Empat organisasi pers nasional serentak menyuarakan kecaman terhadap Hotman Paris terkait ucapan yang dinilai merendahkan jurnalis. Insiden itu meletus di jumpa media di kompleks Kejaksaan Agung Jumat 17 Juli 2026 saat ia mendampingi mantan Jampidsus Febrie Adriansyah tersangka kasus korupsi.
Kalimat yang memicu amarah mencakup “lu punya otak enggak?”, perintah “shut up”, saran bertanya ke kakek, dan cap “pengecut” bila tak datang ke Mabes Polri. Forum Pemred, IJTI, PWI Pusat, serta Iwakum mendesak permohonan maaf terbuka bagi insan media dengan rujukan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Gelombang Kritik dan Implikasinya bagi Relasi Advokat-Jurnalis
Optimaise News memandang respons kolektif ini sebagai sinyal kuat soal batas kesopanan di ruang publik. Interaksi kasar berisiko merusak iklim dialog yang sehat antara penegak hukum dan awak media.
Wartawan datang untuk memperoleh penjelasan seimbang. Ketika dihadapkan pada ejekan, fokus peliputan justru beralih ke etika komunikasi sang advokat.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan lebih luas. Bagaimana seharusnya profesional hukum merespons pertanyaan kritis tanpa menurunkan martabat lawan bicara?
Kejadian ini juga mengingatkan pentingnya menjaga netralitas ruang press conference. Semua pihak wajib menempatkan substansi perkara di atas emosi sesaat.
Hubungan yang tegang dapat menghambat aliran informasi ke publik. Etika komunikasi yang baik justru mempercepat penyelesaian isu hukum yang sedang disorot.
Sikap Rinci Forum Pemred, IJTI, PWI, dan Iwakum
Ketua Forum Pemred Retno Pinasti menegaskan diksi yang dipakai kurang layak. Ia menilai respons itu mengabaikan inti dari pertanyaan yang diajukan rekan-rekan jurnalis.
Herik Kurniawan selaku Ketua Umum IJTI mengaitkan peristiwa dengan kewajiban cover both sides. Dia juga menyinggung Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik sebagai acuan etis yang terabaikan.
PWI Pusat bersama Iwakum memilih jalur resmi. Kedua organisasi menuntut agar Hotman Paris menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada para jurnalis.
Keempat lembaga menekankan pentingnya saling menghargai. Baik advokat maupun jurnalis memegang fungsi penting dalam sistem peradilan dan keterbukaan informasi masyarakat.
Mereka berharap peristiwa serupa tak terulang. Dialog yang santun akan mempermudah penyampaian fakta kepada publik tanpa ganjalan emosional.
Desakan ini juga menegaskan batasan yang jelas di hadapan kamera. Profesionalisme tetap jadi ukuran utama ketika dua profesi bertemu di forum resmi.
Perlindungan Hukum bagi Profesi Wartawan
Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 menjadi fondasi utama yang digarisbawahi. Regulasi itu menjamin kebebasan pers serta melindungi jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan.
Serangan verbal di forum resmi dinilai bertentangan dengan semangat perlindungan tersebut. Organisasi-organisasi pers ingin menegaskan bahwa tidak ada yang boleh mengintimidasi media lewat kata-kata kasar.
Dengan rujukan hukum ini, desakan maaf bukan sekadar tuntutan moral. Ia juga merupakan upaya menjaga marwah institusi pers agar tetap independen dan dihormati.
Optimaise News mencatat bahwa kasus ini bisa menjadi pembelajaran bersama. Baik kuasa hukum maupun jurnalis perlu merawat etika profesional demi kepentingan publik yang lebih besar.
Aturan tersebut memberi landasan kokoh bagi insan media. Siapa pun yang berinteraksi dengan mereka wajib memahami batas yang dilindungi undang-undang.
FAQ: Tanya Jawab Kontroversi Hotman Paris dan Wartawan
Apa yang memicu kecaman terhadap Hotman Paris? Pernyataan kasarnya di jumpa media 17 Juli 2026 di kompleks Kejaksaan Agung saat mewakili Febrie Adriansyah. Ucapan seperti “lu punya otak enggak?” dan “shut up” serta label pengecut menjadi fokus utama kritik.
Organisasi mana saja yang ikut mengecam? Forum Pemred, IJTI, PWI Pusat, dan Iwakum. Mereka serempak menuntut permohonan maaf terbuka bagi insan pers.
Apa dasar hukum yang disebut organisasi pers? Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang melindungi martabat dan kebebasan jurnalis dalam bertugas.
Bagaimana sikap spesifik Forum Pemred dan IJTI? Retno Pinasti menilai diksi tak layak dan tak menjawab substansi. Herik Kurniawan menghubungkan dengan cover both sides serta Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik.
