Jakarta, Optimaise News – Kejaksaan Agung menahan dua pejabat pajak berinisial BP dan SR sebagai tersangka dugaan korupsi terkait skema transfer pricing di PT TPL. Penetapan itu diumumkan Kapuspenkum Anang Supriatna pada malam 12 Agustus 2026 setelah penyidikan menelusuri periode 2008 hingga 2025.
Inti artikel
- Kejaksaan Agung menahan dua pejabat pajak berinisial BP dan SR sebagai tersangka dugaan korupsi terkait skema transfer pricing di PT TPL
- Penetapan itu diumumkan Kapuspenkum Anang Supriatna pada malam 12 Agustus 2026 setelah penyidikan menelusuri periode 2008 hingga 2025
- Kerugian keuangan negara sementara dihitung mencapai Rp2 triliun akibat nilai ekspor yang dilaporkan lebih rendah dari harga pasar
Kerugian keuangan negara sementara dihitung mencapai Rp2 triliun akibat nilai ekspor yang dilaporkan lebih rendah dari harga pasar. Optimaise News merangkum bahwa kedua pejabat diduga menerima aliran dana dari perusahaan atas permintaan internal.
Kejagung Tahan 2 Tersangka Pejabat Pajak Soal Dugaan Manipulasi Ekspor Pulp
PT TPL bergerak di industri pengolahan bubur kertas pulp serta kehutanan. Produk yang diekspor sejatinya dissolving pulp, namun dicatat sebagai paper grade pulp BHKP lewat perubahan HS Code. Akibat pencatatan itu, nilai yang dilaporkan lebih rendah sehingga penerimaan pajak ke kas negara berkurang.
BP bertugas sebagai supervisor pemeriksaan pajak PT TPL pada 2020 dan 2023. SR kemudian mendapat penugasan serupa di 2024. Keduanya diduga mengabaikan penelaahan KKP dan LHP yang semestinya disusun berdasarkan audit program yang jelas.
Aliran uang dari PT TPL kepada BP dan SR menjadi fokus penyidik. Perusahaan diduga meminta kemudahan agar temuan pemeriksaan tidak merujuk ke data pasar yang sebenarnya. Hal ini memperpanjang periode praktik yang berlangsung bertahun-tahun.
Kejagung Tetapkan 2 Pegawai Ditjen Pajak Tersangka karena Abai Dokumen Audit
Menurut keterangan resmi, para tersangka lalai menelaah kelengkapan dokumen pemeriksaan. KKP dan LHP yang dihasilkan tidak sejalan dengan program audit yang telah disiapkan. Kegagalan itu membuka celah bagi pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai realitas pasar.
Optimaise News mencatat bahwa dampak langsungnya adalah berkurangnya penerimaan pajak badan. Skema yang memanfaatkan perbedaan HS Code membuat dissolving pulp terlihat seolah paper grade. Selisih harga inilah yang menyumbang angka kerugian sementara Rp2 triliun.
Penyidik masih mendalami jejak transaksi antara pejabat dan pihak perusahaan. Periode yang digali panjang, dimulai 2008 hingga 2025, sehingga volume data yang diperiksa sangat besar. Langkah penahanan dinilai memperkuat upaya pemulihan kerugian negara.
Masyarakat dan pemangku industri kehutanan diminta menunggu perkembangan penyidikan berikutnya. Kejaksaan Agung menekankan pentingnya kepatuhan pelaporan ekspor agar kas negara tidak terus tergerus. Kasus ini menjadi sinyal tegas bagi pejabat yang menangani audit perusahaan besar.
Dengan penetapan tersangka ini, proses hukum berlanjut ke tahap lebih lanjut. Bukti penerimaan uang dan kelemahan review dokumen menjadi bahan utama. Kerugian Rp2 triliun masih bersifat sementara dan dapat diperbarui seiring temuan tambahan.
