Surabaya, Optimaise News – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan penempatan di Sentra Wisata Kuliner Kalijudan bebas biaya masuk. Ia melarang sewa berlapis yang membebani calon pedagang setelah aduan hotline mengungkap dugaan pungli.
Inti artikel
- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan penempatan di Sentra Wisata Kuliner Kalijudan bebas biaya masuk
- Ia melarang sewa berlapis yang membebani calon pedagang setelah aduan hotline mengungkap dugaan pungli
- Uang muka Rp100.000 dikembalikan total sebagai bukti respons cepat
Uang muka Rp100.000 dikembalikan total sebagai bukti respons cepat. Kunjungan langsung ke lokasi yang sudah dibangun tapi belum dioperasikan memperkuat penegasan itu.
Uang Muka Calon Pedagang Dikembalikan Total
Aduan masyarakat lewat hotline Lapor Cak Eri membuka dugaan pungli di SWK Kalijudan. Calon pedagang mengaku diminta uang muka Rp100.000 sebelum menempati lapak.
Lurah setempat segera memanggil pihak terkait. Ia turun ke lapangan dan melapor ke dinas.
Wali Kota Eri lalu mendatangi lokasi. Ia memastikan seluruh uang muka sudah kembali ke tangan calon pedagang.
Timeline ringkasnya jelas: aduan masuk, tindak lanjut kelurahan dan kecamatan, kunjungan wali kota, lalu pengembalian uang. Optimaise News mencatat alur ini sebagai contoh respons pemerintah yang terukur.
Rencana Biaya Jutaan Rupiah dan Larangan Sewa Berlapis
Selain uang muka, calon pedagang mengaku akan dikenai sekitar Rp5 juta untuk menempati lapak sewa. Angka itu dinilai jauh di atas kemampuan dan tidak sesuai aturan.
Eri melarang keras sewa berlapis. Skema semacam itu membuat biaya pedagang membengkak sebelum usaha berjalan.
SWK Kalijudan sudah selesai dibangun namun belum difungsikan. Kondisi rentan itu membuka celah praktik tidak sah sebelum operasional resmi.
Panduan praktis bagi pedagang sederhana. Masuk SWK tidak boleh dipungut biaya apapun. Uang muka, iuran masuk, atau sewa berlapis dilarang.
Yang wajar hanya patungan operasional harian bersama, seperti listrik atau kebersihan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berwenang menempatkan PKL ke SWK. Mereka yang mengatur skema resmi agar tak ada pihak ketiga memungut ilegal.
Mengapa Lurah Kalijudan Tidak Dikenai Sanksi
Lurah Kalijudan tidak dikenai sanksi. Ia sudah memanggil pihak terkait, turun ke lapangan, dan melapor ke dinas terkait.
Langkah proaktif itu dinilai memenuhi standar akuntabilitas. Eri menghargai respons cepat yang mencegah masalah berlarut.
Kerangka keseluruhan kini semakin jelas. SWK gratis masuk, sewa berlapis dilarang, hotline aktif, plus standar tanggung jawab lurah dan camat.
Ancaman Pemberhentian untuk Aparat yang Menutupi Pungli
Eri mengancam akan memberhentikan lurah atau camat yang tahu ada pungli tapi menyangkal. Mereka yang diam dan tidak bertindak juga diancam sanksi sama.
Standar tegas ini menutup celah impunitas. Aparat tak boleh menutup-nutupi atau berpura-pura tidak tahu.
Kasus ini jadi peringatan. Siapa pun yang berada di rantai penempatan SWK harus jujur dan cepat bertindak.
Ajakan Warga: Hotline Jadi Senjata Lawan Pungli
Warga diajak berani melapor lewat hotline Lapor Cak Eri. Kasus “Lapor Cak Eri” Bongkar Dugaan Pungli SWK Kalijudan membuktikan saluran itu efektif dan mudah diingat.
Hotline menjadi senjata praktis melawan pungli. Jangan ragu sampaikan aduan lengkap agar pemerintah bisa menindak.
Dengan laporan aktif, pedagang terlindungi dari biaya ilegal. SWK tetap jadi fasilitas publik yang adil dan terjangkau.
Optimaise News menggarisbawahi bahwa partisipasi warga memperpendek rantai masalah. Dari aduan hingga pengembalian uang, semuanya bergerak lebih cepat.
Tanya Jawab: Biaya SWK dan Cara Lapor Pungli
Apakah masuk SWK Kalijudan dikenai biaya?
Tidak. Wali Kota Eri menegaskan masuk SWK tanpa biaya sewa atau uang muka. Hanya patungan operasional harian yang wajar diperbolehkan.
Bagaimana cara melapor dugaan pungli di SWK?
Gunakan hotline Lapor Cak Eri. Aduan di kasus Kalijudan berhasil memicu pengembalian uang muka dan larangan sewa berlapis.
Apa peran Dinas Koperasi UKM?
Dinas itu berwenang menempatkan PKL ke SWK. Mereka memastikan skema resmi agar tidak ada pungutan di luar aturan.
