Bandung, Optimaise News – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menempatkan penerangan jalan umum sebagai beban anggaran yang tak bisa ditutup APBD sendirian. Kebutuhan program agar kota benar-benar terang dihitung sekitar Rp 350 miliar, sementara porsi APBD yang sudah masuk baru Rp 45 miliar.
Inti artikel
- Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menempatkan penerangan jalan umum sebagai beban anggaran yang tak bisa ditutup APBD sendirian
- Kebutuhan program agar kota benar-benar terang dihitung sekitar Rp 350 miliar, sementara porsi APBD yang sudah masuk baru Rp 45 miliar
- Pemkot tak lagi bertumpu hanya pada pembelian aset lampu
Dalam rangkuman Optimaise News dari sejumlah laporan, celah itu diperparah biaya rawat tahunan sekitar Rp 90 miliar. Prioritas lapangan digeser ke kolaborasi pusat-provinsi-kota, skema managed service, dan target pemasangan di koridor nasional Soekarno-Hatta pada Juli-Agustus 2026.
Skema buy the service dan command center optimalkan PJU Bandung
Pemkot tak lagi bertumpu hanya pada pembelian aset lampu. Skema managed service atau buy the service disiapkan agar operator mengelola operasional, sementara kota membelinya sebagai layanan yang bisa diawasi lewat kontrak.
Setiap titik PJU dirancang terhubung command center. Dashboard digital menandai mati, redup, atau jadwal yang meleset sehingga respons teknis lebih cepat dibanding laporan warga berantai.
Integrasi ke Automatic Traffic Control System (ATCS) disebut sebagai peluang penerangan pintar: pola lalu lintas dan status lampu bisa dibaca dalam satu ekosistem. Komitmen multiyears skema layanan digambarkan hingga 2029, dengan pembahasan rinci di jalur APBD 2027-2029 bersama DPRD.
Kolaborasi tiga pihak untuk tiang di Jalan Soekarno-Hatta
Ruas Soekarno-Hatta sepanjang sekitar 24 kilometer menjadi ujung tombak pembenahan. Status jalan nasional membuat Kementerian Perhubungan, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung wajib duduk satu meja.
Target teknis mengarah ke pemasangan dari Cibeureum hingga Cibiru pada Juli-Agustus 2026, lewat Dishub Kota Bandung, Dishub Jabar, dan Kemenhub. Optimaise News mencatat, saluran politik juga mengarah ke DPR RI dan Komisi V agar paket koridor itu tak tertahan di antrian anggaran pusat.
BUMD infrastruktur atau investasi disebut opsi pelaksana buy the service, meski Dishub kota dan provinsi masih perlu kajian kelayakan. Titik itu mengurangi risiko kota menanggung CAPEX besar di muka, sambil menjaga standar layanan.
Anggota DPRD dorong alokasi PJU lebih layak
Serius Andri Gunawan dari DPRD Kota Bandung menuntut porsi anggaran yang masuk akal plus pengawasan ketat. Banyak ruas masih gelap, sehingga warga gelisah saat berkendara malam, risiko tabrakan naik, dan celah kriminal terbuka lebih lebar.
Tekanan dewan menyelaraskan agenda Farhan: tanpa alokasi multiyears dan mitra pusat-provinsi, program Bandung Caang Baranang hanya akan jadi label. Transparansi dashboard command center diharapkan memudahkan dewan dan publik mengecek kinerja layanan, bukan hanya berapa tiang terpasang.
Target Juli-Agustus 2026 dan jadwal multiyears
Jendela Juli-Agustus 2026 menjadi ujian kredibilitas di Soekarno-Hatta. Keberhasilan di koridor padat itu akan menjadi bukti operasional sebelum gelombang multiyears 2027-2029 yang menempel pada skema buy the service.
Angka APBD tunggal Rp 45 miliar jelas tak menjembatani investasi total sekitar Rp 350 miliar. Itu sebabnya timeline multiyears digabung dengan PAD yang mendekati Rp 800 miliar: sebagian proporsi bisa dialokasikan ke infrastruktur jalan dan penerangan bila disepakati dewan.
| Pos anggaran / komponen | Nilai (perkiraan) | Catatan |
|---|---|---|
| Kebutuhan PJU kota (Bandung Caang Baranang) | Rp 350 miliar | Investasi agar kota lebih terang |
| Alokasi APBD saat ini | Rp 45 miliar | Jauh di bawah kebutuhan |
| Pemeliharaan PJU tahunan | Rp 90 miliar | Beban rutin setiap tahun |
| Penerimaan daerah (konteks alokasi) | ~Rp 800 miliar | Potensi proporsi ke infrastruktur |
| Koridor prioritas Soekarno-Hatta | ~24 km | Target Cibeureum-Cibiru Juli-Agustus 2026 |
Bagi warga, checklist sederhana bisa diikuti: cek status keluhan di kanal resmi, pantau realisasi di Soekarno-Hatta usai musim pemasangan, dan dorong dewan menjaga porsi multiyears 2027-2029 agar command center tidak mati suri setelah seremoni peresmian.
Pemeliharaan Rp 90 miliar membuat APBD tak cukup sendirian
Bahkan jika instalasi baru tertunda, biaya rawat Rp 90 miliar per tahun tetap menekan kas. Angka itu menjelaskan kenapa Farhan menekankan sinergi pusat-provinsi: APBD kota akan cepat terkuras jika hanya menambal mati-mati lampu tanpa model layanan terkelola.
Dengan buy the service, fokus bergeser ke kinerja: seberapa cepat gangguan terdeteksi, seberapa stabil jadwal nyala, dan seberapa terukur penghematan dibanding beli aset besar-besaran. PAD mendekati Rp 800 miliar memberi ruang politik anggaran, tetapi prioritas harus disepakati agar porsi PJU tidak kalah dengan belanja rutin lain.
