Perombakan kabinet di era kepemimpinan Prabowo Subianto selama 1,5 tahun dinilai gagal membangun kepercayaan publik, menurut Feri Amsari, Sekretaris Kabinet Bayangan Universitas Andalas. Ia menyebut perombakan kabinet ini sebagai bukti ketidaksiapan pemerintah menetapkan standar sumber daya manusia sejak awal pembentukan.
Inti artikel
- Ia menyebut perombakan kabinet ini sebagai bukti ketidaksiapan pemerintah menetapkan standar sumber daya manusia sejak awal pembentukan
- Struktur kabinet yang dinilai terlalu besar menimbulkan keraguan siapa yang akan bertanggung jawab atas berbagai kinerja
- Feri Amsari menekankan bahwa perombakan kabinet ini memperlihatkan ketidakmampuan dalam menentukan standar SDM profesional
Analisis dari kalangan akademisi ini menyoroti masalah struktur kabinet yang terlalu besar serta kesulitan mengisi posisi dengan figur profesional di bidangnya masing-masing.
Kritik Soal Struktur Besar dan Kesiapan SDM
Struktur kabinet yang dinilai terlalu besar menimbulkan keraguan siapa yang akan bertanggung jawab atas berbagai kinerja. Bongkar pasang posisi menteri yang dilakukan menunjukkan pemerintah belum siap menetapkan kemampuan sumber daya manusia sejak awal pembentukan kabinet.
Feri Amsari menekankan bahwa perombakan kabinet ini memperlihatkan ketidakmampuan dalam menentukan standar SDM profesional. Kabinet bayangan yang hanya mengisi 15 pos kementerian dengan koalisi masyarakat sipil dari berbagai latar belakang profesional justru membuat pertanyaan tentang kemampuan tim inti.
Saran Menuju Kabinet Optimal
Feri Amsari merekomendasikan agar kabinet berjalan optimal tanpa melakukan perubahan penataan kementerian di tengah jalan. Perombakan kabinet yang dilakukan justru menandakan bahwa pemerintah belum siap dengan konsekuensi jangka panjang dari struktur yang dibentuk.
Penataan lembaga pemerintahan seharusnya berorientasi pada peningkatan mutu layanan publik, bukan sekadar pembagian porsi kekuasaan politik. Ini bukan soal bagi-bagi kekuasaan, tapi bagaimana melayani publik sebaik-banyaknya dengan sumber daya yang tepat.
Implikasi Anggaran Negara untuk Kesejahteraan
Alokasi anggaran negara seharusnya dialihkan dari belanja pegawai pejabat menuju pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Gunakan uang sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan publik dan pastikan publik memenuhi standar hak negara yang seharusnya.
Perombakan kabinet Prabowo yang gagal membangun kepercayaan publik ini menjadi sinyal penting bagi reformasi governance di Indonesia. Dengan fokus pada SDM profesional dan orientasi layanan publik, perombakan kabinet dapat dilakukan lebih efektif tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental.
Optimaise News menyoroti bahwa kritik ini dari Feri Amsari menjadi panggilan bagi pemerintah untuk merevisi pendekatan dalam membangun kabinet yang lebih tangguh dan berorientasi pada rakyat.
Pengalaman Dunia dan Relevansi Lokal
Di berbagai negara, kabinet yang sukses selalu didasarkan pada penuhnya posisi dengan figur yang kompeten di bidangnya. Pengalaman ini menunjukkan bahwa perombakan kabinet yang dilakukan secara seenaknya justru merugikan stabilitas ekonomi dan sosial.
Di tengah tantangan nasional, termasuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi, perombakan kabinet Prabowo perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat luas, termasuk pelaku usaha kecil menengah dan UMKM.
