Bupati Siak Afni Zulkifli menemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Jumat 17 Juli 2026 untuk membeberkan utang warisan hampir Rp400 miliar. Beban tersebut membuat ruang fiskal daerah nyaris lumpuh sehingga program pembangunan hampir tak bisa dijalankan.
Momen audiensi diunggah Afni di akun media sosialnya. Sebelum pertemuan, ia sudah mengirimkan surat resmi yang memohon slot audiensi khusus kepada Gibran sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Dampak Langsung Beban Fiskal terhadap Pembangunan
Afni menjelaskan bahwa hampir seluruh kapasitas anggaran tersedot hanya untuk melunasi warisan tersebut. Akibatnya, belanja modal untuk infrastruktur, layanan dasar, dan program prioritas masyarakat tertunda berbulan-bulan.
Optimaise News mencatat penekanan Afni bahwa situasi ini memaksa pemerintah kabupaten hanya bertahan, bukan berkembang. Ia menekankan bahwa daerah penghasil seperti Siak justru menanggung ongkos lingkungan, persoalan sosial, serta sengketa yang muncul dari ekstraksi sumber daya alam.
Tanpa kejelasan aliran dana, perencanaan jangka menengah pun menjadi kertas tanpa realisasi. Warga yang menantikan perbaikan jalan, air bersih, dan fasilitas kesehatan merasakan dampak paling nyata.
Mengapa Siak Sangat Bergantung pada DBH
Sebagian besar wilayah Siak sudah berstatus HGU dan HTI. Kondisi itu mempersempit peluang pemerintah daerah menciptakan sumber pendapatan asli baru dalam waktu dekat.
Oleh karena itu, Dana Bagi Hasil menjadi tulang punggung utama APBD. Afni menegaskan bahwa DBH merupakan hak konstitusional daerah penghasil, bukan fasilitas yang bisa digantungkan pada syarat administratif sesaat.
Media nasional menyoroti langkah Afni sebagai bagian dari perjuangan panjang daerah kaya SDA agar haknya tidak dikurangi. Ia menolak logika yang menyamakan kapasitas fiskal kabupaten penghasil dengan kota yang punya basis pajak berbeda.
Rujukan yang ia pakai adalah UU HKPD. Menurutnya, membandingkan keduanya hanya akan mengaburkan kewajiban pusat untuk menunaikan hak daerah yang menanggung biaya eksternalitas eksploitasi.
Surat Resmi dan Agenda Audiensi Ganda
Surat yang dikirim Afni tidak hanya ditujukan ke Wapres. Dokumen yang sama juga masuk ke meja Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa agar kedua pimpinan bisa mendengar langsung kondisi riil di lapangan.
Afni ingin menjelaskan rincian utang warisan hampir Rp400 miliar yang ditinggalkan pemerintahan periode sebelumnya. Ia berharap ada solusi bersama agar arus DBH tetap mengalir tanpa potongan yang mematikan.
Langkah formal ini dinilai sejumlah pengamat sebagai sikap tegas kepala daerah. Alih-alih hanya mengeluh di ruang terbatas, Afni memilih jalur resmi dan publikasi terbuka melalui media sosial.
FAQ Seputar Audiensi Bupati Siak dengan Wapres
Kapan dan di mana Afni menyampaikan keluhan tersebut?
Pertemuan berlangsung Jumat 17 Juli 2026. Dokumentasi dan pernyataan Afni kemudian diunggah di media sosial pribadinya.
Berapa besar warisan utang yang dilaporkan ke Gibran?
Afni menyebut angka hampir Rp400 miliar yang berasal dari pemerintahan sebelumnya. Beban itu membuat pembangunan nyaris mandek.
Mengapa Siak sulit bergerak tanpa DBH?
Mayoritas lahan sudah dalam konsesi HGU dan HTI. Ruang untuk menciptakan PAD baru sangat sempit, sehingga DBH menjadi sumber utama.
Apa sikap Afni soal perbandingan fiskal kabupaten versus kota?
Ia menolak perbandingan itu karena merujuk UU HKPD. Daerah penghasil menanggung dampak lingkungan dan sosial yang tidak dialami kota.
Optimaise News melihat inisiatif Afni sebagai sinyal bahwa daerah penghasil ingin haknya dipenuhi secara penuh. Tanpa kepastian DBH, siklus utang warisan dan stagnasi pembangunan berisiko berulang.
Publik kini menunggu tindak lanjut dari Wapres dan Kementerian Keuangan. Kejelasan alokasi akan menentukan apakah Siak bisa segera kembali fokus membangun atau tetap terbelenggu beban lama.
