Bandung, Optimaise News – Pengelola harian Six Nine Padel di Jalan LLRE Martadinata Bandung, Fajar, menegaskan kesiapannya mengikuti prosedur resmi terkait dugaan penebangan sepuluh pohon di trotoar publik. Hingga 3 Agustus 2026 ia belum menerima tembusan surat dari Satpol PP, namun siap memberi keterangan bila diminta.
Inti artikel
- Hingga 3 Agustus 2026 ia belum menerima tembusan surat dari Satpol PP, namun siap memberi keterangan bila diminta
- Insiden diduga terjadi malam 1 Juli hingga dini hari 2 Juli 2026, beberapa minggu setelah uji coba lapangan dimulai 20 Juni 2026
- Pelaku berseragam membuat saksi sempat mengira mereka petugas resmi
Insiden diduga terjadi malam 1 Juli hingga dini hari 2 Juli 2026, beberapa minggu setelah uji coba lapangan dimulai 20 Juni 2026. Pelaku berseragam membuat saksi sempat mengira mereka petugas resmi. Batang pohon diangkut, lokasi kemudian disegel dan dipasangi garis penyegelan.
Kronologi penebangan dan penutupan lokasi
Saksi di sekitar Cihapit melaporkan aktivitas malam hari yang cepat. Pohon yang berdiri di trotoar publik tepat di depan venue olahraga itu tumbang, lalu batang-batangnya diangkut keluar area. Petugas Satpol PP merespons dengan menyegel titik kejadian hingga 3 Agustus 2026.
Fajar menjelaskan perannya sebatas mengelola operasional harian lapangan. Ia menyatakan akan kooperatif sepenuhnya jika dipanggil. Langkah penutupan lokasi ini menjadi sinyal tegas bahwa pemerintah kota menindak pelanggaran di ruang publik.
Uji coba lapangan yang dimulai 20 Juni 2026 menjadi konteks waktu penting. Aktivitas olahraga baru berjalan singkat ketika penebangan diduga berlangsung. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan lingkungan di sekitar bisnis olahraga indoor-outdoor.
Ancaman sanksi administratif dan proses pidana
Aturan administratif Bandung mewajibkan penanaman kembali 100 pohon baru untuk setiap pohon yang ditebang. Ditambah denda Rp10 juta per pohon, total ancaman bisa mencapai Rp100 juta plus ribuan bibit. Sanksi ini berlaku tanpa menghilangkan jalur pidana.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan akan membawa perkara ke tingkat Gubernur Jawa Barat. Tujuannya memproses kemungkinan tindak pidana. Langkah tersebut menegaskan bahwa penebangan di trotoar publik tidak dianggap pelanggaran ringan.
Bagi pelaku usaha olahraga, termasuk venue padel, risiko ini relevan. Izin usaha harus menyesuaikan standar teknis padel yang berbeda dari futsal atau bulu tangkis. Banyak permohonan alih fungsi lapangan padel ditolak Pemkot Bandung karena tidak memenuhi rekomendasi tata ruang.
Dampak bagi UMKM olahraga dan izin usaha
Pengusaha yang ingin membuka atau mengonversi lapangan ke padel perlu memeriksa status lahan dan trotoar di depan lokasi. Optimaise News mencatat bahwa ketidaksesuaian tata ruang menjadi alasan penolakan berulang. Prosedur izin yang ketat melindungi ruang publik sekaligus memberikan kepastian berusaha.
Kooperatifnya pengelola harian Six Nine Padel menjadi contoh respons awal. Mereka menunggu surat resmi sambil menyatakan kesiapan dipanggil. Sikap ini bisa mempercepat klarifikasi dan mengurangi spekulasi di tengah masyarakat.
Standar teknis padel menuntut penyesuaian dimensi dan fasilitas yang tidak selalu cocok dengan bangunan lama. Pemilik UMKM disarankan berkonsultasi dini dengan dinas terkait agar tidak terjebak sengketa lingkungan di kemudian hari. Penegakan di Cihapit menjadi pengingat nyata.
