Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby membantah memberikan amplop kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Isu Bupati Kuansing Bantah Kasih Amplop Menhut Raja Juli mencuat karena pernyataan itu berseberangan dengan pengakuan menteri dan catatan lembaga antirasuah.
Bantahan usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih
Suhardiman Amby menolak disebut sebagai pihak yang menyerahkan amplop. Ia juga mengklaim tidak mengetahui isi barang tersebut.
“Yang mana tuh? Saya enggak tahu isinya. Bukan saya (yang kasih),” ujar Suhardiman usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jumat (17/7).
Dalam pantauan Optimaise News, bantahan itu muncul saat status hukumnya sudah tersangka. Ia ditahan bersama dua pihak lain terkait dugaan suap jabatan.
Versi Menhut Raja Juli soal amplop di audiensi
Melalui keterangan tertulis 3 Juli 2026, Menhut Raja Juli Antoni mengakui ada amplop dari Bupati Kuansing. Ia menyebut barang itu dikembalikan ke pemberi sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Suhardiman.
Baca juga: Rumah Janda di Kediri Dibakar Mantan Suami, Kerugian Rp1 · Warga Agam Sumbar Disekap di Myanmar, Diduga Korban TPPO
Audiensi digelar di kantor Kementerian Kehutanan pada Selasa (2/6). Menurut Raja Juli, pertemuan berlangsung resmi dan terbuka, dengan surat permohonan daerah, publikasi media sosial, daftar hadir, serta notulensi yang siap diserahkan ke KPK.
Ia mengaku baru menyadari ada amplop tertutup yang ditinggalkan usai pertemuan. Ajudan diminta mengembalikan barang itu karena ia merasa tidak berhak menerimanya.
“Dalam audiensi itu ternyata pak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map, dan ketika beliau pergi saya meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya merasa tidak memiliki hak atas amplop tersebut,” ucap Raja Juli dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7).
“Oleh karena itu, saya meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut,” sambungnya. Ada Amplop Saat Menhut Raja Juli Bertemu Bupati menjadi titik sengketa narasi antara kedua pihak.
Laporan gratifikasi dan analisis KPK
Raja Juli melaporkan penolakan gratifikasi ke KPK. Lembaga antirasuah merampungkan analisis dan mengirim hasilnya kepada menteri.
Proses itu merujuk Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2026, perubahan atas Perkom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Berdasarkan Pasal 14 Perkom tersebut, laporan penolakan gratifikasi berpotensi tidak ditindaklanjuti jika memenuhi sejumlah kondisi, termasuk dugaan terkait tindak pidana.
KPK menyatakan akan mendalami keterlibatan Raja Juli dalam penyidikan yang sedang berjalan. Optimaise News mencatat, sederet respons soal Menhut Raja Juli dapat amplop masih berpusat pada kontras antara bantahan bupati dan klaim pengembalian menteri.
Status tersangka OTT dan konteks kasus
Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Pemkab Kuansing Zulkarnain, serta Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles ditetapkan tersangka dugaan suap jabatan. Mereka ditahan 20 hari hingga 20 Juli 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Suhardiman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B UU Tipikor. Zulkarnain dan Ardiles disangkakan melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
Dalam konteks yang dihimpun dari sejumlah keterangan, pengumpulan dana diduga terkait pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 1.828 hektare dari ratusan anggota KUD. Motif dan alur uang masih didalami dalam penyidikan.
