Surabaya, Optimaise News – Pola pungutan berlapis di fasilitas SWK gratis milik Pemkot Surabaya muncul lagi di Kalijudan. Aduan warga lewat kanal Lapor ke Cak Eri Bongkar Dugaan Pungli SWK mengungkap calon pedagang diminta uang muka Rp100 ribu plus sekitar Rp5,1 juta untuk sewa enam bulan.
Inti artikel
- Pola pungutan berlapis di fasilitas SWK gratis milik Pemkot Surabaya muncul lagi di Kalijudan
- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi langsung menindaklanjuti
- Skema itu dibatalkan total, dana dikembalikan, dan ia sidak ke lokasi agar tarikan serupa tak terulang di tempat lain
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi langsung menindaklanjuti. Skema itu dibatalkan total, dana dikembalikan, dan ia sidak ke lokasi agar tarikan serupa tak terulang di tempat lain.
Skema Biaya yang Dikenakan Calon Pedagang SWK
Calon pedagang di SWK Kalijudan mendapat tawaran yang tampak resmi. Mereka diminta setor Rp100 ribu dulu sebagai uang muka. Sisanya sekitar Rp5,1 juta digabung untuk masa sewa enam bulan ke depan.
Modusnya berlapis. Pihak yang mengaku sudah menyewa lahan menunjuk pengelola. Pengelola itulah yang lalu menarik biaya dari calon pedagang. Padahal lokasi tersebut adalah aset Pemkot yang disediakan gratis untuk penataan PKL.
Setelah aduan masuk, kelurahan dan kecamatan bergerak cepat. Uang muka Rp100 ribu sudah dikembalikan. Skema sewa enam bulan itu dibatalkan sepenuhnya.
Langkah Lurah hingga Laporan ke Inspektorat
Lurah Kalijudan Siti Nurul Hanifah tak diam. Ia memanggil pihak terkait begitu aduan beredar. Proses formal lalu dilanjutkan ke tingkat kecamatan.
Laporan resmi diajukan ke Inspektorat. Alur ini memastikan ada jejak tertulis sebelum dana dikembalikan. Wali Kota Eri Cahyadi kemudian sidak langsung ke SWK Kalijudan.
Kunjungan itu untuk memastikan tak ada lagi tarikan berlapis. Ia menegaskan agar praktik jual beli stan dihentikan total. Timeline ringkasnya: aduan warga, tindakan kelurahan, laporan Inspektorat, pengembalian uang, baru sidak wali kota.
Mengapa Lurah Kalijudan Lolos dari Sanksi
Lurah Siti Nurul Hanifah tidak mendapat sanksi. Alasan utamanya ia sudah proaktif. Ia memanggil pihak terkait dan melapor ke Inspektorat sebelum kasus membesar.
Perbedaannya mencolok dengan kasus sebelumnya di Tambak Wedi. Di sana Lurah dicopot dan dimutasi karena dianggap lambat merespons. Di Kalijudan, kecepatan tindakan justru menjadi penolong.
Eri menilai respons cepat itu sudah cukup. Ia lebih fokus memastikan aset Pemkot kembali ke fungsi semula. Sanksi baru akan diberikan jika kelalaian terbukti berulang.
Aturan Resmi: SWK Gratis, Hanya Biaya Operasional
Aturan Pemkot jelas. SWK disediakan gratis untuk penataan pedagang kaki lima. Tidak ada sewa lahan atau stan yang boleh dipungut dari pedagang.
Yang boleh ditanggung bersama hanya biaya operasional. Listrik, air, dan kebersihan dilunasi secara gotong royong. Inilah beda tegas antara sewa ilegal dan iuran sah.
Pihak mana pun yang menarik di luar itu melanggar. Pedagang punya hak menolak dan melapor. Optimaise News menekankan agar warga paham batasan ini agar tak terjerat skema berlapis lagi.
Dorongan Inovasi agar SWK Jadi Ruang Publik Anak Muda
Eri Cahyadi tak berhenti di penindakan. Ia meminta Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan membuat konsep baru. SWK harus menarik generasi muda, bukan hanya tempat jualan biasa.
Inovasi tampilan dan desain digalakkan. Ruang publik yang nyaman diharapkan jadi tempat nongkrong sekaligus berjualan. Langkah ini agar aset kota lebih hidup dan produktif.
STOP PUNGLI! Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turun langsung agar pola berulang dari Tambak Wedi ke Kalijudan benar-benar putus. Pengawasan ketat dan laporan warga menjadi kunci.
