Beban keuangan mitra program Makan Bergizi Gratis terus menumpuk seiring moratorium dapur baru. Sejumlah mitra mengandalkan pinjaman perbankan atau melepas aset untuk membiayai pembangunan, lalu masih harus menanggung biaya pemeliharaan struktur yang telah rampung.
Yahya Zaini sebagai Wakil Ketua Komisi IX mendesak Badan Gizi Nasional agar segera memberi kejelasan. Kurang lebih 2.000 unit dapur yang pembangunannya telah final masih terhenti oleh kebijakan moratorium di era kepemimpinan baru BGN.
Komisi IX DPR Minta Moratorium Dapur MBG Tak Berlarut
Forum RDPU digelar Komisi IX bersama asosiasi dan konsorsium mitra MBG. Mereka membawa bukti persetujuan kelembagaan resmi plus ID kerja sama yang dikeluarkan BGN.
Fokus pembicaraan mengarah pada penataan ulang program. Kepemimpinan baru di BGN memilih moratorium dapur baru, refocusing penerima manfaat, serta efisiensi anggaran sebagai langkah utama.
Optimaise News mencatat desakan agar kebijakan itu tidak dibiarkan menggantung tanpa akhir. Para mitra butuh kepastian agar investasi yang sudah digelontorkan tidak sia-sia begitu saja.
Komisi IX menilai penundaan berlarut berisiko mengganggu momentum pembangunan infrastruktur gizi. Mitra yang sudah mematuhi prosedur resmi berhak mendapat perlindungan kepastian hukum.
Asosiasi mitra menekankan bahwa ID kerja sama dari BGN sudah mereka miliki sejak awal. Status resmi tersebut menjadi dasar untuk menuntut perlakuan adil saat kebijakan berubah mendadak.
Prioritas Dapur Ber-SPPI, Selesai Dibangun, dan Kawasan 3T
Klasifikasi unit dapur mana yang layak diteruskan menjadi usulan penting dalam pertemuan. Prioritas diarahkan ke unit dengan SPPI atau virtual account, bangunan yang sudah selesai, serta lokasi di wilayah 3T.
Evaluasi menyeluruh diminta untuk memetakan mana yang boleh dilanjutkan operasinya tanpa mengorbankan tujuan program. Batas waktu yang tegas diperlukan agar proses refocusing berjalan terukur dan transparan.
Mitra yang sudah berkorban secara finansial berharap pengakuan atas status legal mereka. Tanpa kejelasan, biaya perawatan harian semakin memberatkan kas operasional masing-masing pihak.
Efisiensi anggaran yang digaungkan BGN harus seimbang dengan perlindungan mitra yang patuh aturan. Refocusing penerima manfaat tidak boleh mengorbankan infrastruktur yang hampir siap pakai sepenuhnya.
Wilayah 3T membutuhkan perhatian khusus karena akses dan kebutuhan gizi di sana lebih mendesak. Dapur ber-SPPI dinilai lebih mudah dimonitor dan diintegrasikan ke sistem penyaluran.
Penjualan aset oleh sebagian mitra dilakukan agar proyek tidak berhenti di tengah jalan. Kini mereka khawatir modal hilang tanpa hasil operasional dapur yang diharapkan.
Tanya Jawab seputar Moratorium Dapur Baru MBG
Apa alasan BGN memberlakukan moratorium dapur baru?
Kepemimpinan baru BGN menerapkan moratorium dapur baru, refocusing penerima manfaat, dan efisiensi anggaran untuk penataan program secara menyeluruh.
Apa saja yang diminta agar moratorium tidak berlarut?
Batas waktu yang jelas, proses evaluasi, serta klasifikasi unit dapur mana yang boleh dilanjutkan operasinya menjadi tuntutan utama dari Komisi IX.
Siapa yang terdampak langsung dan berapa jumlahnya?
Mitra dengan ID resmi BGN terdampak; kurang lebih 2.000 unit dapur yang pembangunannya telah final masih terhenti moratorium saat ini.
Prioritas apa yang diusulkan untuk dapur yang dilanjutkan?
Dapur ber-SPPI/virtual account, yang konstruksinya sudah rampung, dan yang berada di wilayah 3T diusulkan mendapat prioritas penanganan.
Dengan desakan tersebut, diharapkan BGN segera merespons agar program MBG kembali bergerak tanpa ketidakpastian yang merugikan mitra. Liputan ini disusun Optimaise News berdasarkan fakta di lapangan dan forum RDPU Komisi IX.
