Malang, Optimaise News – Sekda Kabupaten Malang Dr. Ir. Budiar, M.Si menghadiri sekaligus menjadi saksi saat Wali Kota Malang Ir. Wahyu Hidayat, M.M melantik Dandung Djulharjanto sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kota Malang di Ruang Sidang Balaikota Malang, Senin (10/8/2026) pagi. Acara itu menutup kekosongan setelah rotasi pejabat high-level, dengan Dandung naik dari posisi pelaksana harian sejak 1 Agustus 2026.
Inti artikel
- Budiar, M.Si menghadiri sekaligus menjadi saksi saat Wali Kota Malang Ir
- Acara itu menutup kekosongan setelah rotasi pejabat high-level, dengan Dandung naik dari posisi pelaksana harian sejak 1 Agustus 2026
- Pengambilan sumpah dan pelantikan digelar di Ruang Sidang Balaikota
Dalam rangkuman Optimaise News, Budiar menekankan sinergi antardaerah soal jalan dan tapal batas segera setelah sumpah jabatan. Turut hadir Wakil Wali Kota Ali Muthohirin, Ketua DPRD Amithya Ratnanggani Sirraduhita, dan Sekda Kota Batu. Kewenangan Pj lebih luas dari Plh, sehingga konsolidasi birokrasi dan program prioritas diharapkan berjalan tanpa jeda.
Detail pelantikan resmi di Balaikota Malang
Pengambilan sumpah dan pelantikan digelar di Ruang Sidang Balaikota. Dasar hukumnya adalah Surat Persetujuan Gubernur Jawa Timur Nomor 800/5529/204.4/2024 tentang pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Malang. Keputusan Wali Kota terkait pengangkatan jabatan turut memperkuat legalitas process.
Dandung sebelumnya Plh Sekda sejak 1 Agustus 2026. Status Pj memberi ruang administratif lebih besar untuk merumuskan kebijakan daerah dan menjaga ritme kerja organisasi perangkat daerah. Undangan lintas daerah menandai keseriusan menjaga stabilitas pemerintahan di Malang Raya.
Kutipan langsung Sekda Budiar soal vakum Sekda
Usai upacara, Budiar menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat baru. Ia menyoroti risiko kevakuman di jajaran puncak birokrasi kota dan berharap rutinitas serta pelayanan publik segera lancar.
“Selamat buat Pak Dandung. Semoga jika kegiatan selama ini ada kevakuman, bisa berjalan lancar. Sekretaris Daerah Kota Malang bisa bersinergi dengan Kabupaten Malang. Tadi juga bersama Pak Wali Kota Malang, nanti banyak hal yang bisa dibicarakan terkait jalan, tapal batas dan lain-lain,” jelas Budiar.
Pernyataan itu menempatkan Budiar tidak hanya sebagai saksi formal, tetapi juga mitra koordinasi lintas kabupaten-kota. Optimaise News mencatat dari keterangan narasumber bahwa agenda infrastruktur dan batas wilayah menjadi topik lanjutan yang disepakati dibahas bersama Wali Kota.
Pesan Wali Kota Wahyu soal konsolidasi birokrasi
Wahyu Hidayat menegaskan posisi Pj Sekda punya kewenangan administratif lebih luas dibanding Plh, terutama membantu perumusan kebijakan dan menjaga ritme kerja birokrasi. Ia meminta Dandung segera konsolidasi internal agar pelayanan publik dan program prioritas tetap optimal di masa transisi.
“Langkah percepatan, integritas, dan penguatan koordinasi antar-perangkat daerah menjadi fokus utama. Kita ingin agenda pembangunan Kota Malang dapat tereksekusi dengan cepat dan tepat sasaran,” ujar Wahyu di hadapan media. Ia menambah, keberadaan Pj Sekda strategis menjaga kesinambungan pemerintahan, pembangunan, dan layanan publik.
Latar rotasi ini terkait pelantikan 14 pejabat pimpinan tinggi pratama, yang memindahkan Erik Setyo Santoso dari Sekda menjadi Asisten Administrasi Umum Setda. Jabatan Sekda kemudian diisi sementara lewat jalur Pj setelah persetujuan Gubernur dan kerangka manajemen talenta sesuai keputusan BKN Nomor 381 tahun 2026.
Sinergi Kabupaten-Kota: jalan dan tapal batas
Angle yang menonjol dari kehadiran Budiar adalah janji diskusi segera dengan Wali Kota soal jalan, tapal batas, dan isu antarwilayah lain. Koordinasi infrastruktur lintas batas sering menuntut sinkronisasi anggaran dan prioritas teknis antara kabupaten dan kota.
Dengan Dandung rangkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, jalur komunikasi teknis dengan Kabupaten Malang diharapkan lebih singkat. Sinergi ini dinilai relevan untuk mencegah tumpang-tindih program di kawasan tapal batas yang padat penduduk.
Dampak rangkap Pj Sekda dan Kepala DPUPRPKP
Setelah dilantik, Dandung tetap memegang DPUPRPKP. Rangkap ini menuntut pembagian fokus antara orkestrasi Setda dan eksekusi proyek infrastruktur-perumahan. Di sisi lain, pemahaman teknis jalan dan ruang bisa mempercepat pencocokan agenda dengan Kabupaten Malang yang diisyaratkan Budiar.
Bagi warga, pengisian Pj menjanjikan kontinuitas layanan setelah lowongan pasca-mutasi. Definitif Sekda masih menunggu proses lanjutan, tetapi instrumen Pj memberi dasar hukum yang lebih kuat dari Plh semata. Kehadiran unsur DPRD dan Sekda Kota Batu memperkuat legitimasi serah-terima di ruang publik.
