Jakarta, Optimaise News – Pramono Anung selaku Gubernur DKI merespons ambruknya bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 di Jakarta Selatan dengan memerintahkan evaluasi menyeluruh kondisi gedung sekolah di seluruh ibu kota. Langkah itu diumumkan setelah ia meninjau lokasi pada Jumat, 24 Juli 2026, menyusul video kejadian yang ramai dibahas warga di jejaring sosial.
Inti artikel
- Ia mengakui baru mengetahui persoalan tersebut, menyampaikan permintaan maaf, dan menekankan tidak akan menutupi temuan di lapangan
- Kunjungan Pramono ke sekolah di Jakarta Selatan menjadi titik balik penanganan
- Ia melihat sendiri kerusakan yang memicu perhatian publik dan menilai penanganan sebelumnya tidak cukup tegas
Kepala daerah setempat menugaskan dua gugus kerja paralel: satu menelusuri kelalaian, satu lagi mendata kondisi fisik fasilitas pendidikan se-Jakarta. Ia mengakui baru mengetahui persoalan tersebut, menyampaikan permintaan maaf, dan menekankan tidak akan menutupi temuan di lapangan.
Tinjauan Langsung di SDN Kebayoran Lama Selatan 09
Kunjungan Pramono ke sekolah di Jakarta Selatan menjadi titik balik penanganan. Ia melihat sendiri kerusakan yang memicu perhatian publik dan menilai penanganan sebelumnya tidak cukup tegas. Kejadian viral itu memaksa pemerintah daerah menata ulang cara memantau fasilitas pendidikan.
Di hadapan jajaran, Pramono menekankan kejujuran data lapangan. Ia menolak praktik menutupi kerusakan demi citra, sekaligus meminta perbaikan yang terukur agar kegiatan belajar tidak terganggu lebih lama. Optimaise News mencatat sikap terbuka itu sebagai sinyal prioritas keselamatan siswa.
Ia juga menyinggung sejarah konstruksi. Kerangka bangunan yang dinilai tidak disiapkan secara proper pada 2011 disebut sebagai pelajaran yang tidak boleh diulang. Standar teknis ke depan harus lebih ketat dari awal perencanaan hingga serah terima.
Dua Gugus Kerja: Penelusuran dan Pendataan Se-Jakarta
Instruksi gubernur mencakup pembentukan unit investigasi yang menelusuri siapa yang patut dimintai pertanggungjawaban terkait keadaan riil gedung sekolah. Unit ini ditugaskan mengurai rantai pengawasan, pengadaan, hingga pemeliharaan yang mungkin longgar selama bertahun-tahun.
Paralel dengan itu, tim inventarisasi bertugas memetakan kondisi bangunan sekolah di seluruh wilayah DKI. Pendataan ini dimaksudkan agar pemda punya peta risiko yang jujur, bukan hanya reaktif saat ada video ambruk beredar. Hasil inventarisasi akan menjadi dasar prioritas perbaikan.
Kedua gugus kerja diharapkan bekerja cepat tanpa saling tumpang tindih. Investigasi fokus pada akuntabilitas, sementara inventarisasi fokus pada fakta teknis di lapangan. Kombinasi itu dirancang agar evaluasi tidak berhenti di wacana.
Disdik sebagai Pemakai, Bukan Pengawas Konstruksi
Pramono menegaskan posisi Dinas Pendidikan sebagai pengguna fasilitas, bukan pengawas konstruksi. Membangun gedung, katanya, bukan tugas pokok utama Disdik. Karena itu, model pengawasan ke depan diubah agar lebih multipihak.
Pengawasan pembangunan sekolah akan melibatkan Dinas Citata bersama dinas teknis terkait, tidak lagi bergantung pada satu instansi saja. Pembagian peran ini diharapkan menutup celah yang selama ini membuat kerusakan menumpuk tanpa deteksi dini. Disdik tetap fokus pada layanan pendidikan, sementara aspek sipil dan tata ruang ditangani unit yang punya kompetensi konstruksi.
Perubahan skim pengawasan itu juga merespons kritik publik soal lambatnya perbaikan. Dengan melibatkan lebih dari satu dinas, rantai tanggung jawab menjadi lebih jelas saat ada temuan retak, atap lemah, atau kerangka yang tidak sesuai standar.
Narasi Publik Dua Tahun Atap Sekolah Ambruk, Pramono Anung Janji
Di ruang digital, isu yang beredar dengan frasa Dua Tahun Atap Sekolah Ambruk, Pramono Anung Janji kian menguat setelah video SDN Kebayoran Lama Selatan 09 menyebar. Narasi itu membingkai kekecewaan warga soal fasilitas yang lama tidak tuntas diperbaiki, sekaligus menuntut komitmen konkret dari kepala daerah.
Langkah evaluasi se-Jakarta dan peninjauan langsung menjadi jawaban atas tekanan tersebut. Pramono memilih membuka persoalan alih-alih menepisnya, lalu merancang mekanisme baru agar kasus serupa tidak berulang. Optimaise News menilai pendekatan itu menggeser fokus dari sekadar janji ke perangkat kerja yang terukur.
Meski demikian, efektivitas kebijakan tetap bergantung pada kecepatan data inventarisasi dan ketegasan hasil investigasi. Publik akan menilai apakah temuan lapangan benar-benar ditindaklanjuti dengan perbaikan dan sanksi bila ada kelalaian.
