DPR RI menggelar rapat paripurna yang membahas sejumlah agenda strategis nasional. Salah satu keputusan penting adalah persetujuan Kusfiardi sebagai anggota Badan Supervisi OJK periode 2025-2028.
Rapat paripurna pada 2 Juli 2026 juga melaporkan hasil pembahasan RAPBN 2027 hingga sejumlah RUU di luar Prolegnas. Asumsi makro dan postur APBN 2027 telah disepakati bersama Presiden Prabowo.
Agenda Paripurna dan Pidato Prabowo
Baca juga: Spesifikasi HP Murah Rp1-2 Juta yang Perlu Dicek
Sebelumnya pada 20 Mei 2026, Presiden Prabowo menyampaikan pidato lengkap di rapat paripurna DPR. Ia memaparkan cetak biru RAPBN 2027 beserta poin-poin kebijakan fiskal yang menjadi acuan.
Prabowo menyoroti praktik under invoicing ekspor sumber daya alam selama 34 tahun yang menimbulkan kebocoran mencapai Rp15.400 triliun. Ia juga mewajibkan ekspor batu bara hingga sawit melalui satu pintu BUMN.
Sorotan Birokrasi dan Target Ekonomi
Presiden mengkritik birokrasi perizinan yang lambat dibandingkan Malaysia yang hanya butuh dua pekan. Rasio pendapatan Indonesia juga disorot dan dibandingkan dengan negara tetangga seperti Filipina.
Dalam kesempatan itu Prabowo menyatakan Indonesia berpotensi menjadi ekonomi keempat dunia. Ia meminta pergantian Dirjen Bea Cukai jika kinerja tidak cepat, sambil menekankan negara lain kini meminta bantuan Indonesia.
RUU dan Laporan Lain
Komisi I bersama pemerintah siap membawa RUU ratifikasi pertahanan RI-Turki dan RI-Malaysia ke tingkat II. Rapat paripurna akhir Juni juga membahas LHP LKPP 2025 hingga 15 RUU daerah.
