Ketidakpastian status mitra ojol mulai terjawab lewat progres finalisasi Perpres. Sufmi Dasco Ahmad pimpin rapat soal Perpres ojol di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis 23 Juli 2026 dengan fokus isu evaluasi skema bagi hasil 92:8.
Inti artikel
- Ketidakpastian status mitra ojol mulai terjawab lewat progres finalisasi Perpres
- Rapat lintas kementerian itu dihadiri Mensesneg Prasetyo Hadi, Menaker Yassierli, Menhub Dudy Purwagandhi, serta Wamenkomdigi Nezar Patria
- Target satu pertemuan terakhir pekan depan digelar demi kepastian hukum pengemudi dan ekosistem aplikasi transportasi online
Rapat lintas kementerian itu dihadiri Mensesneg Prasetyo Hadi, Menaker Yassierli, Menhub Dudy Purwagandhi, serta Wamenkomdigi Nezar Patria. Target satu pertemuan terakhir pekan depan digelar demi kepastian hukum pengemudi dan ekosistem aplikasi transportasi online.
Rapat Koordinasi Lintas Kementerian di Senayan
Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung rapat koordinasi di Gedung DPR. Kehadiran empat pejabat inti menunjukkan urgensi penyelesaian regulasi ojol. Agenda utama menyelaraskan pandangan antar kementerian agar kebijakan berjalan terkoordinasi di lapangan.
Diskusi mencakup perlindungan mitra pengemudi, kepastian hubungan kemitraan, dan keberlanjutan iklim usaha. Koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar Perpres tidak tumpang tindih saat dijalankan. Optimaise News mencatat fokus ini sebagai langkah konkret menjawab aspirasi pengemudi.
Rapat juga menyinggung pentingnya satu suara pemerintah. Tanpa penyelarasan, implementasi di daerah bisa rancu. Hasilnya, semua pihak sepakat mendorong finalisasi segera.
Evaluasi Skema 92:8 dan Masukan Koalisi Ojol Nasional
Skema bagi hasil 92 persen untuk pengemudi dan 8 persen untuk aplikator sudah berlaku sejak 1 Juli 2026. Prasetyo Hadi memastikan penerapan itu mengikuti arahan Presiden Prabowo. Evaluasi di rapat Senin ini menampung masukan langsung dari Koalisi Ojol Nasional.
Sejumlah aplikator masih perlu ditertibkan. Mereka belum disiplin memotong maksimal 8 persen. Masukan koalisi menyoroti dampak nyata di lapangan, termasuk pendapatan harian mitra yang lebih stabil bila skema dipatuhi.
Alur waktunya jelas: penerapan mulai 1 Juli, evaluasi di rakor 23 Juli, lalu finalisasi pekan depan. Sintesis ini memberi gambaran utuh progres kebijakan tanpa loncat-loncat.
Substansi Inti: Perlindungan Mitra, Kemitraan, dan Iklim Usaha
Substansi Perpres dirangkum dalam tiga pilar utama. Pertama, perlindungan mitra pengemudi mencakup akses jaminan sosial seperti JKK dan JKM. Kedua, kepastian hubungan kemitraan agar status pengemudi tidak digantungkan sepihak oleh aplikator.
Ketiga, keberlanjutan iklim usaha yang menyeimbangkan tarif dengan kelangsungan bisnis platform. Koordinasi lintas kementerian digabung di sini agar regulasi jadi paket utuh. Rangkuman terstruktur ini memudahkan pembaca melihat inti Perpres yang sebelumnya tercecer di berbagai liputan.
Evaluasi tarif digabung dengan aspek iklim usaha. Hasilnya, kepastian hukum profesi ojol lebih kuat. Pengemudi mendapat kerangka praktis, bukan sekadar janji abstrak.
Target Finalisasi Pekan Depan serta Langkah Penertiban
Dasco menyatakan rancangan Perpres hampir final. Hanya satu pertemuan lagi dibutuhkan untuk penutupan. Jadwal finalisasi sudah dipatok pekan depan di tingkat yang sama.
Langkah penertiban aplikator jadi prioritas paralel. Pemerintah akan pastikan potongan 8 persen dijalankan konsisten. Tanpa penertiban, skema 92:8 hanya di atas kertas.
Rapat Senayan ini jadi penanda akhir tahap evaluasi. Setelah finalisasi, Perpres siap diundangkan demi kepastian hukum yang ditunggu mitra.
Arti Regulasi bagi Pengemudi dan Ekosistem Aplikasi
Bagi pengemudi, skema 92:8 dan Perpres berarti pendapatan harian lebih terjamin. Status mitra jadi jelas, bukan lagi abu-abu. Jaminan sosial yang dibahas Menaker memberi rasa aman saat bekerja di jalan.
Bagi ekosistem aplikasi, regulasi menyeimbangkan perlindungan mitra dengan ruang usaha platform. Iklim bisnis tetap hidup tanpa mengorbankan pengemudi. Penyelarasan kementerian memastikan implementasi tidak tumpang tindih antar lembaga.
Dampak sehari-hari terasa langsung: potongan aplikasi terkendali, kontrak kemitraan transparan, dan kepastian hukum profesi ojol. Optimaise News melihat ini sebagai fondasi jangka panjang industri transportasi online di Indonesia.
