Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons maraknya begal dan kejahatan jalanan di Bandung Raya dengan pendekatan sistemik. Ia menempuh dua jalur konkret: penempatan personel bersenjata di titik-titik strategis rawan kriminal serta penguatan benteng keamanan warga di level RT-RW. Langkah ini melampaui sekadar imbauan umum yang sering terdengar.
Pernyataan itu ia sampaikan Selasa, 21 Juli 2026, setelah berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat. Cakupan pengamanan teknis-taktis disebut berlaku untuk Bandung Raya sebagai kawasan metropolitan padat hingga seluruh wilayah Jawa Barat. Rasa aman masyarakat menjadi target utama yang harus dijaga bersama.
Koordinasi Langsung dengan Kapolda untuk Bandung Raya dan Jabar
Dedi Mulyadi langsung berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat soal pengamanan teknis-taktis di lapangan. Pembicaraan itu tak terbatas pada Bandung Raya saja. Seluruh provinsi Jawa Barat dimasukkan dalam skema yang sama agar respons merata.
Bandung Raya sebagai kawasan metropolitan dengan jutaan jiwa memang menjadi titik awal perhatian. Namun Gubernur menekankan bahwa ancaman begal dan kejahatan jalanan bisa menjalar ke kota-kota lain di Jabar. Koordinasi ini menjadi fondasi agar aparat bergerak lebih terstruktur, bukan reaktif belaka.
Dalam pertemuan tersebut, Dedi meminta data kerawanan terkini agar penempatan personel tepat sasaran. Ia juga menegaskan bahwa kecepatan respons aparat harus didukung informasi dari warga setempat. Hasilnya diharapkan langsung terasa di jalan-jalan yang selama ini rawan.
Personel Bersenjata di Titik Strategis sebagai Langkah Pencegahan
Usulan inti Dedi adalah menempatkan aparat bersenjata di titik-titik strategis yang kerap jadi sasaran begal. Langkah pencegahan ini dirancang untuk menutup ruang gerak pelaku sebelum aksi terjadi. Kehadiran fisik personel bersenjata diharapkan memberi efek jera sekaligus rasa aman bagi warga yang melintas.
Titik-titik tersebut dipilih berdasarkan pola kejadian di Bandung Raya dan wilayah rawan lain di Jawa Barat. Malam hari, jalan sepi, serta area dekat perumahan padat menjadi prioritas. Dengan personel yang siaga, aktivitas harian masyarakat seperti pulang kerja atau antar jemput bisa berjalan lebih tenang.
Dedi menekankan bahwa penempatan ini bersifat preventif, bukan reaktif setelah korban berjatuhan. Ia berharap Kapolda segera menindaklanjuti agar skema teknis-taktis itu terwujud dalam waktu dekat. Keamanan di jalan raya tak boleh lagi jadi sumber keresahan harian.
Patroli RT-RW Dihidupkan Lagi sebagai Benteng Pertama
Masyarakat diajak mengaktifkan kembali patroli lingkungan di tingkat RT dan RW. Keamanan lingkungan dinilai sebagai benteng pertama yang jauh lebih dekat dibanding menunggu aparat datang. Warga yang saling kenal dan saling jaga akan mempersempit celah bagi pelaku kejahatan.
Dedi menilai patroli RT-RW yang sempat meredup perlu dihidupkan lagi dengan semangat gotong royong. Setiap komunitas punya potensi untuk mendeteksi orang asing atau aktivitas mencurigakan lebih dini. Benteng ini bekerja 24 jam tanpa harus menunggu laporan formal.
Penguatan di level paling bawah ini menjadi pelengkap kehadiran personel bersenjata di titik strategis. Tanpa partisipasi warga, aparat akan kewalahan mengcover seluruh wilayah. Dedi mengajak pengurus RT-RW se-Jawa Barat untuk segera merancang jadwal patroli yang realistis dan berkelanjutan.
Ancaman Meluas: Geng Motor hingga Tawuran Antar Orang Tua
Perhatian Gubernur tak berhenti pada begal semata. Ancaman keamanan di jalanan meluas hingga geng motor yang sering meresahkan warga. Lebih jauh lagi, tawuran antar orang tua kini muncul sebagai gangguan yang setara seriusnya.
Fenomena tawuran yang melibatkan orang dewasa menandakan keresahan sosial yang lebih dalam. Konflik yang seharusnya diselesaikan secara dewasa justru meledak di ruang publik dan melibatkan anak-anak. Dedi mengingatkan bahwa semua bentuk kekerasan jalanan ini sama-sama merusak rasa aman masyarakat.
Geng motor, begal, dan tawuran orang tua saling berkaitan dalam pola gangguan keamanan yang kompleks. Penanganan harus menyasar akar masalah, bukan hanya pelaku lapangan. Koordinasi dengan Kapolda juga mencakup pemetaan ancaman-ancaman ini di seluruh Jabar.
Keamanan Tak Lagi Dibebankan Hanya ke Aparat
Keamanan lingkungan tak lagi bisa dibebankan hanya kepada aparat. Framing tanggung jawab bersama menjadi inti pesan Dedi: polisi dan personel bersenjata tak akan mampu sendirian tanpa partisipasi aktif warga. Benteng RT-RW adalah bukti bahwa masyarakat punya peran krusial sebelum aparat turun tangan.
Dengan dua jalur yang diusulkan, personel di titik strategis plus patroli warga, rasa aman diharapkan tumbuh merata dari Bandung Raya hingga pelosok Jabar. Dedi mengajak seluruh elemen, mulai pengurus RT hingga tokoh masyarakat, untuk bergerak bareng menjaga lingkungan masing-masing.
Langkah sistemik ini menandai pergeseran dari imbauan pasif ke aksi terstruktur. Jika berhasil dijalankan, model keamanan bersama ini bisa jadi contoh bagi daerah lain yang menghadapi ancaman serupa. Masyarakat Jabar diminta tak menunggu, melainkan langsung aktif menjaga lingkungan sejak malam ini juga.
