Jakarta, Optimaise News – Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei nasional 27 Juli, 3 Agustus 2026: 63 persen publik menyatakan puas atau sangat puas atas kinerja Presiden Prabowo Subianto, sementara ketidakpuasan total menyentuh 35 persen. Rinciannya 57 persen puas dan 6 persen sangat puas; di sisi lain 30 persen tidak puas, 5 persen sangat tidak puas, dan 2 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Inti artikel
- Survei memotret pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka lewat 1.200 responden
- Total persepsi positif 63 persen tetap mayoritas, tetapi akumulasi ketidakpuasan 35 persen menjadi penanda yang tak boleh diabaikan
- Ia menegaskan tingkat kepuasan berada dalam situasi stabil dan masih didominasi penilaian positif dibanding yang negatif
Faktor yang paling sering disebut sebagai pendorong persepsi positif adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 15,7 persen, disusul penilaian bahwa Presiden aktif memberantas korupsi (12,5 persen). Berdasarkan sumber yang dihimpun Optimaise News, angka ini dibaca sebagai zona relatif stabil, meski ada catatan penurunan dibanding periode survei sebelumnya.
Rincian angka kepuasan vs ketidakpuasan dari 1.200 responden
Survei memotret pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka lewat 1.200 responden. Total persepsi positif 63 persen tetap mayoritas, tetapi akumulasi ketidakpuasan 35 persen menjadi penanda yang tak boleh diabaikan.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai kondisi itu indikasi mayoritas masyarakat masih melihat pemerintah bekerja di koridor yang benar. Ia menegaskan tingkat kepuasan berada dalam situasi stabil dan masih didominasi penilaian positif dibanding yang negatif.
“Tingkat kepuasan pada pemerintah berada situasi stabil, masih didominasi tingkat kepuasan dibanding yang tidak, ini indikasi jika mayoritas masyarakat masih melihat upaya pemerintah bekerja dalam koridor yang benar,” kata Dedi Kurnia Syah dalam keterangannya.
Enam faktor utama yang mendorong persepsi positif publik
IPO memetakan alasan di balik skor positif. Program MBG menempati urutan teratas (15,7 persen). Berikutnya, 12,5 persen responden menyinggung pemberantasan korupsi, lalu 11 persen menyebut bantuan sosial.
Sebanyak 7,2 persen menilai program kerja memberi manfaat yang dirasakan langsung. Karakter kepemimpinan yang tegas dan tidak pandang bulu diapresiasi 5,8 persen. Di bawahnya, 4 persen menilai kemampuan menghadapi krisis, 3,8 persen menyebut kondisi ekonomi lebih baik, dan 3,5 persen menyoroti kepedulian terhadap rakyat.
Menurut Dedi, publik cenderung menilai berdasarkan kebijakan yang dampaknya terasa di keseharian. “Meskipun ada beberapa faktor yang menjadi catatan, tetapi secara umum Presiden PrabowoSubianto masih dianggap bekerja dengan baik,” jelasnya. Di ruang kebijakan, sidang kabinet paripurna juga menyinggung kelanjutan MBG, pembangunan rumah subsidi, perluasan lahan pertanian, dan inisiatif strategis lain yang selaras dengan driver survei tersebut.
Metodologi survei IPO dan margin error
Riset digelar 27 Juli hingga 3 Agustus 2026. Responden dipilih lewat multistage random sampling di skala nasional.
Tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar ±2,9 persen. Kerangka ini menjadi acuan membaca rentang angka 63 persen versus 35 persen tanpa menafsirkan fluktuasi kecil di luar batas statistik tersebut.
Klaim prestasi infrastruktur desa sebagai konteks kerja nyata
Di luar angka polling, Prabowo menekankan prestasi yang menurutnya langsung dirasakan warga. Pada acara peluncuran dan bedah buku karya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jumat 7 Agustus 2026, ia mencontohkan ribuan jembatan desa.
“Prestasi-prestasi kita riil, sekian ribu jembatan yang kita bangun, jembatan yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat teriak dan melalui teknologi, kita segera tangkap, kita segera tanggap, kita bereaksi,” ujar Prabowo. Ia menambahkan hari itu sudah mendekati 2.500 jembatan di desa-desa, yang menurutnya jarang diingat elite.
Ia juga mengaitkan dana desa yang sudah berjalan 10 tahun, Rp 1 miliar per desa per tahun, sebagai buffer infrastruktur. Biaya jembatan desa disebut berkisar rata-rata Rp 400 juta hingga Rp 800 juta, atau Rp 2 miliar, Rp 3 miliar untuk yang besar. Optimaise News mencatat sintesis ini sebagai jembatan antara skor survei dan klaim kerja lapangan yang menyentuh desa.
Peringatan IPO soal sektor yang masih dikritik
Meski kepuasan mendominasi, IPO mengingatkan pemerintah agar tidak berpuas diri. Angka 35 persen ketidakpuasan tetap menjadi sinyal evaluasi di sektor yang memicu kritik warga.
Dedi menekankan konsistensi eksekusi program prioritas, perbaikan pelayanan publik, dan tata kelola birokrasi sebagai kunci menjaga kepercayaan. Catatan lain dari diskusi survei: penurunan dibanding periode sebelumnya tetap diperhatikan, meskipun 63 persen masih terbilang tinggi dan dominan.
