Jakarta, Optimaise News – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi dr Tifa atau Tifauzia Tyassuma pada Kamis, 23 Juli 2026. Ketua majelis Christina Endarwati menerima perlawanan tim advokat. Surat dakwaan nomor PDM-133/M.1.14/EOH.2/06/2026 tanggal 22 Juni 2026 dinyatakan batal demi hukum.
Inti artikel
- Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi dr Tifa atau Tifauzia Tyassuma pada Kamis, 23 Juli 2026
- Ketua majelis Christina Endarwati menerima perlawanan tim advokat
- Surat dakwaan nomor PDM-133/M.1.14/EOH.2/06/2026 tanggal 22 Juni 2026 dinyatakan batal demi hukum
Fokus putusan sela ini terletak pada cacat formil penyusunan dakwaan. Jaksa merangkap delik yang sama lewat KUHP lama dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional sekaligus. Majelis menilai cara itu memicu ketidakpastian hukum dan memperlihatkan keraguan penuntut umum.
Amar Putusan Sela di PN Jakarta Timur
Dalam amar putusan sela, majelis tegas menerima eksepsi formil. Surat dakwaan batal demi hukum. Pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan sama sekali.
Berkas perkara dan barang bukti diperintahkan dikembalikan ke penuntut umum. Biaya perkara dibebankan kepada negara. Christina Endarwati menekankan bahwa putusan sela ini final untuk soal formil tersebut.
dr Tifa dan tim advokat meraih kemenangan prosedural di awal. Sidang di PN Jakarta Timur ditutup tanpa masuk pembuktian substansi. Para pihak menerima salinan putusan sela secara resmi.
Kenapa Dakwaan Alternatif Dinilai Cacat Formil
Dakwaan disusun alternatif dengan memuat delik identik di dua rezim hukum. Majelis menilai uraian itu melanggar syarat cermat dan jelas dalam hukum acara pidana. Terdakwa menjadi bingung rezim mana yang benar-benar diterapkan.
Penyusunan rangkap menunjukkan keraguan jaksa memilih pasal. Pelimpahan berkas terjadi jauh setelah KUHP Nasional berlaku. Seharusnya tak ada lagi keraguan pilih satu kerangka hukum.
Nomor register dan tanggal dakwaan jadi penanda waktu yang dipakai majelis. Optimaise News mencatat detail itu memperkuat penilaian kecermatan penuntut umum. Cacat formil dual rezim langsung menjatuhkan legalitas surat dakwaan.
Asas Lex Mitior dan Lex Posterior yang Dipakai Hakim
Hakim berpijak pada asas lex mitior. Asas ini mewajibkan penerapan hukum yang lebih ringan bagi terdakwa saat peraturan berubah. Lex posterior derogat legi priori juga ditegaskan. Hukum baru mengalahkan hukum lama untuk delik sejenis.
Di masa transisi KUHP, jaksa wajib tegas memilih satu rezim saja. Merangkap dual rezim untuk delik yang sama justru melanggar kepastian hukum. Implikasi teknis bagi JPU jelas: dakwaan alternatif double regime berisiko tinggi dinyatakan cacat formil.
Setelah KUHP Nasional berlaku, pelimpahan seharusnya bersih dari keraguan. Dual pasal hanya menambah kebingungan dan membuka celah eksepsi. Majelis memakai kedua asas itu sebagai kerangka penalaran utama.
Dampak Prosedural: Berkas Kembali, Biaya ke Negara
Konsekuensi putusan sela bersifat prosedural murni. Berkas dan barang bukti kembali ke penuntut umum. Itu bukan putusan bebas atas pokok perkara fitnah.
Pemeriksaan substansi dihentikan. Jaksa masih bisa menyusun dakwaan baru dengan perbaikan formil. Mereka harus menghindari ulang cacat dual rezim agar tak ditolak lagi.
Apa beda batal demi hukum dengan putusan bebas? Batal demi hukum hanya menyangkut cacat formil surat dakwaan. Putusan bebas menyangkut pokok substansi setelah pembuktian lengkap. Di sini dr Tifa belum dibebaskan atas tuduhan.
Apakah JPU bisa menyusun dakwaan baru? Ya, penuntut umum berwenang memperbaiki dan melimpahkan ulang. Syaratnya uraian harus cermat tanpa rangkap rezim hukum.
Apa arti biaya perkara dibebankan ke negara? Negara menanggung seluruh biaya sidang sela. Terdakwa tidak dibebani biaya apapun dari putusan formil ini.
Akar Perkara: Tudingan Ijazah yang Berujung Dakwaan Fitnah
Perkara berakar pada dugaan fitnah atau pencemaran nama baik. dr Tifa disebut menyinggung keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dakwaan mencakup pasal KUHP baru, KUHP lama, dan UU ITE terkait isu tersebut.
Timeline ringkas peristiwa: isu konten mencuat sepanjang 2025. Dakwaan resmi dilimpahkan 22 Juni 2026. Putusan sela dijatuhkan 23 Juli 2026 bertepatan masa berlaku penuh KUHP Nasional.
Sintesis alur bagi awam sederhana. Cacat formil dual rezim melanggar asas lex mitior dan lex posterior. Akibatnya berkas kembali ke jaksa, bukan vonis bebas substansi. Status terpisah Roy Suryo masih di tahap praperadilan.
dr Tifa kini menunggu langkah penuntut umum selanjutnya. Putusan sela ini menjadi pelajaran keras bagi JPU di era transisi KUHP. Kepastian hukum harus diutamakan sejak penyusunan dakwaan.
