DPRD Gelar FGD Mitigasi Risiko Proyek RSUD dan Inspektorat
Bandung, Optimaise News – DPRD Kota Bandung mengadakan Forum Group Discussion mitigasi risiko pada proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung beserta gedung Inspektorat Daerahnya. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Shakti Bandung pada Kamis, 23 Juli 2026.
Inti artikel
- Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Shakti Bandung pada Kamis, 23 Juli 2026
- Tujuannya adalah menciptakan kerangka pengawasan yang lebih ketat agar proyek publik berjalan lancar dan sesuai ekspektasi masyarakat
- Tiga risiko strategis telah berhasil dipetakan dalam diskusi tersebut
Wakil Ketua I DPRD Toni Wijaya dan Ketua DPRD Asep Mulyadi menjadi pembuka diskusi bersama Wakil Ketua III Rieke Suryaningsih serta anggota Pansus 17 dan perangkat daerah. Tujuannya adalah menciptakan kerangka pengawasan yang lebih ketat agar proyek publik berjalan lancar dan sesuai ekspektasi masyarakat.
Risiko Utama Dipetakan dari Administrasi hingga Biaya
Tiga risiko strategis telah berhasil dipetakan dalam diskusi tersebut. Risiko pertama berkaitan dengan administrasi dan hukum yang berfungsi mencegah munculnya persoalan legal akibat temuan audit. Pendekatan ini akan memberikan kepastian hukum sebagai dasar pelaksanaan proyek yang jelas dan terhindar dari hambatan birokrasi.
Risiko kedua fokus pada aspek teknis serta kualitas, dengan prioritas utama diberikan pada standar keselamatan lingkungan khususnya untuk gedung RSUD. Hal ini mencerminkan komitmen DPRD agar pelayanan kesehatan masyarakat Bandung tetap prima tanpa mengorbankan aspek lingkungan. Risiko ketiga menyangkut keterlambatan dan pembengkakan biaya yang diprediksi akan dikendalikan semenjak tahap awal pembangunan.
Toni Wijaya Tekankan Hasil Diskusi Jadi Matriks Langsung
Wakil Ketua I Toni Wijaya menekankan agar Forum Group Discussion ini bukan sekadar diskusi konseptual melainkan segera diwujudkan menjadi matriks lengkap dengan pembagian peran yang jelas antarpihak. Ia mengajak Inspektorat Daerah dimanfaatkan sebagai sistem peringatan dini guna menjamin tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel sepanjang proses proyek.
Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Bandung diminta menyiapkan berbagai skenario selama masa transisi RSUD agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap optimal tanpa gangguan. DPRD juga akan memperkuat fungsi penganggaran dan pengawasan sehingga hasilnya tepat waktu, tepat mutu, dan tepat anggaran. Optimaise News melaporkan bahwa diskusi ini berpotensi memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Bandung secara keseluruhan.
Sebelumnya Disepakati Kesamaan Regulasi dan Pembiayaan Multi Years
Sebelum pelaksanaan FGD, para peserta telah sepakat mengenai kesamaan regulasi dan mendukung skema pembiayaan tahun jamak atau multi years untuk mempermudah kelancaran proyek. Pendekatan ini diharapkan meminimalkan risiko yang sudah dipetakan sejak awal serta menjamin kontrak tahun jamak disusun dengan baik.
Pemetaan risiko ini juga bertujuan menciptakan kepastian hukum sebagai fondasi pelaksanaan proyek yang berkualitas. Dengan keterlibatan langsung DPRD, perangkat daerah, dan pelaksana proyek, diskusi diharapkan menghasilkan langkah-langkah konkret yang bisa langsung dieksekusi. Pembahasan selanjutnya direncanakan agar pembagian tugas antara lembaga pengawas dan pelaksana menjadi lebih tajam dan efektif.
Dampak untuk Pelayanan Publik di Bandung
Perkembangan pengawasan yang lebih ketat ini akan berdampak positif pada beberapa aspek penting. Di antaranya adalah pengurangan potensi keterlambatan dalam proyek kesehatan seperti RSUD yang langsung memengaruhi akses masyarakat. Pengawasan yang lebih baik juga akan membantu menjaga biaya tetap terkendali sehingga dana publik tidak sia-sia.
Dengan peran Inspektorat sebagai early warning system, proses perbaikan bisa dilakukan lebih cepat jika ditemukan deviasi dari rencana. Selain itu, Dinas Kesehatan akan bersiap menghadapi segala kemungkinan selama transisi RSUD agar rutin pelayanan kesehatan tetap tersedia. Pendekatan multi years ini dipandang sebagai solusi berkelanjutan bagi proyek-proyek besar di daerah Bandung yang memerlukan dana lebih besar dari satu tahun anggaran.
Secara keseluruhan, semangat DPRD untuk memperketat pengawasan patut diapresiasi karena langsung terkait dengan kepuasan warga Bandung terhadap fasilitas publik seperti rumah sakit dan gedung inspektorat yang berada di bawah wewenang mereka.
