Bandung, Optimaise News – Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi bersama Wakil Ketua I Toni Wijaya dan Wakil Ketua III Rieke Suryaningsih memimpin FGD Mitigasi Risiko Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan RSUD Kota Bandung di Hotel Shakti Bandung, Kamis 23 Juli. Hadir pula pimpinan serta anggota Pansus 17 dan jajaran perangkat daerah untuk merinci tiga kelompok ancaman utama: administrasi-hukum, teknis-kualitas, serta keterlambatan pengerjaan berujung biaya yang membengkak.
Inti artikel
- Forum ini digelar agar proyek fasilitas publik tidak terjebak temuan audit atau gangguan pelayanan
- Optimaise News mencatat fokus ini sebagai upaya menjaga proyek tetap berjalan sesuai jadwal dan anggaran
- Kelompok administrasi-hukum meliputi seluruh rantai dari perencanaan, pengadaan, proses lelang, sampai penyusunan kontrak multi tahun
Forum ini digelar agar proyek fasilitas publik tidak terjebak temuan audit atau gangguan pelayanan. Toni Wijaya menekankan agar hasil FGD berupa matriks pemetaan-mitigasi, pembagian peran jelas, langkah antisipasi, dan mekanisme penyelesaian kendala, bukan sekadar obrolan konsep. Optimaise News mencatat fokus ini sebagai upaya menjaga proyek tetap berjalan sesuai jadwal dan anggaran.
Tiga Kluster Ancaman yang Dibedah di Hotel Shakti
Kelompok administrasi-hukum meliputi seluruh rantai dari perencanaan, pengadaan, proses lelang, sampai penyusunan kontrak multi tahun. Tujuannya agar dokumen kuat dan minim risiko temuan auditor. Peserta FGD membahas cara memastikan kepastian hukum sejak awal agar pelaksanaan tidak goyah di tengah jalan.
Risiko teknis-kualitas menitikberatkan mutu bangunan, kepatuhan spesifikasi, dampak lingkungan, serta standar keselamatan bagi fasilitas yang dipakai warga. Para peserta menyepakati bahwa bangunan RSUD dan kantor inspektorat harus aman dari cacat konstruksi yang merugikan pengguna di kemudian hari.
Kluster ketiga menyoroti jadwal yang meleset dan biaya yang melonjak. Forum mendorong deteksi dini agar setiap keterlambatan segera ditangani tanpa menumpuk biaya tambahan. Pendekatan ini diharapkan memberi kejelasan bagi pelaksana lapangan.
Toni Wijaya Desak Matriks Konkret Bukan Sekadar Wacana
Wakil Ketua I Toni Wijaya menuntut FGD menghasilkan matriks yang memetakan setiap ancaman beserta cara mengatasinya. Ia juga meminta pembagian peran antarinstitusi, daftar langkah pencegahan, dan jalur penyelesaian ketika kendala muncul. Menurutnya, forum lanjutan tidak boleh berhenti hanya di ranah teori.
Inspektorat Daerah digadang menjadi sistem peringatan dini yang menjaga tata kelola transparan dan akuntabel. Keberadaan mereka diharapkan mampu menangkap sinyal bahaya sebelum masalah membesar. Di sisi lain, Dinas Kesehatan diminta menyusun skenario masa peralihan agar kegiatan bangun RSUD tidak mengganggu layanan kesehatan masyarakat.
DPRD menegaskan peran penganggaran dan pengawasan agar seluruh pekerjaan selesai sesuai waktu, kualitas, dan plafon dana. Koordinasi lintas lembaga digarisbawahi sebagai kunci agar tidak ada tumpang tindih wewenang yang memperlambat realisasi.
Skenario Transisi Layanan Kesehatan Saat Konstruksi Berjalan
Dinas Kesehatan Kota Bandung mendapat mandat merancang skenario agar operasi RSUD sementara atau alternatif tetap optimal selama pekerjaan fisik berlangsung. Tujuannya mencegah antrian membludak atau penurunan mutu layanan yang langsung dirasakan warga. Opsi ini dibahas bersama agar tidak muncul kejutan di lapangan.
Peserta forum menekankan pentingnya komunikasi berjenjang antara dewan, perangkat daerah, dan pelaksana teknis. Setiap pihak diharapkan memahami peran masing-masing sehingga keputusan cepat diambil bila risiko muncul. Pendekatan proaktif ini dinilai lebih murah dibanding menunggu krisis.
Dengan peta risiko yang rapi, proyek diharapkan memberi manfaat langsung bagi warga Bandung tanpa mengorbankan kualitas. FGD menjadi titik awal penyusunan dokumen bersama yang bisa diuji dan diperbarui seiring kemajuan lapangan.
