Malang, Optimaise News – Dr. Ir. Budiar Msi, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, menegaskan bahwa semua pihak harus bekerja sama agar desa menjadi ujung tombak pembangunan yang inklusif dan tanpa diskriminasi. Rapat Koordinasi Teknis DPC PAPDESI pada Senin, 10 Agustus 2026, di Pendopo Kabupaten Malang menjadi forum utama untuk memperkuat peran desa dalam visi Malang Mbois Berkelas.
Inti artikel
- Sekda Kab Malang mengapresiasi DPC PAPDESI yang telah menginisiasi forum tersebut untuk memastikan pengawalan teknis terhadap program desa
- Desa dipandang sebagai pusat utama yang mampu menggerakkan pembangunan daerah secara mandiri
- Setiap rupiah bantuan dipastikan akan kembali ke masyarakat melalui mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan peraturan
Rapat Koordinasi PAPDESI Dorong Pengawalan Usulan Bantuan Pusat
Rapat koordinasi ini digelar dalam rangka mendukung usulan bantuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekda Kab Malang mengapresiasi DPC PAPDESI yang telah menginisiasi forum tersebut untuk memastikan pengawalan teknis terhadap program desa.
Desa diposisikan sebagai subjek utama yang memahami kondisi lokal dan potensi sekitarnya, sehingga bantuan harus dialokasikan secara tepat sasaran tanpa intervensi berlebih dari luar.
Desa Sebagai Subjek Utama dengan Potensi Sekitarnya
Desa dipandang sebagai pusat utama yang mampu menggerakkan pembangunan daerah secara mandiri. Program desa menuntut kolaborasi luas dari perangkat daerah, dunia usaha, hingga perguruan tinggi untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat.
Setiap rupiah bantuan dipastikan akan kembali ke masyarakat melalui mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan peraturan. Ini menjadi kunci agar program benar-benar memberikan dampak nyata.
Monitoring Teknis untuk Pastikan Program Terlaksana Tepat
Monitoring teknis harus dilakukan secara rutin agar usulan bantuan langsung terlaksana dengan benar. Sekda Kab Malang menekankan agar program desa tidak hanya berjalan tapi juga menghasilkan perubahan yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.
Forum ini juga mendorong komunikasi dan koordinasi antara Pemkab dengan pemerintah desa serta semua pemangku kepentingan. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan desa yang inklusif.
Kolaborasi Kesehatan Mental sebagai Model Inklusi Sosial
Optimaise News mencatat bahwa model inklusi sosial kini bisa diterapkan melalui program Rumah Pijar Kota Malang yang diluncurkan untuk merangkul penyandang disabilitas mental. Program ini menitikberatkan pada pemulihan fisik, mental, spiritual, dan sosial melalui pendekatan keluarga dan komunitas.
Wawali Kota Malang Ali Muthohirin menyatakan, “Ini adalah bentuk kepedulian dan kehadiran Pemerintah Kota Malang. Arah pembangunan kita harus inklusif, tanpa membeda-bedakan.” Rumah Pijar menyasar masyarakat di Desil 5 Kecamatan Sukun, dengan fokus asesmen kebutuhan keluarga agar kemandirian meningkat dan stigma berkurang.
“Pendampingan fisik, mental, spiritual, dan sosial harus kita lakukan bersama,” ujarnya. Kesehatan mental di perkotaan dipandang sebagai tantangan serius yang memerlukan deteksi dini agar tidak berkembang luas dan menjaga senyum anggota keluarga tetap terjaga.
Koneksi Kolaborasi dengan Pembangunan Desa Berkelanjutan
Kolaborasi di sektor kesehatan menjadi ilustrasi bagi pembangunan desa yang holistik. Sama seperti Rumah Pijar yang melibatkan berbagai pihak dari perangkat daerah hingga tenaga kesehatan akademisi, pembangunan desa juga memerlukan sinergi serupa agar semua lapisan masyarakat merasakan manfaat.
Contoh dari upacara Hari Kesehatan Nasional ke-61 di Lebak menunjukkan pentingnya kerja sama lintas organisasi untuk mewujudkan generasi sehat. Tema “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat” menegaskan bahwa kolaborasi bukan pilihan melainkan tanggung jawab bersama.
“Kita harus bekerja sama untuk mewujudkan generasi sehat dan masa depan yang lebih baik,” kata dr. Irfan Maulani, Ketua IDI Cabang Lebak. Model ini dapat menjadi inspirasi bagi pembangunan desa Kabupaten Malang agar lebih mandiri dan inklusif.
