Jakarta, Optimaise News – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi dr Tifa pada 23 Juli 2026 di Cakung. Putusan sela itu menitikberatkan cacat formal surat dakwaan karena jaksa menempatkan delik yang sama di dua rezim sekaligus, yaitu KUHP lama dan KUHP Nasional.
Inti artikel
- Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi dr Tifa pada 23 Juli 2026 di Cakung
- Ketidakpastian hukum yang timbul membuat perkara tak bisa dilanjutkan
- Berkas diperintahkan kembali ke penuntut umum dan biaya dibebankan ke negara
Ketidakpastian hukum yang timbul membuat perkara tak bisa dilanjutkan. Berkas diperintahkan kembali ke penuntut umum dan biaya dibebankan ke negara. Ketua majelis Christina Endarwati menegaskan perlawanan tim advokat diterima penuh.
Putusan Sela PN Jaktim: Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum
Sidang di PN Jakarta Timur Cakung berlangsung ringkas. Majelis yang diketuai Christina Endarwati membacakan putusan sela pada 23 Juli 2026. Surat dakwaan dengan register PDM-133/M.1.14/EOH.2/06/2026 tanggal 22 Juni 2026 dinyatakan batal demi hukum.
Pemeriksaan pokok perkara langsung dihentikan. Status Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa sebagai terdakwa di pengadilan itu berakhir untuk sementara. Hakim menekankan cacat formal menjadi alasan utama, bukan substansi tuduhan.
Nomor register dan tanggal dakwaan itu menjadi penanda objek yang digugurkan. Tanpa formalitas yang rapi, proses di muka majelis tak bisa dilanjutkan. Putusan sela ini menutup tahap pemeriksaan di PN Jaktim.
Titik Lemah Jaksa: Dua Pasal Identik di Rezim Undang-Undang Berbeda
Titik lemah penuntut terletak pada penyusunan dakwaan alternatif. Delik yang sama dipasang di KUHP lama sekaligus di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Hakim menilai langkah itu menampilkan keraguan memilih pasal.
Ketidakpastian hukum langsung muncul bagi terdakwa. Asas lex mitior menghendaki penerapan hukum yang lebih ringan. Asas lex posterior derogat legi priori menegaskan undang-undang baru mengesampingkan yang lama. Dual rezim justru mengabaikan kedua asas itu.
Argumen waktu memperkuat penolakan. Pelimpahan perkara ke pengadilan sudah jauh setelah KUHP Nasional berlaku. Keraguan penuntut memilih rezim dinilai tak beralasan. Optimaise News mencatat dual rezim menjadi fatal justru karena masa transisi sudah lewat lama.
Ketika hukum baru sudah berlaku penuh, penuntut wajib memilih satu landasan. Memuat dua pasal identik di rezim berbeda hanya membuka celah cacat formal. Majelis menolak cara penyusunan seperti itu.
Amar Lengkap: Berkas Kembali ke Penuntut, Biaya ke Negara
Amar putusan memerintahkan berkas perkara dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Biaya perkara dibebankan kepada negara. Tidak ada kewajiban biaya yang dibebankan kepada terdakwa.
Dengan amar tersebut, proses di PN Jaktim berhenti total. Dr Tifa tak lagi menghadapi pemeriksaan di pengadilan ini. Jaksa masih punya ruang menyusun dakwaan baru jika ingin melanjutkan penuntutan.
Pengembalian berkas memberi waktu penuntut memperbaiki formalitas. Namun perbaikan harus cermat agar tak terulang dual rezim. Amar ini menegaskan batasan kewenangan penuntut di muka majelis.
Konteks Perkara: Tudingan Fitnah terkait Ijazah Presiden ke-7
Perkara berawal dari tudingan fitnah atau pencemaran nama baik. Isu yang diangkat menyangkut keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dr Tifa terlibat dalam pembahasan publik seputar autentikasi dokumen tersebut.
Latar unggahan media sosial dan keterangan saksi menjadi pemicu laporan. Namun majelis memutuskan fokus pada formalitas dakwaan saja. Substansi tuduhan tak dibahas karena surat dakwaan sudah digugurkan lebih dulu.
Kaitan dengan proses hukum lain seputar isu yang sama sempat muncul di ruang publik. Majelis tetap membatasi diri pada cacat formal yang diajukan dalam eksepsi. Keputusan itu menjaga batasan yudisial yang jelas.
Apa Arti Putusan Ini bagi Kelanjutan Penuntutan
Batal demi hukum berbeda dengan putusan bebas. Batal berarti surat dakwaan cacat formil sehingga pemeriksaan dihentikan. Bebas berarti terdakwa tidak terbukti bersalah setelah pemeriksaan penuh di muka majelis.
Jaksa dapat menyusun dakwaan baru dengan satu rezim pasal saja. Namun harus hati-hati agar tak terulang dual rezim yang sama. Putusan ini memberi pelajaran bagi penuntutan di masa transisi KUHP.
Bagi pembaca awam, status dr Tifa saat ini bukan bebas murni. Status terdakwa di PN Jaktim dicabut sementara. Jika penuntut memperbaiki formalitas, proses bisa dibuka kembali di pengadilan yang berwenang.
FAQ singkat konsekuensi putusan sela: Apa beda batal demi hukum dengan putusan bebas? Batal menghentikan pemeriksaan karena cacat formal, sedangkan bebas membebaskan setelah pemeriksaan pokok. Bisa dituntut ulang? Ya, dengan dakwaan yang diperbaiki sesuai asas lex mitior dan lex posterior. Dampak ke perkara serupa di masa transisi KUHP? Jaksa wajib memilih satu rezim pasal saja. Dual pasal identik berisiko digugurkan hakim. Optimaise News menilai putusan ini menjadi penanda ketatnya syarat kecermatan dakwaan di era KUHP Nasional.
