopang kebutuhan operasional.
“Kita harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau Gubernur mengaktifkan SPP nanti opininya beda lagi, Gubernur tidak memprioritaskan pendidikan,” kata Dedi, Rabu (15/7).
Menurutnya, membuka skema SPP terlalu dini berisiko memicu polemik publik. “Tapi operasional sekolah itu dipenuhi dulu oleh BOS, jangan dulu membuka SPP. Saya menghormati usulan itu, tetapi juga saya mempertimbangkan aspek publik gitu loh. Nanti polemik lagi,” tegas politikus Gerindra itu.
Wakil Ketua DPRD Ono Surono menolak dengan alasan berbeda: negara wajib menjamin pendidikan gratis 12 tahun lewat anggaran, bukan membebankan orang tua. “Kalau masih ada kekurangan fasilitas di sekolah-sekolah negeri, itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara untuk memenuhinya, bukan dengan membebankan kembali SPP kepada masyarakat,” kata politikus PDIP itu.
Skema desil 6–10 dan celah data kesejahteraan
Skema yang diwacanakan membatasi pungutan hanya pada siswa dari keluarga desil 6 hingga desil 10. Ono mengkritik pendekatan itu karena data kesejahteraan pemerintah masih bermasalah di lapangan.
Banyak warga yang secara ekonomi belum mampu justru tercatat di desil lebih tinggi, sehingga kehilangan bansos atau mengalami penonaktifan BPJS Kesehatan. “Artinya, belum ada jaminan bahwa masyarakat yang masuk desil 6 sampai 10 benar-benar memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar SPP. Data yang ada masih menyisakan banyak persoalan,” ujarnya.
Dalam ringkasan Optimaise News, posisi Ono menekankan APBD Provinsi harus lebih dulu menutup kebutuhan ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, operasional, dan kesejahteraan guru. Beban itu, menurutnya, tidak boleh digeser ke rumah tangga siswa sekolah negeri.
FAQ
Apa yang sedang dibahas di pansus DPRD Jabar?
Pansus membahas substansi pasal demi pasal Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, termasuk opsi pembiayaan dan kemungkinan reaktivasi SPP di SMA/SMK negeri.
Siapa yang menolak wacana SPP dan kenapa?
Gubernur Dedi Mulyadi menolak karena ingin BOS dioptimalkan dulu dan khawatir polemik publik. Ono Surono menolak karena negara wajib menjamin pendidikan gratis lewat anggaran, bukan pungutan orang tua.
Apakah SPP dipastikan akan diberlakukan?
Belum. Keputusan akhir bergantung hasil kajian, pembahasan pansus, dan sikap fraksi-fraksi di DPRD. Yomanius menegaskan pembahasan tetap jalan, tetapi isi Perda belum final.
Mengapa skema desil 6–10 dikritik?
Karena data kesejahteraan dinilai masih bermasalah. Keluarga yang secara ekonomi lemah bisa tercatat di desil tinggi sehingga tetap diminta bayar tanpa jaminan kemampuan.
