Jakarta, Optimaise News – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendesak pemerintah membuktikan nilai tambah Universitas Republik Indonesia (URI) di tengah banyaknya perguruan tinggi negeri (PTN) dan lembaga kedinasan. Pernyataan itu ia sampaikan di Jakarta pada 24 Juli 2026, setelah Komisi X menegaskan rencana URI belum pernah dibahas di rapat atau agenda resmi.
Inti artikel
- Optimaise News merangkai peta tuntutan DPR versus klaim pemerintah agar pembaca awam paham titik akuntabilitasnya
- Komisi X memastikan pembentukan URI belum pernah masuk rapat atau agenda resmi
- Belum ada penjelasan formal dari pemerintah soal landasan hukum, tugas pokok, fungsi, dan sumber anggaran
Lalu meminta jaminan tidak ada tumpang tindih peran serta penjelasan formal soal dasar hukum, tugas, fungsi, dan anggaran di Rapat Kerja (Raker) masa sidang berikutnya. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti) Brian Yuliarto menanggapi bahwa URI bukan induk seluruh kampus, fungsi kementerian tidak berubah, dan 10 kampus masih tahap kajian. Optimaise News merangkai peta tuntutan DPR versus klaim pemerintah agar pembaca awam paham titik akuntabilitasnya.
Apa yang Belum Masuk Agenda Resmi Komisi X
Komisi X memastikan pembentukan URI belum pernah masuk rapat atau agenda resmi. Belum ada penjelasan formal dari pemerintah soal landasan hukum, tugas pokok, fungsi, dan sumber anggaran.
Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian juga mempertanyakan urgensi di tengah ekosistem pendidikan tinggi yang sudah padat. Ia mengingatkan agar tidak terjadi fragmentasi yang justru melemahkan pengawasan dan mutu.
Situasi ini membuat DPR merasa perlu menahan laju wacana sebelum ada data terukur. Tanpa dokumen formal, publik dan legislatif sulit menilai apakah URI benar-benar dibutuhkan.
Tiga Hal yang Diminta DPR dari Pemerintah
Lalu Hadrian merinci tiga permintaan utama. Pertama, pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI secara konkret, bukan sekadar pernyataan visi.
Kedua, ada jaminan tertulis bahwa peran URI tidak menduplikasi PTN maupun sekolah kedinasan yang sudah berjalan. Ketiga, penjelasan lengkap disampaikan di Raker dengan Kemendiktisaintek pada masa sidang berikutnya.
Daftar yang akan digali mencakup konsep, landasan hukum, tata kelola, pendanaan, dan arah pengembangan. Tanpa jawaban memadai, Komisi X siap menunda dukungan politik.
Klarifikasi Brian: URI Bukan Induk Seluruh Kampus
Mendikti Brian Yuliarto menegaskan URI tidak membawahi seluruh perguruan tinggi. Fungsi pengawasan dan kebijakan Kemendiktisaintek tetap seperti semula.
Ia menggambarkan URI sebagai program afirmasi sumber daya manusia unggul. Lulusannya diarahkan ke posisi strategis dan program prioritas nasional, mirip model Institut national du service public (INSP) di Prancis.
Brian menekankan keberadaan URI tidak mengambil atau mengganggu anggaran kementerian. Klaim ini menjadi penyeimbang terhadap kekhawatiran fragmentasi yang disuarakan Komisi X.
10 Kampus Masih Kajian, Anggaran Diklaim Terpisah
Rencana 10 kampus URI masih berstatus kajian. Gubernur URI yang baru dilantik dijanjikan akan menjelaskan peran dan posisi lembaga dalam waktu dekat.
Anggaran digambarkan terpisah sehingga tidak menggerus alokasi reguler Kemendiktisaintek. Namun DPR menilai klaim itu belum cukup tanpa dokumen formal dan perhitungan dampak terhadap PTN yang sudah ada.
Timeline singkat yang bisa diikuti publik: pelantikan Gubernur URI, pernyataan Mendikti soal afirmasi dan anggaran terpisah, desakan Komisi X, lalu Raker sidang depan sebagai momen klarifikasi. Setiap tahap menuntut data, bukan sekadar wacana.
Raker Sidang Depan: Titik Klarifikasi Publik
Raker dengan Kemendiktisaintek di masa sidang berikutnya menjadi titik temu. Di situ pemerintah diminta memaparkan peta lengkap: apa yang sudah diklaim versus apa yang masih kosong menurut DPR.
Sintesis ringkasnya: pemerintah mengklaim URI adalah afirmasi SDM untuk lokasi strategis, tidak mengawasi seluruh kampus, anggaran terpisah, dan 10 lokasi masih kajian. DPR masih menunggu dasar hukum formal, uraian tugas-fungsi, anggaran yang bisa diaudit, serta indikator nilai tambah yang terukur di tengah PTN dan lembaga kedinasan.
Checklist singkat yang perlu dijawab di Raker agar publik bisa mengawasi: landasan hukum yang jelas; uraian tugas dan fungsi yang tidak tumpang tindih; skema pendanaan terpisah beserta sumbernya; indikator nilai tambah yang bisa diukur; roadmap 10 kampus dan penempatan lulusan; serta jaminan Gubernur URI menjelaskan posisi lembaga segera. Optimaise News akan memantau hasil Raker tersebut sebagai ujian akuntabilitas kebijakan pendidikan tinggi.
