DPP PDI Perjuangan masih menanti balasan Badan Gizi Nasional (BGN) atas surat resmi yang meminta daftar kader partai diduga ikut rantai pengadaan Makan Bergizi Gratis. Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto menegaskan partai siap mengoreksi internal dan mengirim surat kedua jika data tak diserahkan.
Langkah itu merespons pernyataan Wakil Kepala BGN bahwa hampir seluruh partai politik terlibat lewat SPPG. Hasto menyampaikan status tersebut di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2026).
Alasan PDIP Desak Data Keterlibatan Kader di Pengadaan MBG
Partai mengirim permintaan data setelah petinggi BGN menyebut hampir semua parpol ikut pengadaan program melalui Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi. Tujuan utamanya memastikan tak ada anggota yang memetik keuntungan pribadi dari program rakyat.
Menurut pantauan Optimaise News, surat DPP juga mencakup informasi pihak yang diduga punya hubungan dengan kader dalam operasional SPPG atau dapur MBG. Andreas Hugo Pareira, Ketua DPP, sebelumnya membenarkan pengiriman surat itu.
“Iya betul. DPP menyurati BGN,” ujar Andreas saat dikonfirmasi media pada awal Juli 2026.
Respons Hasto atas Klaim Pejabat BGN soal Partai Politik
Hasto menjelaskan surat dilayangkan justru karena yang berbicara adalah otoritas BGN. Partai ingin punya dasar resmi sebelum menertibkan anggotanya.
“Nah, terkait dengan surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban. Padahal surat itu kami maksudkan ketika Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik itu terlibat di dalam pengadaan melalui SPPG tersebut,” kata Hasto di TIM, Jakarta Pusat.
“Karena yang mengucapkan adalah otoritas dari Badan Gizi Nasional, maka partai kemudian mengirimkan surat agar kami dapat melakukan suatu langkah-langkah koreksi dan menertibkan di internal kami,” tuturnya.
Aturan Internal Partai Larang Cari Untung dari Program Pemerintah
PDIP memberlakukan larangan keras bagi seluruh anggota. Tidak boleh memanfaatkan program pemerintah demi peuntungan finansial pribadi, termasuk di rantai pasok MBG.
“Karena partai sudah mengambil suatu kebijakan setiap anggota dan kader partai dilarang untuk terlibat di dalam suatu proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat tersebut,” imbuh Hasto.
Bila klaim pejabat BGN terbukti, partai menyatakan siap mengambil tindakan korektif. Penertiban internal dijanjikan agar integritas program tetap terjaga.
Status Surat dan Rencana Langkah Lanjutan ke BGN
Hingga keterangan Hasto pada 18 Juli 2026, BGN belum membalas. Ketua DPP Djarot Saiful Hidayat, pada Minggu (19/7/2026), juga menegaskan partai masih menunggu.
“Kalau diperlukan akan kirim surat lagi ke BGN, karena sampai saat ini belum ada jawaban terkait dengan statement Wakil Ketua BGN,” kata Djarot.
Hasto sejalan dengan rencana itu. “Ya kalau belum ada jawaban ya nanti kita kirim surat yang kedua ya,” pungkasnya.
Optimaise News mencatat, ancaman surat susulan menjadi sinyal bahwa partai tidak ingin klaim pejabat BGN menggantung tanpa verifikasi nama.
Dampak bagi Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis
Permintaan data ini menempatkan tekanan tambahan pada BGN untuk membuka transparansi mitra SPPG. Program MBG menyentuh kepentingan gizi anak dan ibu hamil di banyak daerah, sehingga dugaan politisasi rantai pasok berisiko merusak kepercayaan publik.
Dengan partai besar menertibkan kadernya sendiri, pengawasan internal parpol menjadi pelengkap kontrol lembaga negara. Namun tanpa jawaban BGN, proses koreksi PDIP belum bisa dijalankan secara tepat sasaran.
FAQ
Apa yang diminta PDIP kepada BGN?
DPP meminta data dan informasi nama-nama kader atau pihak terkait yang diduga terlibat pengadaan dan operasional SPPG dalam program MBG.
Mengapa PDIP mengirim surat ke BGN?
Surat dilayangkan merespons pernyataan Wakil Kepala BGN bahwa hampir seluruh partai politik terlibat pengadaan lewat SPPG, agar partai bisa melakukan koreksi internal.
Apa langkah berikutnya jika BGN tidak menjawab?
Hasto dan Djarot menyatakan PDIP akan mengirim surat kedua jika permohonan data tetap tidak dibalas.
