Konsumen layanan data seluler di Indonesia memperoleh kepastian baru soal sisa kuota internet yang sering hangus. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi nomor 273/PUU-XXIII/2025 pada 23 Juli 2026. Putusan itu melindungi kuota yang sudah dibayar agar tetap bisa dipakai.
Inti artikel
- Konsumen layanan data seluler di Indonesia memperoleh kepastian baru soal sisa kuota internet yang sering hangus
- Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi nomor 273/PUU-XXIII/2025 pada 23 Juli 2026
- Putusan itu melindungi kuota yang sudah dibayar agar tetap bisa dipakai
Tiga warga membawa perkara ini ke MK. Mereka adalah pengemudi ojek online Didi Supandi, pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari, dan dosen sekaligus advokat Rega Felix. Keberhasilan sebagian ini memberi angin segar setelah upaya serupa sebelumnya berulang kali gagal.
MK Beri Angin Segar Perkara Sisa Kuota Internet
Mahkamah menilai ketentuan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka (2) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tidak sejalan secara bersyarat dengan UUD 1945. Sisa kuota yang sudah dibeli harus tetap aktif dan dapat dimanfaatkan hingga ludes. Tidak ada pungutan tambahan yang boleh dikenakan kepada pengguna.
Konsumen terlindungi dari beban biaya atas nama memperpanjang masa aktif ataupun alasan lain. Penyelenggara telekomunikasi diwajibkan menawarkan pilihan layanan supaya kuota tersisa milik pelanggan tetap dapat dimanfaatkan. Tarif mengacu pada formula resmi yang ditetapkan pemerintah pusat.
Putusan ini mengubah praktik bisnis data seluler yang selama ini memaksa pembaruan paket. Pengguna tidak lagi kehilangan sisa data hanya karena masa aktif berakhir. Operator harus menyesuaikan platform dan skema layanan mereka.
Latar Belakang Perkara Sisa Kuota Internet Hangus
Praktik kuota internet hangus telah lama menjadi keluhan publik di Indonesia. Banyak orang membeli paket besar tapi tidak sempat menghabiskan seluruh data sebelum tanggal kedaluwarsa tiba. Situasi itu merugikan khususnya pekerja yang bergantung pada koneksi untuk mencari nafkah.
Didi Supandi mengandalkan kuota harian untuk menerima order ojek online. Wahyu Triana Sari membutuhkan data stabil agar toko kuliner daringnya tetap berjalan. Rega Felix menambahkan perspektif hukum sebagai dosen dan advokat yang melihat potensi pelanggaran hak konsumen.
MK sebelumnya setidaknya menolak empat perkara sejenis soal kuota yang kedaluwarsa. Gugatan kali ini berbeda karena melibatkan pemohon dari latar belakang yang beragam dan argumentasi yang lebih matang. Hasilnya, Mahkamah memberi angin segar perkara sisa kuota internet hangus.
Implikasi bagi Operator dan Pengguna Sehari-hari
Bagi konsumen, sisa kuota internet kini punya jaminan hukum untuk tetap dipakai. Mereka bisa menunda pembelian paket baru tanpa takut data tersisa hilang. Hal ini menghemat pengeluaran rutin terutama bagi rumah tangga dan pekerja informal.
Operator telekomunikasi harus menyediakan opsi layanan yang mematuhi putusan. Sistem mereka perlu diganti agar tidak memaksa hangus otomatis. Formula tarif dari pusat menjadi rujukan agar tidak ada biaya siluman.
Optimaise News mencatat putusan ini sebagai langkah maju perlindungan konsumen digital. Implementasi penuh masih bergantung pada tindak lanjut pemerintah dan pengawasan lembaga terkait. Masyarakat diimbau memantau kebijakan operator pasca putusan agar hak mereka terpenuhi.
Dengan demikian, perkara sisa kuota yang digugat ketiga warga tersebut menghasilkan aturan lebih adil. Kuota internet hangus tidak lagi menjadi norma tanpa batas. Hak konsumen atas data yang sudah dibayar kini lebih kuat.
