Surabaya, Optimaise News – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan kronologi pencopotan Koordinator Wilayah Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya, Tiara Devi. Peristiwa ini dimulai dari rapat koordinasi perunggasan di Surabaya pada Selasa, 11 Agustus 2026, dan berlanjut pada klarifikasi di Jakarta Selatan, Kamis, 13 Agustus 2026.
Inti artikel
- Dalam penjelasan ini, ia juga menawarkan posisi setara di lingkungan Kementerian Pertanian setelah pemimpin tersebut mengaku hamil muda
- Amran menegaskan instruksi ini tidak bisa diabaikan
- Surat wajib menyerap telur sesuai juknis sudah dikeluarkan dengan ancaman dicabut
Amran menegaskan keputusan tidak berkaitan dengan diskriminasi terhadap perempuan, melainkan persoalan penyerapan telur peternak dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam penjelasan ini, ia juga menawarkan posisi setara di lingkungan Kementerian Pertanian setelah pemimpin tersebut mengaku hamil muda.
Rapat Pusvetma: Kemarahan di Rapat Perunggasan Surabaya
Optimaise News mencatat bahwa Menteri Pertanian memimpin Rapat Koordinasi Perunggasan di Pusat Veteriner Farma, Surabaya, Selasa 11 Agustus 2026. Di sana Amran marah besar karena beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum menyerap hasil telur peternak secara langsung. Ia menyoroti peternak yang mengalami kerugian dan meminta Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mayjen TNI Trenggono untuk mencopot Korwil KPPG Surabaya.
Amran menegaskan instruksi ini tidak bisa diabaikan. Surat wajib menyerap telur sesuai juknis sudah dikeluarkan dengan ancaman dicabut. Dia menekankan bahwa jutaan rakyat terdampak kalau keputusan salah dan kebijakan ini melindungi peternak dengan harga yang ditentukan pemerintah.
Klarifikasi di Jakarta: Tawaran Administrasi dan Alasan Harga Turun
Empat puluh menit setelah rapat di Surabaya, Menteri Pertanian menerima informasi bahwa Tiara Devi hamil muda. Dalam pemanggilan ke Jakarta Selatan pada Kamis 13 Agustus 2026, Amran menawarkan jabatan administrasi setara di Kementan dengan gaji dan tukin berpotensi lebih tinggi. Ia menyatakan pencopotan itu bukan hukuman melainkan kesempatan fit dan proper bagi Tiara yang kuat untuk membuktikan tidak ada diskriminasi.
Alasan utama Amran adalah tidak ada satu pun SPPG di Surabaya yang membeli telur sesuai harga resmi. Ini menyebabkan harga telur anjlok dan melibatkan perantara yang tidak menjamin harga sampai ke peternak. Pemerintah akan telusuri rantai penyerapan di wilayah tersebut.
Reaksi Emil Dardak: Alarm Tata Kelola Bukan Urusan Pemda
Emil Elestianto Dardak selaku Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Jawa Timur menilai pencopotan menjadi alarm penting agar program MBG menyerap peternak lokal. Ia menekankan bahwa pembelian lewat perantara tidak menjamin harga baik ke peternak dan Badan Gizi Nasional mendukung beli langsung ke asosiasi atau koperasi. Emil juga menyatakan tata kelola internal BGN adalah urusan pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah.
Berita ini memicu perhatian luas karena melibatkan koordinasi wilayah di Surabaya. Bagi peternak, jelaskan kronologi ini mempertegas pentingnya rantai pasokan langsung. Sementara itu, bagi staf wilayah, tawaran jabatan tetap di lingkungan Kementan menjadi peluang positif.
Dampak Program Makan Bergizi Gratis
Kronologi ini menunjukkan betapa sensitifnya isu harga di program MBG. Sebelumnya harga telur peternak anjlok akibat penyerapan yang lambat dan melalui perantara. Setelah klarifikasi 13 Agustus, pemerintah menegaskan penekanan pada harga resmi yang harus langsung sampai ke asosiasi atau koperasi peternak.
Case ini juga jadi bahan pembelajaran bagi wilayah lain soal tata kelola. Artinya, ancaman pencopotan di satu tempat bisa jadi pelajaran agar tidak ada lagi yang mengulang kebijakan yang merugikan peternak dan rakyat.
