Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memperingatkan siapa pun yang coba pecah belah NU demi ambisi kekuasaan akan menerima karma politik. Peringatan ini disampaikan menjelang Muktamar NU 2026 dengan menempatkan Khittah 1926 sebagai benteng moral agar elit organisasi tak terjebak dinamika kuasa.
Inti artikel
- Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memperingatkan siapa pun yang coba pecah belah NU demi ambisi kekuasaan akan menerima karma politik
- Dukungan Gus Ulil Abshar Abdalla serta Robikin Emhas memperkuat posisi kedua kekuatan sebagai penjaga kompas kebenaran bangsa
- Hasto menilai NU terlalu besar untuk dilibatkan dalam tarik-menarik politik praktis
Peringatan tersebut merangkai sinergi sejarah NU-PDIP sebagai bekal menghadapi tantangan fiskal, moneter, sektor riil, dan kegelapan penegakan hukum. Dukungan Gus Ulil Abshar Abdalla serta Robikin Emhas memperkuat posisi kedua kekuatan sebagai penjaga kompas kebenaran bangsa.
Peringatan Hasto: NU Bukan Alat Tarik-Menarik Politik Praktis
Hasto menilai NU terlalu besar untuk dilibatkan dalam tarik-menarik politik praktis. Ia mengajak semua pihak menjaga keutuhan organisasi agar tak pecah belah demi ambisi kekuasaan.
Menurutnya, intervensi dan kooptasi hanya akan merusak peran NU sebagai kekuatan moral. Upaya belah demi ambisi justru membuka celah karma politik yang sulit dihindari.
Ia menekankan bahwa NU harus tetap netral dari kepentingan sesaat. Keutuhan jamaah dan jamiah menjadi syarat agar organisasi besar ini tetap bermanfaat bagi bangsa.
Logo NU, Resolusi Jihad, dan Pelajaran di Sekolah Partai PDIP
Hasto mengaku kagum pada pemikiran para pendiri NU yang tercermin dalam logo. Simbol peta Indonesia utuh di atas bola dunia digambarkan sebagai cerminan rahmatan lil alamin yang membumi sekaligus visioner.
Filosofi logo itu diajarkan secara rutin di Sekolah Partai PDI Perjuangan. Para kader diajak memahami makna kebangsaan yang menyatu dengan nilai keagamaan.
Ia juga menyinggung Resolusi Jihad sebagai kontribusi nyata NU dalam sejarah kemerdekaan. Pemahaman ini menjadi pelajaran hidup bagi generasi penerus partai.
Hadapi Kegelapan Hukum-Ekonomi lewat Sinergi Nasionalis-Agama
Hasto mengaitkan sejarah pendirian NU dan PNI sebagai bekal menghadapi tantangan nasional terkini. Sinergi nilai kebangsaan dan agama dinilai krusial di tengah isu fiskal, moneter, dan sektor riil.
Kasus mantan Jampidsus Febri disebut contoh nyata kegelapan penegakan hukum. Situasi itu menuntut kerja sama yang jernih antara kekuatan nasionalis dan agama.
Teladan konsistensi Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri dalam menempatkan Pancasila sebagai landasan tata dunia baru dan pembelaan bangsa tertindas menjadi acuan. Optimaise News mencatat bahwa sinergi ini memberi kerangka praktis bagi netralitas NU menjelang muktamar.
Dukungan Gus Ulil dan Robikin: PDIP-NU Penjaga Kompas Kebenaran
Gus Ulil Abshar Abdalla menyatakan PDIP dan NU vital sebagai penjaga ideologi di era disrupsi. Kedua kekuatan disebut mampu menjaga kompas kebenaran di tengah arus perubahan cepat.
Robikin Emhas menegaskan Indonesia adalah negara Pancasila, bukan negara agama maupun sekuler. Relasi agama dan negara harus tetap dalam bingkai Hubbul Wathan.
Sintesis pandangan Hasto, Gus Ulil, dan Robikin membentuk narasi utuh. PDIP-NU digambarkan sebagai penopang moral-ideologi yang menahan godaan politik praktis sambil tetap hadir dalam isu hukum dan ekonomi aktual.
Khittah 1926: Benteng Elit NU dari Ambisi Kekuasaan
Hasto mengajak kembali ke Khittah 1926. Prinsip itu diposisikan sebagai benteng moral agar elit NU tak terjerat ambisi kekuasaan.
Dengan berpegang pada Khittah, organisasi dapat menghindari jebakan tarik-menarik politik. Elit diharapkan tetap fokus pada peran keagamaan dan kebangsaan.
Peringatan karma politik menjadi penutup yang tegas. Siapa yang memaksakan pecah belah demi ambisi diperingatkan akan menanggung akibatnya sendiri.
