Malang, Optimaise News – Ratusan warga Desa Larangkates menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Perum Jasa Tirta I Malang sejak pukul 10.00 WIB pada 1 Agustus 2026. Mereka menolak penutupan gerbang yang menghalangi kendaraan roda empat. Aksi ini berubah ricuh ketika massa dorong-dorong petugas polisi dan membakar ban di depan gerbang. Penyebabnya adalah belum adanya pertemuan dengan pimpinan PJT I.
Perwakilan massa Hadi Wiyono alias Pak Dur menuntut pencabutan keputusan penutupan gerbang dan akses gratis. Demo ini terjadi di Desa Larangkates, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Gerbang Bendungan Lahor menjadi jalur utama masyarakat yang menghubungkan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar.
Massa Dorong Polisi dan Bakar Ban di Depan Kantor PJT I
Aksi unjuk rasa semakin memanas saat ratusan massa mulai mendorong petugas polisi dan membakar ban di depan gerbang kantor PJT I Malang. Hal ini terjadi karena belum ada pertemuan pimpinan perusahaan. Warga merasa frustrasi dengan penutupan gerbang yang berlangsung lama dan mengganggu mobilitas sehari-hari.
Tuntutan Gerbang Lahor Gratis untuk Hubungkan Malang dan Blitar
Perwakilan massa menuntut pembukaan gerbang secara gratis agar masyarakat dapat mengakses jalur utama yang menghubungkan dua kabupaten tersebut. Gerbang Bendungan Lahor menjadi sarana penting bagi warga Malang dan Blitar. Namun, permintaan 10 perwakilan massa untuk mediasi ditolak oleh PJT I.
Pimpinan PJT I Janji Temui Massa Pukul 13.15 WIB
Perwakilan PJT I Agus menyatakan bahwa pimpinan akan datang pukul 13.15 WIB setelah melakukan perjalanan dari kantor pusat. Pernyataan itu disampaikan di depan massa yang sudah menunggu lama. Warga merasa kecewa karena merasa selalu dibohongi dengan janji-janji yang sering muncul.
Dur Sebut Warga Sudah Muak dengan Janji Bohong PJT I
Hadi Wiyono alias Pak Dur menyatakan warga sudah muak dengan janji-janji yang sering dibohongi oleh PJT I. Ia menyoroti bahwa penutupan gerbang terus berlangsung tanpa solusi. Audiensi di DPRD Kabupaten Malang juga menuntut kejelasan dasar hukum portal dan retribusi terkait Bendungan Lahor.
Dampak Penutupan Gerbang bagi Hubungan Malang-Blitar
Penutupan gerbang ini berdampak nyata pada mobilitas masyarakat yang bergantung pada jalur tersebut. Dulu protes mulai muncul sejak Januari 2026 dengan pembukaan paksa portal sejak 30 Maret. Kini aksi memuncak di Agustus dengan eskalasi hingga pembakaran ban. Gerbang ini jadi jalur utama dan hilangnya akses berarti bagi ekonomi lokal serta konektivitas dua kabupaten.
Keterlibatan Pak Dur dan Audiensi di DPRD
Pak Dur menjadi narasumber dalam audiensi damai di DPRD Kabupaten Malang. Ia menuntut kejelasan hukum seputar portal dan retribusi. Sementara itu, penetapan sebagai tersangka perusakan gerbang oleh Polres Malang membuat aksi semakin kompleks. Warga tetap menekankan tuntutan akses gratis sebagai hak dasar masyarakat terdampak pembangunan Bendungan Lahor.
