Polri menggeser fokus penangkapan dari label aktivis Palestina ke temuan dokumen perjalanan ganda serta status buronan Interpol dari Siprus. Abdul Karim, warga negara asing pemegang paspor Palestina, diamankan Divisi Hubungan Internasional atau Hubinter Polri pada 16 Juli 2026. Tindakan itu menjadi dasar penangkapan dan deportasi selanjutnya.
Sehari berselang pada 17 Juli 2026, yang bersangkutan langsung dideportasi ke Nicosia atas permintaan National Central Bureau Interpol Siprus. Proses didasari Red Notice serta analisis intelijen yang mendalam. Isu politik yang beredar di media sosial tidak menjadi pertimbangan utama.
Apa yang Ditegaskan Hubinter soal Status Subjek Red Notice
Sekretaris NCB Hubinter Polri Brigjen Pol Untung Widyatmoko menegaskan status Abdul Karim sebagai subjek Red Notice Interpol. Polri menyebutnya sebagai pelaku terorisme sesuai data yang dimiliki Interpol. Label aktivis yang beredar ditolak secara tegas.
Pernyataan resmi itu membantah narasi di media sosial yang menggambarkan dirinya sebagai pejuang Palestina. Hubinter menekankan penangkapan dan deportasi mengikuti prosedur kerja sama internasional yang sah dan terverifikasi. Tidak ada ruang bagi interpretasi sepihak mengenai motif politik terkait situasi Gaza.
Dengan status buronan yang jelas, tindakan Polri dinilai selaras dengan mekanisme Interpol. Optimaise News mencatat penegasan ini penting agar publik memahami fakta di atas spekulasi yang berkembang.
Kronologi 48 Jam: Penahanan hingga Penerbangan ke Nicosia
Kronologi singkat menunjukkan kecepatan proses penanganan. Abdul Karim diamankan Hubinter Polri pada 16 Juli 2026 setelah analisis intelijen yang matang. Tidak ada penahanan yang berlarut-larut sebelum keputusan deportasi diambil.
Pada 17 Juli 2026, ia diterbangkan ke Nicosia dengan penerbangan langsung. Polri menjelaskan urutan prosedur secara rinci: analisis intelijen dilakukan lebih dulu, baru penangkapan, kemudian deportasi sesuai permintaan negara pemohon Red Notice. Seluruh langkah diklaim sesuai mekanisme Interpol yang baku.
Jeda hanya sekitar 48 jam dari penahanan hingga penerbangan mencerminkan prioritas dalam kerja sama lintas negara. Tidak ada indikasi penundaan atau intervensi dari pihak luar prosedur resmi yang ditetapkan.
Tiga Paspor dan Jejak Dugaan Dokumen Hilang/Dicuri
Salah satu temuan kunci yang hampir tidak diangkat media lain adalah kepemilikan tiga paspor. Abdul Karim membawa satu paspor Palestina yang sah dan dua paspor Eropa. Dua dokumen Eropa itu diduga palsu berdasarkan penelusuran lebih lanjut.
Penelusuran menunjukkan keterkaitan dengan SLTD atau Stolen and Lost Travel Document. Basis data Interpol untuk dokumen yang hilang atau dicuri menjadi rujukan utama verifikasi. Temuan ini memperkuat alasan penindakan di luar sekadar label aktivis.
Polri memanfaatkan data SLTD untuk mengonfirmasi keabsahan seluruh dokumen perjalanan. Keberadaan paspor ganda menjadi bukti pendukung status buronan yang dibawa ke meja kerja sama dengan Interpol Siprus.
Bantahan Isu Pemindahan ke Negara Ketiga
Polri secara tegas menolak kabar akan mentransfer Abdul Karim ke negara selain Siprus. Isu pemindahan lanjutan dibantah mentah-mentah oleh pejabat Hubinter. Spekulasi tentang rantai ekstradisi lebih jauh tidak memiliki dasar.
Fokus tindakan hanya pada deportasi ke Nicosia sesuai permintaan NCB Interpol setempat. Tidak ada rencana atau kesepakatan untuk pemindahan ke negara ketiga dari sisi otoritas Indonesia. Proses berakhir di penyerahan formal ke pihak Siprus.
Brigjen Untung Widyatmoko menegaskan hal tersebut dalam penjelasannya. Klaim sebaliknya dinilai sebagai upaya membingungkan publik dan mengalihkan perhatian dari fakta prosedur.
Celah Narasi Medsos versus Prosedur Kerja Sama Interpol
Narasi di media sosial kerap membingkai kasus ini semata sebagai penangkapan seorang aktivis Palestina. Sementara prosedur resmi menempatkan Red Notice, analisis intelijen, dan verifikasi dokumen sebagai dasar utama tindakan. Celah ini menimbulkan kebingungan di kalangan netizen.
Polri menekankan bahwa label aktivis tidak relevan di hadapan data Interpol yang sudah diverifikasi. Kerja sama antara NCB Hubinter dengan NCB Nicosia mengikuti protokol baku yang telah disepakati. Celah antara spekulasi media sosial dan fakta prosedur resmi inilah yang dijembatani lewat penjelasan rinci dari pihak berwenang.
Publik diingatkan untuk selalu merujuk sumber otoritatif agar tidak terjebak misinformasi. Deportasi dalam 48 jam membuktikan efisiensi kerja sama, bukan ketergesa-gesaan tanpa dasar hukum yang kuat.
Tanya Jawab seputar Deportasi Abdul Karim
Mengapa Polri mendeportasi Abdul Karim ke Siprus?
Deportasi dilakukan atas permintaan NCB Interpol Nicosia berdasarkan status Red Notice. Polri mengamankan subjek pada 16 Juli 2026 dan menerbangkannya ke Nicosia pada 17 Juli 2026 setelah proses verifikasi.
Apa temuan dokumen yang menjadi dasar tindakan Polri?
Abdul Karim membawa tiga paspor saat diamankan. Satu merupakan paspor Palestina, sementara dua paspor Eropa diduga palsu dan terhubung dengan database SLTD Interpol untuk dokumen hilang atau dicuri.
Apakah ada rencana pemindahan Abdul Karim ke negara selain Siprus?
Tidak ada. Hubinter Polri secara eksplisit membantah isu pemindahan ke negara ketiga. Proses deportasi hanya sampai penyerahan ke otoritas Siprus.
Bagaimana urutan prosedur yang dijalankan Hubinter Polri?
Analisis intelijen dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan status. Baru kemudian dilanjutkan dengan penangkapan dan deportasi sesuai mekanisme kerja sama Interpol yang berlaku.
