Malang, Optimaise News – Pemerintah Kota Malang menutup celah pengecualian sound horeg di seluruh rangkaian HUT RI ke-81. Wali Kota Wahyu Hidayat menegaskan larangan ini tetap berlaku total. Keputusan itu diambil setelah masih muncul pelanggaran di sejumlah lokasi.
Inti artikel
- Pemerintah Kota Malang menutup celah pengecualian sound horeg di seluruh rangkaian HUT RI ke-81
- Wali Kota Wahyu Hidayat menegaskan larangan ini tetap berlaku total
- Keputusan itu diambil setelah masih muncul pelanggaran di sejumlah lokasi
Rantai pengawasan kini diperketat dari lurah hingga Polresta Malang Kota. Tujuannya menjaga agar perayaan kemerdekaan tetap meriah sekaligus kondusif bagi semua warga.
Larangan Tanpa Pengecualian untuk Pawai, Karnaval, hingga Bersih Desa
Wahyu Hidayat pastikan sound horeg dilarang keras di pawai budaya, karnaval, dan kegiatan bersih desa. Cakupan ini mencakup seluruh bentuk perayaan Agustusan di wilayah Kota Malang. Tidak ada celah untuk izin khusus sama sekali.
Standar yang diizinkan hanyalah penggunaan audio sesuai kewajaran. Batas kewajaran itu menjadi acuan agar suasana tetap hidup tanpa menimbulkan keluhan warga sekitar. Panitia diminta mematuhi agar acara berjalan lancar.
Kebijakan ini berlaku merata. Setiap penyelenggara wajib menyesuaikan peralatan audio mereka dengan aturan yang sudah ditetapkan.
Pelanggaran Masih Muncul, Lurah Diminta Aktif Mengingatkan Warga
Meskipun aturan sudah lama ada, pelanggaran masih ditemukan di kegiatan umum. Salah satu contohnya terjadi di Kelurahan Tunggulwulung. Kejadian itu menjadi perhatian serius bagi jajaran pemerintah kota.
Oleh karena itu seluruh lurah dan perangkat wilayah diminta aktif mengingatkan warga. Mereka harus terus menyampaikan pesan larangan di tingkat RT hingga RW. Sosialisasi ini penting agar tidak ada yang ketinggalan informasi.
Instruksi eksplisit kepada lurah menutup celah di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Warga diharapkan sudah memahami larangan sebelum mempersiapkan acara.
Satpol PP Mulai dari Edukasi Persuasif, Polresta Pegangan Penindakan
Satpol PP memperketat pemantauan lapangan melalui koordinasi lintas instansi. Langkah awal mereka selalu edukasi persuasif kepada panitia dan warga yang terlibat. Pendekatan ini diutamakan agar kesadaran tumbuh tanpa harus langsung menindak.
Kewenangan penindakan kamtibmas tetap berada di kepolisian. Jika edukasi diabaikan atau pelanggaran bersifat lintas wilayah, Satpol PP akan melapor ke Polresta Malang Kota. Di sana tindakan tegas bisa diambil sesuai aturan.
Rantai penegakan berjalan berjenjang dan utuh. Mulai dari kebijakan Pemkot, teguran melalui lurah, edukasi Satpol PP, hingga eskalasi penindakan oleh Polresta. Panitia Agustusan kini punya panduan jelas siapa yang memantau dan kapan bereskalasi.
Pemerintah Tetap Tegas Meski Ada Pendukung Sound Horeg
Ada sebagian masyarakat yang masih mendukung sound horeg. Mereka menganggapnya bagian dari kemeriahan perayaan. Namun pemerintah daerah tetap menolak membuka celah izin apa pun.
Pengakuan resmi ini tidak mengubah komitmen nol-kompromi. Perayaan HUT RI ke-81 harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh lapisan warga. Kebisingan berlebih dihindari demi kepentingan bersama.
Pendukung diminta memahami konteks kebijakan. Pemerintah daerah mengutamakan ketertiban umum di atas keinginan sebagian kelompok.
Aturan Sejak 2025 Diperkuat Jelang Perayaan Kemerdekaan
Kebijakan larangan sound horeg bukanlah aturan baru. Pemkot Malang sudah menerapkannya sejak 2025 untuk menjaga ketertiban di berbagai kegiatan. Kini aturan itu diperkuat jelang perayaan kemerdekaan.
Penguatan ini mencakup rantai pengawasan yang lebih solid dari kelurahan hingga polisi. Tujuannya menutup sisa celah yang masih dimanfaatkan sebagian pihak. Dengan begitu, pelanggaran bisa dicegah lebih dini.
Bagi penyelenggara Agustusan di Malang, aturannya sederhana dan tegas. Hindari membawa atau menyewa sound horeg. Satpol PP yang memantau langsung di lapangan. Eskalasi ke Polresta terjadi jika edukasi persuasif diabaikan.
Dengan penutupan celah ini, seluruh rangkaian HUT RI ke-81 di Kota Malang diharapkan berlangsung meriah namun tertib. Warga bisa merayakan kemerdekaan tanpa khawatir gangguan suara yang berlebihan.
