Makassar, Optimaise News – Amirullah Mappero resmi melepaskan mandat sebagai penasihat hukum Sitti Husniah Talenrang, Bupati Gowa, pada Selasa malam 11 Agustus 2026. Keputusan itu disampaikan setelah rapat internal, bukan dari ruang sidang atau konferensi pers.
Inti artikel
- Amirullah Mappero resmi melepaskan mandat sebagai penasihat hukum Sitti Husniah Talenrang, Bupati Gowa, pada Selasa malam 11 Agustus 2026
- Keputusan itu disampaikan setelah rapat internal, bukan dari ruang sidang atau konferensi pers
- Alasannya jelas: prinsip, taktik beracara, dan urutan langkah formal tidak lagi sejalan
Alasannya jelas: prinsip, taktik beracara, dan urutan langkah formal tidak lagi sejalan. Pendampingan terakhir terjadi saat pemeriksaan di Unit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel pada 29 Juli 2026. Bagi pelaku usaha dan pemasok seragam, pergantian kuasa ini menandai fase baru yang lebih tak terduga dalam perkara senilai Rp16 miliar.
Rapat Internal Memutuskan Putus Mandat
Menurut catatan yang beredar, ketidaksepahaman soal langkah berikutnya sudah mengemuka di meja tim. Tidak ada pernyataan publik panjang dari Mappero. Yang ada hanya konfirmasi bahwa ia tidak lagi mewakili klien di tingkat penyidikan.
Husniah sempat duduk delapan jam menjawab 18 pertanyaan penyidik. Ia keluar ruangan sekitar pukul 21.43 Wita dan menegaskan sikap kooperatif sebagai warga negara. Proses itu menyangkut pengadaan seragam gratis jenjang SD dan SMP tahun anggaran 2025 di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.
Angka Rp16 miliar menjadi pusat perhatian karena menyentuh belanja langsung ke sekolah. Vendor UMKM yang pernah ikut lelang atau subkontrak perlu mencatat bahwa fokus penyidik tetap pada alur dokumen dan aliran dana, bukan pada opini politik lokal.
Pengacara Baru Muncul di Polres Gowa
Setelah Mappero mundur, Adi Bintang tampil sebagai kuasa pengganti. Ia sudah terlihat mendampingi Husniah saat pemeriksaan di Polres Gowa. Optimaise News mencatat bahwa sosok yang sama juga mewakili Muhammad Basri, yang dikenal publik dengan sebutan Ombas atau Basri Kajang.
Keterkaitan klien itu tidak otomatis menyatukan berkas. Namun bagi pembaca di sektor pengadaan, satu kantor hukum yang menangani dua nama dalam orbit yang sama berarti komunikasi ke media dan ke penyidik bisa lebih terpusat. Itu mengubah cara pihak ketiga menempatkan risiko reputasi.
Tidak ada jadwal persidangan yang diumumkan dalam bahan yang tersedia. Status perkara masih di ranah penyidikan. Husniah belum ditetapkan sebagai tersangka dalam ringkasan fakta yang dipakai redaksi.
Bagi kepala desa, bendahara sekolah, dan koperasi seragam, pelajaran praktisnya sederhana. Simpan kontrak, berita acara serah terima, dan bukti transfer. Delapan jam pemeriksaan dengan 18 poin pertanyaan menunjukkan penyidik bekerja dari daftar, bukan dari narasi longgar.
Pergantian kuasa hukum jarang mengubah substansi bukti. Yang berubah adalah tempo jawaban dan cara keberatan prosedural diajukan. Tim lama menolak menyepakati urutan langkah. Tim baru akan diuji pada pemeriksaan berikutnya.
Optimaise News menekankan bahwa mundurnya Mappero adalah fakta administratif, bukan vonis. Publik Gowa dan pemasok yang terkait anggaran 2025 sebaiknya mengikuti surat resmi institusi, bukan spekulasi media sosial.
Sitti Husniah tetap menjabat bupati selama proses berjalan. Sikap kooperatif yang ia sampaikan setelah keluar ruangan pada 29 Juli menjadi satu-satunya kutipan sikap yang tercatat. Tidak ada kutipan tambahan yang boleh ditambahkan di luar itu.
Langkah berikutnya berada di meja penyidik Polda Sulsel dan, bila dilimpahkan, ke kejaksaan. Sementara itu, Adi Bintang memegang komunikasi hukum harian. Siapa pun yang punya dokumen lelang seragam 2025 patut merapikan arsip sebelum dipanggil.
