Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan surat permohonan dana tambahan Rp 2,7 triliun dari Otorita Ibu Kota Nusantara belum masuk ke mejanya. Ia menempatkan petunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu akhir sebelum mengkaji usulan penambahan anggaran tahap III.
Pernyataan itu disampaikan di Yogyakarta pada 16 Juli 2026, saat jalur birokrasi masih menahan dokumen. Sebagaimana dihimpun Optimaise News, Otorita IKN Minta Tambahan Anggaran Rp 2,7 T sejak 18 Juni 2026, namun Menkeu mengaku belum bisa memberi penilaian formal.
Dokumen usulan masih dalam perjalanan ke meja Menkeu
Purbaya secara terbuka mengakui belum menerima berkas resmi dari Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Tanpa surat di tangan, ia menolak spekulasi isi permohonan.
“Suratnya belum sampai ke saya, jadi saya belum tahu,” kata Purbaya di Yogyakarta, 16 Juli 2026.
Saat dikonfirmasi bahwa berkas dikabarkan sudah dikirim mid-Juni, ia menduga proses internal kementerian masih berjalan. “Oh mungkin belum sampai ke saya,” ujarnya.
Menkeu berkomitmen menelaah isi usulan penambahan anggaran begitu dokumen tiba. Ia menahan diri dari penilaian prematur sebelum berkas resmi ada di meja.
Kebutuhan dana batch 3 mencakup aset dan lahan
Kepala Otorita IKN sebelumnya memaparkan bahwa dana ekstra dibutuhkan untuk menggenjot batch ketiga. Cakupannya meliputi pengelolaan aset yang sudah berdiri serta akuisisi tanah.
Pengajuan formal dilaporkan masuk ke Kementerian Keuangan pada 18 Juni 2026. Basuki menyampaikan penjelasan itu dalam forum kerja dengan Komisi II DPR di Jakarta.
Menurut pantauan Optimaise News, penambahan anggaran IKN digadang menjaga kontinuitas proyek ibu kota baru. Fokusnya bukan sekadar konstruksi, melainkan juga tata kelola aset yang telah terbangun.
Tanpa alokasi tambahan, Otorita khawatir laju batch 3 dan pembebasan lahan tertahan. Itu menjadi latar kuat di balik usulan penambahan anggaran yang kini menunggu peninjauan Menkeu.
Skema tahun jamak 2026-2028 sebagai kerangka pembiayaan
Otorita merancang pembiayaan multiyears untuk periode 2026 hingga 2028. Pola tahun jamak dipilih agar kebutuhan batch 3 tidak membebani satu tahun anggaran saja.
Nilai yang diajukan tetap Rp 2,7 triliun untuk seluruh rentang waktu tersebut. Skema ini memberi ruang penjadwalan belanja yang lebih longgar di kementerian teknis.
Dengan kerangka multiyears, realisasi dapat disesuaikan dengan progres lapangan. Hal itu menjadi bagian dari bicara soal usulan penambahan yang kini tersangkut di jalur birokrasi sebelum sampai ke Menkeu.
Arahan Presiden jadi acuan mutlak keputusan anggaran
Purbaya menegaskan tidak akan melangkah sendirian soal alokasi IKN. Setelah berkas tiba, ia akan mengkaji dulu, lalu menyesuaikan keputusan dengan petunjuk kepala negara.
“Saya akan pelajari seperti apa, begitu sampai ke saya. Tapi yang jelas saya akan ikutin petunjuk Pak Presiden tentang anggaran untuk IKN,” terangnya.
Posisi itu menempatkan Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu akhir. Menkeu hanya berperan menelaah teknis sebelum menerima arahan.
Saat purbaya bicara soal status dokumen di Yogyakarta, ia tidak membuka ruang spekulasi lolos-tidaknya usulan. Seluruh keputusan, katanya, akan diselaraskan dengan petunjuk istana.
Posisi pagu existing Otorita IKN di APBN 2026
Sebelum usulan ekstra, Otorita IKN sudah memiliki pagu di APBN 2026. Total alokasi mencapai Rp 5,47 triliun dengan rincian belanja sebagai berikut.
| Komponen anggaran | Nilai |
|---|---|
| Pagu total Otorita IKN (APBN 2026) | Rp 5,47 triliun |
| Belanja pegawai | Rp 423 miliar |
| Belanja barang | Rp 732,5 miliar |
| Belanja modal | Rp 4,3 triliun |
| Usulan tambahan multiyears 2026–2028 | Rp 2,7 triliun |
Pagu existing itu menjadi titik tolak perhitungan. Usulan penambahan anggaran senilai Rp 2,7 triliun akan menambah ruang fiskal multiyears di atas alokasi tahun berjalan.
Belanja modal masih mendominasi pagu lama. Alokasi baru, bila disetujui, diarahkan terutama ke batch 3, pengelolaan aset, dan pembelian lahan.
FAQ
Berapa nilai usulan tambahan yang diajukan Otorita IKN?
Nilainya Rp 2,7 triliun dengan skema multiyears 2026–2028 untuk batch 3, pengelolaan aset, dan pembelian tanah.
Apakah Menkeu Purbaya sudah menerima surat resmi?
Belum. Di Yogyakarta, 16 Juli 2026, ia menyatakan surat belum sampai ke mejanya sehingga belum bisa menilai isinya.
Siapa penentu akhir keputusan anggaran IKN?
Purbaya menegaskan akan mengikuti petunjuk Presiden Prabowo Subianto setelah mempelajari isi usulan.
Kapan Otorita IKN mengajukan permohonan tambahan?
Menurut Basuki Hadimuljono, pengajuan dikirim ke Kementerian Keuangan pada 18 Juni 2026.
