Jakarta, Optimaise News – Tiga gelombang hoaks lowongan pekerjaan yang menyasar kementerian beredar di Facebook sepanjang 2026. Klaim itu mengatasnamakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Kesehatan, lengkap dengan tautan formulir yang meminta nama dan nomor Telegram.
Inti artikel
- Tiga gelombang hoaks lowongan pekerjaan yang menyasar kementerian beredar di Facebook sepanjang 2026
- Cek Fakta Liputan6.com menelusuri unggahan 9 Mei, 20 Juli, dan 3 Agustus 2026
- Pola sama: poster “gratis, tanpa biaya”, janji penempatan luas, lalu situs acak di luar domain resmi
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri unggahan 9 Mei, 20 Juli, dan 3 Agustus 2026. Pola sama: poster “gratis, tanpa biaya”, janji penempatan luas, lalu situs acak di luar domain resmi. Berdasarkan sumber yang dihimpun Optimaise News, rekrutmen resmi tidak pernah lewat Telegram atau tautan berdomain aneh.
Klaim hoaks link CPNS Kemenimipas yang masih masuk Facebook hingga Agustus 2026
Akun Facebook pada 3 Agustus 2026 mengunggah “pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2026” untuk periode 20 Juli sampai 28 Agustus 2026. Syarat yang ditulis longgar: laki-laki dan perempuan, lulusan SMA hingga S3, usia 18, 45 tahun, sehat jasmani rohani, penempatan sesuai domisili.
Poster menuliskan “PENDAFTARAN CPNS 2026 RESMI DIBUKA KEMENTERIAN IMIGRASI 20 JULI – 28 AGUSTUS 2026”. Narasi menegaskan pendaftaran gratis. Tautan mengarah ke https://bousfth.it.com/daftar61.
Saat diklik, halaman menampilkan formulir digital yang meminta data pribadi, termasuk nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Hashtag seperti #cpns2026 dan #kemenimipas dipakai agar unggahan mudah ditemukan pencari kerja. Periode di poster tidak didukung pengumuman resmi kementerian.
Open recruitment PUPR 2026 dibungkus penipuan link P3-TGAI yang sudah tutup
Pada 20 Juli 2026 beredar klaim Kementerian PUPR membuka rekrutmen Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) tahun anggaran 2026. Target yang disebut: lulusan SMA, SMK, STM, D3, hingga S1 yang ingin “berkontribusi pada irigasi dan kesejahteraan petani”.
Tautan yang disematkan adalah https://w3.daftarkan-segera.xyz/. Situs itu tidak terkait kanal resmi. Tautan rekrutmen TPM yang sah berada di https://p3tgai.pu.go.id/rekrutmentpm/.
Periode rekrutmen TPM PUPR 2026 yang tercatat adalah 7, 9 April 2026 dan sudah selesai. Klaim lulusan SMA sampai S1 untuk program irigasi itu tidak didukung situs sda.pu.go.id. Deretan hoaks lowongan jenis ini menempel pada nama program yang sempat benar-benar dibuka, lalu memperpanjang “pendaftaran” lewat domain asing.
Fake CPNS Kemenkes 2026 yang mirip penipuan Telegram data pribadi
Unggahan 9 Mei 2026 mengklaim pendaftaran CPNS Kementerian Kesehatan 2026 “gratiss”. Poster menyebut lulusan SMA, SMK atau sederajat, D3, S1, dan S3, dengan formasi dokter, perawat, bidan, dan apoteker, plus janji penempatan seluruh Indonesia tanpa biaya.
Menu pendaftaran mengantar ke formulir digital yang meminta nama sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Kemenkes hanya mengumumkan lowongan lewat situs resmi dan tidak meminta data Telegram atau biaya apa pun.
Ketiga kasus membentuk satu pola nasional 2026: lowongan pekerjaan menyasar instansi besar, slogan gratis, lalu pencurian kontak. Hoaks lowongan pekerjaan semacam ini tidak berdiri sendiri; banyak versi serupa beredar dengan bungkus kementerian berbeda.
Dampak psikologis dan keamanan digital dari deretan hoaks rekrutmen pekerjaan
Pencari kerja yang tertekan lowongan resmi mudah percaya poster “dibuka resmi”. Setelah data masuk, risiko berlanjut ke phishing, pemerasan, atau penyalahgunaan identitas. Telegram jadi umpan karena nomor aktif bisa dipakai untuk pesan lanjutan yang tampak seperti panitia.
Lulusan SMA hingga S1 jadi sasaran karena syarat di poster dibuat serba longgar. Prioritas mencari kerja lewat tautan acak juga mengaburkan kebiasaan cek kanal resmi. Optimaise News mencatat dari keterangan sumber bahwa Cek Fakta Liputan6.com tergabung IFCN sejak 2018 dan menjadi mitra Facebook untuk verifikasi.
Tujuh langkah sebelum klik: (1) cek domain.go.id, bukan situs.xyz atau pemendek acak; (2) bandingkan tanggal dengan pengumuman resmi; (3) tolak jika diminta Telegram di awal; (4) abaikan “gratis total” plus panik hashtag; (5) cocokkan nama program di situs kementerian; (6) jangan unggah KTP ke formulir tak dikenal; (7) laporkan unggahan ke kanal pengaduan platform.
