Surabaya, Optimaise News – Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian Yang Layak secara tegas memisahkan zona hunian murni dari usaha kos-kosan skala besar. Aturan yang diundangkan 31 Maret 2026 ini memberi pijakan hukum jelas bagi warga yang menolak alih fungsi lahan perumahan.
Inti artikel
- Aturan yang diundangkan 31 Maret 2026 ini memberi pijakan hukum jelas bagi warga yang menolak alih fungsi lahan perumahan
- Warga RW 11 Perumahan Dharmahusada Permai Blok V, Kelurahan Mulyorejo, Surabaya, menolak rencana pembangunan kos-kosan di lingkungannya
- Penolakan itu muncul Juli 2026 sebagai ujian kepatuhan pertama di kawasan padat mahasiswa
Warga RW 11 Perumahan Dharmahusada Permai Blok V, Kelurahan Mulyorejo, Surabaya, menolak rencana pembangunan kos-kosan di lingkungannya. Penolakan itu muncul Juli 2026 sebagai ujian kepatuhan pertama di kawasan padat mahasiswa. Optimaise News merangkum landasan hukum, definisi, kriteria teknis, dan daftar risiko yang jadi senjata warga.
Apa yang Dilarang Perda Hunian Layak di Zona Perumahan
Pasal 11 ayat 3 melarang peruntukan zona perumahan sebagai lokasi usaha kos-kosan skala besar. Larangan ini menjaga karakter hunian tenang agar tidak berubah menjadi kawasan komersial intensif.
Perda baru berusia empat bulan saat penolakan warga muncul. Momentum Juli 2026 itu jadi tes nyata apakah pengembang dan dinas menghormati pemisahan zona yang sudah ditetapkan.
Bagi warga perumahan lain di ring kampus, pasal ini memberi alat sederhana. Cek dulu status zona sebelum rencana sewa besar disetujui.
Rumah Kos vs Kos-kosan: Batas Legal yang Dipakai Warga
Pasal 1 membedakan dua istilah dengan tegas. Rumah kos adalah tempat tinggal utama di mana pemilik menyewakan sebagian kamar saja. Kos-kosan adalah bangunan komersial yang banyak kamarnya disewakan seluruhnya sebagai usaha.
Di luar zona perumahan, usaha kos dibatasi maksimal 300 meter persegi luas lantai. Parkir internal wajib tersedia. Penghuni harus sejenis kelamin atau keluarga. Sewa harian dilarang keras.
Kriteria teknis itu bisa dipakai sebagai checklist praktis. Warga perumahan dekat Unair atau ITS cukup hitung luas lantai, cek parkir, dan tanya pola sewa sebelum beraksi.
Mengapa Blok V Dianggap Rentan Jika Jadi Usaha Sewa Besar
Blok V Dharmahusada Permai berada di lokasi strategis. Jaraknya dekat Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Galaxy Mall. Permintaan sewa dari mahasiswa dan pekerja muda sangat tinggi.
Tekanan alih fungsi di ring kampus berbenturan langsung dengan perlindungan zona hunian tenang. Warga khawatir ketenangan yang dijanjikan Perda justru hilang bila usaha sewa besar masuk.
Sintesis ini memberi konteks khusus bagi warga perumahan dekat kampus. Mereka bisa membaca Perda 4/2026 sebagai perisai saat rencana kos-kosan muncul di lingkungan mereka.
Daftar Risiko yang Diangkat Kuasa Hukum Warga
Kuasa hukum Jozua Poli mengangkat sejumlah risiko infrastruktur dan sosial. Lonjakan volume sampah rumah tangga membebani pengelolaan lingkungan. Jalan lingkungan rawan macet karena kendaraan bertambah.
Krisis parkir membuat mobil dan motor menempel di bahu jalan. Pendataan penghuni pendatang dinilai lemah dan berpotensi mengganggu keamanan sosial.
Daftar risiko ini dilengkapi definisi hukum, larangan zona, dan kriteria teknis 300 meter persegi. Pembaca mendapat satu paket panduan ringkas yang sebelumnya tercecer di berbagai laporan.
Seruan Kepatuhan ke Pengembang dan Dinas Kota
Jozua Poli meminta pengembang dan dinas terkait di Pemerintah Kota Surabaya menghormati Perda. Kepatuhan itu demi kepastian hukum sekaligus menjaga kenyamanan warga setempat.
Warga juga memasang spanduk penolakan di gapura dan titik strategis sebagai tanda tegas. Langkah itu memperkuat pesan bahwa zona hunian harus tetap dilindungi.
Bagi warga perumahan lain, seruan ini jadi contoh. Pakai Perda sebagai senjata hukum, susun daftar risiko, lalu desak dinas untuk konsisten.
