Komnas HAM rilis hasil penilaian HAM pada tujuh kementerian dan lembaga di Jakarta, Senin 20 Juli 2026. BKKBN atau Kemendukbangga tampil sebagai satu-satunya instansi kategori tinggi berkat skor akhir 74,3 pada tema kesehatan.
Skor gabungan itu lahir dari survei publik 80,1 dan expert judgment 65,6. Kontras tajam terlihat pada Kementerian Perhubungan yang hanya 50,9 (kategori rendah) terkait pelindungan hak ABK. Optimaise News menyoroti temuan ini sebagai peta kinerja HAM paling mutakhir.
Rincian Skor BKKBN: Survei Publik versus Expert Judgment
Survei publik memberi BKKBN angka 80,1 yang mencerminkan penerimaan masyarakat atas layanan kesehatan reproduksi dan keluarga. Expert judgment lebih ketat di 65,6 sehingga menghasilkan skor akhir 74,3.
Penilaian mengukur tiga aspek utama: struktur kebijakan, proses tata kelola, dan hasil program dibanding standar HAM. Selisih antara publik dan pakar menandakan dukungan warga tinggi, namun perbaikan teknis masih dibutuhkan di level implementasi.
Hanya BKKBN yang menembus kategori tinggi dari seluruh peserta. Hal ini menegaskan posisi lembaga tersebut di atas rata-rata nasional untuk periode penilaian 2022, 2024.
Peta Nilai Tujuh Kementerian dan Lembaga
Komnas HAM Inisiasi Penilaian HAM untuk Kementerian dan lembaga terkait menempatkan BPOM di skor 70,3. Kementerian Agama menyusul 69,7, diikuti Kementerian Lingkungan Hidup 68,9.
BPJS Kesehatan memperoleh 67,1 sedangkan BPJS Ketenagakerjaan 65,5, keduanya masuk kategori cukup. Kementerian Perhubungan menutup daftar dengan 50,9 dan status rendah.
Urutan ini memudahkan perbandingan langsung antarinstansi. BKKBN berdiri sendirian di puncak sementara lima lembaga lain mengisi zona cukup dan satu di zona merah.
Kesenjangan antara Regulasi dan Praktik di Lapangan
Meski regulasi sudah ada, celah muncul di pemerataan akses layanan. Kelompok rentan seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas, pekerja informal, ABK, dan warga wilayah 3T masih sering tertinggal.
Pengawasan dan koordinasi lintas sektor belum solid. Sistem data serta kanal pengaduan juga dinilai belum optimal untuk menangkap keluhan real-time di lapangan.
Temuan ini menggarisbawahi jarak antara teks kebijakan dan pengalaman harian warga. Tanpa penutup celah tersebut, skor tinggi sulit bertahan di penilaian berikutnya.
Fokus Tema Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan, dan Lingkungan
Tema kesehatan menjadi arena BKKBN dan BPOM serta BPJS Kesehatan. Pendidikan keagamaan menjadi sorotan utama Kementerian Agama.
Pelindungan hak ABK menjadi ujian berat bagi Kementerian Perhubungan. Jaminan sosial ketenagakerjaan diuji lewat kinerja BPJS Ketenagakerjaan, sementara isu lingkungan hidup diemban Kementerian Lingkungan Hidup.
Empat tema besar itu menuntut pendekatan berbasis hak asasi manusia atau HRBA. Program prioritas nasional tahun kedua menjadi konteks yang tidak bisa diabaikan dalam evaluasi ini.
Saran Perbaikan Tata Kelola yang Diminta Komnas HAM
Komnas HAM mendorong tujuh kementerian dan lembaga memperkuat implementasi kebijakan berbasis HAM. Koordinasi lintas sektor, pengawasan ketat, dan evaluasi berbasis data menjadi tiga pilar utama saran perbaikan.
Layanan harus menjangkau kelompok rentan secara aktif: masyarakat adat, disabilitas, pekerja informal, ABK, serta penduduk 3T. Sistem pengaduan yang responsif dan data terpadu juga diminta segera diperbaiki.
Optimaise News mencatat bahwa saran ini bersifat operasional dan terukur. Tanpa langkah konkret, gap antara regulasi dan praktik berpotensi melebar di tahun-tahun mendatang.
FAQ Seputar Penilaian HAM 2025
Apa skor lengkap BKKBN dan mengapa disebut satu-satunya kategori tinggi?
BKKBN meraih 74,3 dari gabungan survei publik 80,1 dan expert judgment 65,6. Hanya lembaga ini yang menembus kategori tinggi dari tujuh peserta yang dinilai Komnas HAM.
Mengapa Kementerian Perhubungan mendapat skor terendah?
Kementerian Perhubungan hanya memperoleh 50,9 (kategori rendah). Skor itu terkait langsung dengan isu pelindungan hak anak buah kapal atau ABK.
Siapa saja tujuh kementerian dan lembaga yang dinilai?
Mereka adalah BKKBN, BPOM, Kementerian Agama, Kementerian Lingkungan Hidup, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan.
Apa rekomendasi utama Komnas HAM setelah rilis ini?
Perkuat implementasi kebijakan berbasis HAM, perbaiki koordinasi dan pengawasan, evaluasi berbasis data, serta pastikan layanan menjangkau seluruh kelompok rentan.
