Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengirim sinyal disiplin internal Gerindra yang tajam. Di tengah kontroversi kasus eks Jampidsus Febrie Adriansyah, ia tegaskan Prabowo Tak Akan Bantu Orang Dekat Kena Kasus hukum apa pun.
Inti artikel
- Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengirim sinyal disiplin internal Gerindra yang tajam
- Di tengah kontroversi kasus eks Jampidsus Febrie Adriansyah, ia tegaskan Prabowo Tak Akan Bantu Orang Dekat Kena Kasus hukum apa pun
- Pernyataan itu muncul Senin 20 Juli 2026 saat RDPU RUU Perampasan Aset
Pernyataan itu muncul Senin 20 Juli 2026 saat RDPU RUU Perampasan Aset. Ini lebih dari bantahan intervensi. Habiburokhman melukiskan zero proteksi politik bahkan bagi lingkaran dalam partai dan istana.
Pernyataan Habiburokhman di RDPU RUU Perampasan Aset Senin 20 Juli
Habiburokhman hadir sebagai Waketum Gerindra sekaligus ketua komisi. Ia bicara di hadapan pakar hukum. Fokusnya jelas: Presiden tidak pernah mencampuri penanganan hukum acara pidana.
Forum legislasi itu menjadi panggung komunikasi politik preventif. Habib menekankan Prabowo selalu menjaga jarak dari proses hukum. Ia sebut sikap itu sudah ‘clear’ sejak lama di internal partai.
Menurut pantauan Optimaise News, nada Habib tenang tapi tegas. Ia menempatkan RUU Perampasan Aset sebagai momen tepat untuk menegaskan batasan kekuasaan. Bukan reaksi panik, melainkan peneguhan prinsip.
Peringatan Berulang Prabowo ke Kader Parlemen Gerindra
Di forum internal partai, Prabowo kerap mengingatkan kader dan anggota DPR. Jangan melanggar hukum. Kalau melanggar, jangan harap ada bantuan atau proteksi dari Presiden.
Peringatan itu diulang berkali-kali. Habiburokhman mengutipnya langsung. Prabowo ingin kader sadar bahwa posisi dekat istana bukan jaring pengaman.
Hierarki penegasannya rapi. Kader Gerindra sendiri dulu yang tak dilindungi. Apalagi orang yang tak dikenal. Logika ini menjadi bukti disiplin partai, bukan sekadar slogan.
Bukti Non-Intervensi: Kasus Heri Susanto tanpa Campur Tangan
Contoh nyata sudah ada. Heri Susanto, mantan Ketua Ombudsman dan ex-pengurus DPP Gerindra, ditangkap kejaksaan. Presiden tidak turun tangan sama sekali.
Habiburokhman menunjuk kasus itu sebagai bukti hidup. Jika kader sendiri diproses normal, maka klaim proteksi politik hancur. Proses hukum berjalan tanpa telepon istana.
Ia menegaskan: kalau orang dekat pun tidak diintervensi, apalagi pihak luar. Sinyal zero proteksi ini ditujukan ke publik sekaligus ke internal Gerindra.
Konteks Isu Febrie Adriansyah dan Klaim Hotman Paris
Pernyataan Habib muncul tepat saat isu Hotman Paris menghangat. Hotman mengaitkan kasus Febrie Adriansyah dengan Prabowo. Ia sebut Febrie sebagai ‘kebanggaan’ Presiden karena klaim pengembalian aset negara sekitar Rp430 triliun.
Hotman menilai proses hukum terhadap Febrie berbau kriminalisasi. Habiburokhman menjawab secara tidak langsung lewat forum RUU. Ia tidak sebut nama Hotman, tapi pesan zero proteksi langsung menampik narasi itu.
Kaitan implisit juga ada. Lingkaran istana sebelumnya sudah meminta agar kasus Febrie tidak digandengkan ke nama Presiden. Habib memperkuat garis itu dengan bahasa partai yang lebih keras: tidak ada bantuan, tidak ada intervensi.
Pesan Independensi Penegakan Hukum dari Lingkaran Istana
Habiburokhman Tegaskan Prabowo Tak Pernah Intervensi urusan pidana. Pesan ini keluar dari lingkaran terdekat istana. Tujuannya menjaga citra independensi penegakan hukum di awal pemerintahan.
Di forum RUU Perampasan Aset, ia menempatkan Presiden sebagai pihak yang memberi ruang penuh kepada jaksa dan polisi. Tidak ada ‘izin presiden’ yang diperlukan. Proses hukum berdiri sendiri.
Sinyal ini juga berfungsi preventif. Kader parlemen diberi peringatan ulang di ruang legislasi. Siapa pun yang kena kasus, termasuk orang dekat, akan menghadapi hukum tanpa jaring pengaman politik.
Optimaise News melihat ini sebagai komunikasi berlapis. Ke publik: tak ada proteksi. Ke internal: disiplin tetap dijaga. Ke penegak hukum: lanjutkan tanpa ragu.
FAQ seputar Zero Proteksi Prabowo dan Pernyataan Habiburokhman
Apa inti pernyataan Habiburokhman di RDPU RUU Perampasan Aset?
Habib menegaskan Presiden Prabowo tidak pernah mencampuri penanganan hukum acara pidana. Ia juga sampaikan bahwa Prabowo Tak Akan Bantu Orang Dekat Kena Kasus, termasuk kader Gerindra sendiri.
Mengapa kasus Heri Susanto disebut sebagai bukti?
Heri Susanto adalah mantan Ketua Ombudsman dan ex-pengurus DPP Gerindra. Ia ditangkap kejaksaan tanpa campur tangan Presiden. Habib menjadikannya contoh konkret bahwa zero proteksi berlaku nyata.
Bagaimana kaitan pernyataan ini dengan klaim Hotman Paris soal Febrie?
Hotman menyebut Febrie kebanggaan Presiden karena pengembalian aset sekitar Rp430 triliun dan menilai prosesnya kriminalisasi. Habib menjawab lewat penegasan non-intervensi di forum legislasi, tanpa menyebut nama, tapi menolak proteksi politik.
Apa fungsi politik pernyataan Habib di forum RUU tersebut?
Selain klarifikasi, ini komunikasi preventif. Habib memakai ruang RUU Perampasan Aset untuk menegaskan disiplin internal Gerindra dan menjaga citra independensi penegakan hukum dari lingkaran istana.
